ArtikelFeatured

Islam dan Komunikasi Kekuasaan

Oleh : Delianur (Pemerhati Komunikasi Politik)

Mungkin diantara perspektif yang mempengaruhi Ilmu Komunikasi dan menjadi salah satu mainstream sampai sekarang adalah perspektif Marxian. Beberapa kalangan sering mengkontraskan perspektif Marxis ini dengan perspektif Pragmatis. Bila perspektif pertama berasal dari pemikir Ilmu Sosial dari Eropa, maka perspektif kedua berasal dari Amerika.

Terbaca dari namanya, alas dari perspektif Marxian adalah pemikiran Karl Marx yang dikenal mempunyai pandangan sangat kritis dalam melihat kepentingan ekonomi dan politik (kekuasaan) dari setiap fenomena sosial. Sementara perspektif Pragmatis tidak melihat kepentingan ekonomi dan politik sebagai sesuatu yang mesti diperhatikan, tapi lebih menekankan efektivitas dan efisiensi sebuah praktik komunikasi.

Mungkin jejak dari munculnya pemikiran ini, bisa dilihat dari dinamika yang dihadapi masyarakat Eropa dan Amerika ketika pemikiran ini lahir dan berkembang.

Eropa dikenal sebagai Benua yang mempunyai jejak feodalisme atau kekuasaan berbasis monarki, kerajaan, yang sangat kuat. Ditambah dengan munculnya praktik kekuasaan ala Hitler di Jerman dan Benito Musolini di Italia di awal abad 19, maka lengkaplah pengalaman masyarakat Eropa menghadapi hegemoni kekuasaan negara. Selain itu, hal yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Eropa adalah Revolusi Industri di Inggris di sepanjang 1750-1850. Penemuan mesin uap telah mendorong massifikasi industri dan dianggap sebagai titik awal lahir dan berkembangnya kapitalisme modern seperti yang kita rasakan sekarang.

Dalam situasi demikianlah kemudian Karl Marx memberikan analisa ekonomi politiknya dalam melihat fenomena yang ada. Bagi para pengkaji Ilmu Komunikasi, perspektif Marx ini mengingatkan mereka tentang adanya kepentingan kekuasaan, ekonomi dan politik, dari setiap praktik komunikasi yang terjadi.

Sementara itu dinamika yang berbeda dihadapi oleh masyarakat Amerika. Bila banyak orang menganggap bahwa Amerika sekarang adalah pusat peradaban dunia baru dan kiblat mutakhir negara-negara di dunia, maka sesungguhnya dahulu sedikit yang memprediksikan bahwa Amerika akan menjadi seperti itu. Banyak kalangan mempunyai pandangan minor bahwa budaya Cowboy ala Amerika akan menjadi budaya unggulan. Namun pasca Perang Dunia kenyataannya ternyata tidak seperti itu. Ide Amerika tentang Demokrasi dalam bidang politik dan kapitalisme dalam bidang ekonomi, menjadi cara baru mengelola politik dan ekonomi di banyak negara. Melalui kedua ide inilah kemudian Amerika membangun dirinya sebagai negara yang besar dan menjadi rujukan dunia.

Sepertinya dalam konteks seperti inilah kemudian Ilmu Komunikasi lahir dan berkembang dari Amerika. Bila teori-teori Psikologi made in America dianggap lahir untuk menopang berkembangnya kapitalisme yang sedang tumbuh di Amerika, maka begitu juga Komunikasi. Dia lahir untuk menopang perkembangan kapitalisme Amerika dan upaya Amerika untuk menyebar gagasannya ke seluruh dunia. Bila pemikiran Eropa disebut kritis, maka pemikiran Amerika disebut pragmatis.

Dalam praktiknya, kedua perspektif ini bisa dilihat perbedaannya ketika melihat setiap fenomena komunikasi. Memakai perspektif pragmatism, bila sebuah media memberitakan kenaikan harga BBM, maka yang akan dilihat adalah hal-hal berkaitan dengan durasi pemberitaan, timing pemberitaan, jumlah kata mendukung/menolak, pilihan diksi, presenter yang tampil, intonasi presenter dan lain sebagainya. Karena hal-hal itu dianggap menunjang efektivitas dan efisiensi sebuah pemberitaan atau hal yang mempengaruhi kesuksesan sebuah pesan yang disampaikan pada publik.

Hal berbeda bila memakai perspektif Marx. Ketika sebuah media memberitakan kenaikan harga BBM, maka hal yang akan dilihat adalah tendensi dari berita tersebut. Mendukung kenaikan kah, atau tidak. Tidak cukup sampai disitu, kepemilikan, oplah atau afiliasi politik dari media tersebut pun ditelusuri. Di akhir bisa diketahui, bahwa berita tersebut pada dasarnya berkaitan erat dengan afiliasi politik pemilik atau kepentingan ekonomi media. Di banyak penelitian banyak ditemukan bahwa tampilnya berita-berita yang mendukung pemerintah atau swasta di suatu media, sering berkaitan berkaitan dengan besarnya iklan yang datang dari pemerintah atau swasta atau kepentingan politik.

Melalui cara kritis itu jugalah kemudian Almarhum Kuntowijoyo Ph.D, sejarawan dan budayawan, melihat budaya Keraton Jawa pada masa dahulu. Ketika membahas Serat Cebolek, sebagai upaya mencari asal usul ketegangan antara Islam dan Birokrasi, dan membahas Strategi Kebudayaan dalam buku lawasnya yang berjudul “Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi”, Kuntowijoyo mengatakan bahwa budaya Indonesia itu pernah mengalami dualisme budaya, yaitu antara budaya keraton dan budaya populer.

Budaya Istana atau Budaya Keraton, dikembangkan oleh para abdi-dalem atau pegawai istana mulai dari pujangga sampai arsitek. Raja ketika itu berkepentingan menciptakan simbol-simbol budaya tertentu untuk melestarikan kekuasaannya. Biasanya bentuk-bentuk kebudayaan yang diciptakan untuk kepentingan itu berupa mitos yang dihimpun dalam babad, hikayat, lontara. Hampir semuanya bentuk-bentuk sastra semacam itu berisi cerita ajaib tentang kesaktian raja, kesucian atau kualitas supra-insani raja. Menurut Kuntowijoyo, tujuan dari penciptaan simbol-simbol mitologis kerajaan tersebut adalah agar rakyat loyal kepada kekuasaan raja.

Dalam rangka menciptakan mitologi dan mistisisme itulah Keraton kerap menciptakan cerita yang naif dan kadang kontradiktif. Seperti ketika dalam rangka melegitimasi kekuasaan mutalaknya, raja menciptakan semacam silsilah genealogis bahwa dia adalah keturunan Dewa. Anehnya, pada saat yang bersamaan dia juga mengklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad melalui pengenalan istilah nur-roso dan nur-cahyo sebagai akar genealogis teratasnya. Padahal sebagaimana diketahui, bila Dewa adalah peninggalan kepercayaan Hindu yang sempat mengusai Jawa sebelum Islam datang, sementara Nabi Muhammad adalan Nabi orang Islam. Menurut Kuntowijoyo, banyak budaya mistik Islam yang dipinjam kebudayaan keraton Jawa untuk melegitimasi kekuasaannya.

Mungkin hal yang menarik adalah ketika dalam bukunya tersebut Kuntowijoyo menceritakan sikap Raja di Jawa terhadap fenomena Syekh Siti Jenar di Demak dan gerakan Haji Rafiudin di Pekalongan.

Sebagaimana diketahui, Syekh Siti Jenar dikenal sebagai wali yang mempunyai kecenderungan mistik yang sangat kuat. Jalan tarikat yang dia tempuh sering menimbulkan ketegangan dengan ketentuan-ketentuan Syari’ah yang baku. Paham mistiknya sering menyebabkan ia meremehkan hukum-hukum yang diadopsi kerajaan. Karena itulah penguasa kerajaan Islam Jawa di Demak berusaha keras memadamkan pengaruh mistik, sufi, dan tarikat karena paham-paham itu menyebabkan orang menjadi individualistik dan meremehkan kekuasaan keraton.

Demak menghukum Syekh Siti Jenar dengan cara dibakar hidup-hidup untuk melambangkan dimusnahkannya sufisme dan mistik Islam untuk digantikan dengan Syari’ah demi ketertiban kerajaan. Demak memilih Syari’ah untuk menjaga kewibawaan keraton dari pengaruh sufisme yang melecehkan kekuasaan kerajaan. Menurut Kuntowijoyo, Syari’ah difungsikan untuk kelestarian kekuasaan kerajaan yang terancam oleh perkembangan sufisme.

Namun hal berbeda terjadi ketika Keraton berhadapan dengan gerakan pembaharuan keagamaan yang dibawa oleh Haji Rifai dari Pekalongan pada tahun 1859. Melalui semangat Wahabismenya yang kuat, gerakan Haji Rifai ditujukan untuk melakukan penerapan Syari’ah secara murni. Haji Rifai misalnya menganjurkan agar orang Islam menjauhi masjid dan penghulu Keraton karena dua lembaga itu dipandang sebagai kepanjangan birokrasi kolonial, dimana Keraton sudah menjual dirinya. Tentu saja yang terjadi kemudian, gerakan Haji Rifai ditentang habis oleh para penguasa Jawa karena dapat membahayakan kekuasaan.

Menurut Kuntowijoyo, sikap Keraton Jawa menghadapi gerakan-gerakan Islam seperti yang dicontohkan diatas, adalah gambaran khas dari sikap kebudayaan keraton Jawa dalam hubungannya dengan pengaruh Islam. Ketika menghadapi sufisme yang dibawah Syekh Siti Jenar, keraton bersikap memilih Syari’ah karena dapat berfungsi sebagai penjaga ketertiban sosial. Sementara ketika menghadapi gerakan permunian Syari’ah, kekuasaan Jawa keras menetangnya karena dapat meruntuhkan legitimasi kekuasaan. (Fn)

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Scroll Up