Artikel

Inkosistensi Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perkara, Sebagai Negative atau Positive Legislator?

Oleh: Sofian

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), yang telah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK dan telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011, adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan binding, dalam pengujian UU terhadap UUD 45. Artinya putusan MK bersifat inkracht dan mengikat, serta tidak bisa diuji kembali pada pokok persoalan yang sama. Karena itu ketika MK memutus perkara yang menjadi perhatian masyarakat luas, bisa memicu polemik bila keputusannya dinilai kontroversial.

Seperti yang terjadi pada Putusan MK terhadap pengujian UU KUHPidana yang berkaitan dengan pasal-pasal Perzinahan (Pasal 284, 285.dan 292). Dalam putusan tersebut terjadi dissenting opinion dari majelis hakim, empat hakim menerima dan lima hakim menolak. Ketika terjadi dissenting opinion, maka MK menggunakan suara terbanyak sebagai putusan final, sehingga dalam kesimpulan perkara tersebut, putusan MK adalah menolak gugatan dari para pemohon.

Di dalam pokok perkara, pada intinya para pemohon meminta MK memperluas makna Perzinahan yang ada pada UU KUHPidana. Yang menjadi pertimbangan para pemohon adalah belum adanya pengaturan yang jelas terkait LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender), kumpul kebo dan homosexual. Sementara fenomena tersebut sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat saat ini.

Akan tetapi dalam putusannya, hakim MK menolak gugatan para pemohon dengan bebarapa pertimbangan, salah satunya terkait kewenangan MK yang tidak dibenarkan membuat pasal baru atau norma baru dalam sebuah UU. Hal ini karena MK bersifat negative legislator sehingga MK hanya memiliki kewenangan memperjelas ataupun memperluas makna dalam sebuah UU. Yang memiliki kewenangan membuat norma baru adalah lembaga DPR sebagai lembaga legislatif (positive legislator).

Di sini terlihat ada inkonsistensi MK dalam memutus sebuah perkara. Pada saat menguji pasal perzinahan di dalam UU KUHPidana MK berdalih tidak dibenarkan membuat norma baru dalam UU. Akan tetapi dalam memutus perkara lainnya ternyata MK membuat norma baru dalam putusannya.

Bandingkan dengan Putusan MK Tahun 2015 dalam perkara yang juga sempat menjadi perhatian masyarakat luas, yaitu pengujian Pasal 77 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Materi pasal 77 tersebut berkaitan dengan objek dari praperadilan yang semula berbunyi, “1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; 2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.” 

Dalam putusannya MK menambah obyek praperadilan, sehingga “status tersangka” bisa menjadi obyek praperadilan. Artinya pada kasus permohonan pengujian Pasal 77 UU No 8 tahun 1981 Tentang UU Hukum Acara Pidana, MK telah melakukan positive legislator dengan menambah makna baru, bahwa status tersangka bisa menjadi obyek praperadilan, padahal sebelumnya tidak.

Adanya inkonsistensi MK dalam menerapkan kewenangannya, apakah bersifat negative legislator atau positive legislator, mengharuskan MK untuk mengubah paradigma. Sehingga dalam menangani suatu perkara tidak hanya sebatas kewenangan yang bersifat prosedural semata tetapi juga harus memperhatikan masalah yang lebih substansial.

Posisi MK semestinya juga menjadi ujung tombak dalam menjaga budaya konstitusi RI sesuai tujuan pembentukan MK itu sendiri. Terkait putusan MK mengenai pengujian pasal-pasal Perzinahan (Pasal 284, 285.dan 292) di dalam UU KUHPidana sudah selayaknya MK mengabulkan permohonan tersebut. Sebab budaya LGBT, homo sexual dan kumpul kebo itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi dan Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penulis adalah mahasiswa S2 Hukum Tata Negara UNPAD.

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

google.com, pub-7568899835703347, DIRECT, f08c47fec0942fa0