Artikel

Inilah Tanggapan BPJS Ketenagakerjaan Atas Tulisan Timboel Siregar

Menanggapi tulisan saudara Timboel Siregar terkait penyajian Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2017, dibawah ini kami sampaikan sebagai berikut:

(1) Untuk Program JKK, dana kelolaan investasi per 31 Desember 2017 sebesar Rp23,78 triliun, naik sebesar Rp5,1 triliun (27.28%) dari tahun 2016 yang jumlahnya sebesar Rp18,69 triliun. Kenaikan dana kelolaan tersebut dikontribusi secara dominan oleh pendapatan iuran selama 2017 yang nilainya mencapai Rp4,64 triliun.

Tanggapan:
Dana kelolaan investasi program JKK per 31 Desember 2017 sebesar Rp23,78 triliun, naik sebesar Rp5,09 triliun dari tahun 2016 sebesar Rp18,70 triliun.

Pertumbuhan dana
investasi tersebut dikontribusi oleh hasil investasi sebesar Rp1,86 triliun dan penerimaan iuran bersih sebesar Rp3,22 triliun.

(2) Menarik untuk membandingkan Pendapatan Investasi antara tahun 2017 dan 2016, yang menurut saya bisa dijadikan ukuran untuk menilai kinerja BPJS Ketenagakerjaan dalam mengelola dana buruh. Bila di 2016 jumlah dana kelolaan dari JKK sebesar Rp18,69 triliun berhasil menorehkan pendapatan investasi sebesar Rp2,01 triliun, kenapa di tahun 2017 yang dana kelolaannya sebesar Rp23,78 triliun hanya mampu membukukan pendapatan investasi sebesar Rp1,85 triliun. Ini artinya ada penurunan pendapatan investasi sebesar Rp16 milyar (turun 7.9%). Logika sederhananya, jumlah dana kelolaan di 2017 yang naik Rp1 triliun seharusnya bisa membukukan pendapatan investasi yang lebih tinggi dibandingkan 2016, tapi faktanya kok malah menurun pendapatan investasinya.

Penurunan pendapatan investasi ini disertai dengan peningkatan Beban Investasi di 2017 sebesar Rp58 milyar (29,14%). Di tahun 2016 Beban Investasi sebesar Rp299.36 miliar dan di 2017 menjadi Rp257,12 miliar. Kenaikan beban investasi yang sebesar 29.14% ini lebih besar bila dibandingkan dengan kenaikan dana investasi JKK yang sebesar 27.28%.

Saya menilai ada inefisiensi bila membaca beban investasi tersebut. Selain itu, penilaian saya ini juga didasari pada fakta bahwa Direksi BPJS Ketenagakerjaan per Maret 2017 telah mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan fee saham dari 0.2% menjadi 0.12%, menurunkan manajemen fee reksadana dari 2% menjadi 1%, dan fee obligasi dari 0,1% menjadi 0.05%. Seharusnya dengan kebijakan penurunan fee ini beban investasi bisa diturunkan.

Demikian juga dengan Program JKM, dana kelolaan investasi per 31 Desember 2017 yang berjumlah Rp8,21 triliun hanya mampu membukukan pendapatan investasi sebesar Rp600,13 milyar, lebih rendah bila dibandingkan pendapatan investasi di 2016 yang mampu mencapai pendapatan investasi sebesar Rp670,87 milyar dari total dana investasi Rp6,25 triliun.

Tanggapan:
Hasil investasi bruto program JKK pada tahun 2017 tercatat Rp1,86 triliun (realized), naik dibandingkan dengan hasil investasi bruto pada tahun 2016 sebesar Rp1,39 triliun
(realized), (bukan Rp2,01 triliun).

Berdasarkan perlakuan akuntansi, untuk program JKK harga pasar akhir tahun untuk klasifikasi fair value menjadi harga perolehan pada awal tahun berikutnya.

1. Sesuai Standar Akuntasi yang berlaku, hasil investasi dalam Laporan Keuangan memperhitungkan data unrealized, sebagai berikut: (Rp juta )
a. Hasil Investasi JKK Tahun 2017 (unrealized) sebesar Rp1,86 triliun atau 92,45% dibanding 2016 sebesar Rp2,01 triliun.

b. Hasil Investasi JK (unrealized) Tahun 2017 sebesar Rp600,13 milyar atau 89,45% dibanding tahun 2016 sebesar Rp670,87 milyar
2. Hasil Investasi realized sebagai berikut: ( Rp juta )

1) Hasil Investasi JKK ( realized ) Tahun 2017 sebesar Rp1,86 triliun atau 133,10 % dibanding 2016 sebesar Rp1,39 triliun (bukan Rp2,01 triliun)

2) Hasil Investasi JKM (realized ) Tahun 2017 sebesar Rp613 milyar atau 123,77% dibanding tahun 2016 sebesar Rp495,95 milyar

(3) Rendahnya pendapat investasi ini juga disertai dengan peningkatan Beban Investasi
sebesar Rp21.3 miliar (32.6%) dari Rp65.2 miliar (2016) menjadi Rp86.5 miliar (2017).
Seharusnya dengan kebijakan penurunan fee ini beban biaya investasi JKm juga bisa
diturunkan.

Tanggapan: ( Rp juta )
Hasil investasi (Unrelized) JKK 2017 sebesar Rp1,859,815 dan Rp2,011,690 tahun 2016 sebesar 92.45%. Untuk JK Rp600,130 dan Rp670,878 tahun 2016 sebesar 89.45%.

Hasil Investasi (Realized) tahun 2017 untuk JKK Rp1,861,807 dan Rp1,398,827 tahun 2016 sebesar 133.10%. Untuk JK Rp613,826 tahun 2017 dan Rp495,951 tahun 2016 sebesar 123.77%.
Beban investasi untuk 2017 JKK Rp257,122 dan Rp199,368 tahun 2026bsebesar 128.97%.
Untuk JK tahun 2017 Rp86,578 dan Rp65,205 tahun 2016 sebesar 132.78%.
Beban Investasi JKK Tahun 2017 sebesar Rp257,12 milyar atau 128,97% dari tahun 2016 sebesar Rp 199,37 milyar.
Beban investasi JKK mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2016 terutama disebabkan oleh kenaikan beban pajak penghasilan seiring dengan meningkatnya hasil investasi bruto tahun 2017 dibandingkan dengan hasil investasi bruto tahun 2016.
Pajak atas kegiatan investasi selama tahun 2017 sebesar Rp248,07 miliar, naik dibandingkan pajak atas kegiatan investasi selama tahun 2016 sebesar Rp193,80 miliar.

Penurunan fee transaksi surat berharga pada tahun 2017 berdampak kepada efisiensi
dalam pengelolaan investasi, namun demikian karena aktifitas transaksi tahun 2017 lebih
besar dibandingkan dengan transaksi tahun 2016. Disamping itu dengan naiknya transaksi
tahun 2017 berakibat dengan naiknya beban pajak tahun 2017.
Pajak atas Kegiatan Investasi tahun 2017 Rp248.074.057.925 Tahun 2026 Rp193.799.168.727.
Administrasi atas Kegiatan Investasi tahun 2017 Rp9.047.524.347 Tahun 2016 Rp5.568.471.860.
Jumlah Tahun 2027 Rp257.121.582.272 dan tahun 2016 Rp199.367.640.587.
Sebagai tambahan informasi, nilai transaksi saham JKK tahun 2017 sebesar Rp4,47 triliun
atau meningkat sebesar 192% dibanding nilai transaksi tahun 2016 sebesar Rp. 1,53 triliun.

b. Beban Investasi JKM Tahun 2017 sebesar Rp86,57 milyar atau 132,78% dari tahun 2016
sebesar Rp65,205 milyar
Selama periode tahun 2017, beban investasi JKM mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2016 terutama disebabkan oleh kenaikan beban pajak penghasilan seiring
dengan meningkatnya hasil investasi bruto tahun 2017 dibandingkan dengan hasil
investasi bruto tahun 2016. Pajak atas kegiatan investasi selama tahun 2017 sebesar Rp83,37 miliar, naik dibandingkan pajak atas kegiatan investasi selama tahun 2016 sebesar Rp61,36 miliar.
Penurunan fee transaksi surat berharga pada tahun 2017 berdampak kepada efisiensi
dalam pengelolaan investasi, namun demikian karena dana kelolaan dan aktifitas
transaksi yang semakin besar dan kenaikan terbesar beban investasi berupa beban pajak
atas kegiatan investasi, maka secara total beban investasi tahun 2017 meningkat
dibanding tahun 2016.

Adapun Deskripsi Pajak atas Kegiatan Investasi Rp83.366.138.209 tahun 2017 dan Rp61.356.739.957 tahun 2016.
Untuk Administrasi atas Kegiatan Investasi tahun 2017 Rp3.211.743.371 dan Rp3.848.391.241 tahunv2016.
Jumlah Rp86.577.881.580 untuk tahun 2017 dan Rp65.205.131.198tahun 2017.

Sebagai tambahan informasi, nilai transaksi saham JKM tahun 2017 sebesar Rp1,56 triliun atau meningkat sebesar 24% dibanding nilai transaksi tahun 2016 sebesar Rp1,26 triliun.

(4) Untuk JHT, kenaikan dana investasi sebesar 16.13% (Rp34.6 triliun) dari Rp214.4 triliun (2016) menjadi Rp249 triliun (2017) ternyata tidak diikuti kenaikan pendapatan investasi yang lebih signifikan (lebih tinggi dari kenaikan dana investasi.

Kenaikan pendapatan investasi hanya 4% atau sekitar Rp900 miliar, padahal kenaikan dana kelolaan investasi naik 16.13%. Pendapatan investasi di 2016 sebesar Rp22.61 triliun naik menjadi Rp. 23.5 triliun di 2017.

Tanggapan:
Kenaikan dana investasi sebesar 16,12% tahun 2017 diikuti dengan kenaikan hasil investasi realized 18,14%, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Dana investasi JHT Per 31 Desember 2017 Rp249.050,37 milyar atau meningkat 16,12%
dibanding tahun 2016 sebesar Rp214.485,79 milyar.

b. Hasil investasi bruto program JHT (realized) pada tahun 2017 tercatat Rp21.850,63
miliar, naik dibandingkan dengan hasil investasi bruto pada tahun 2016 sebesar Rp18.494,98 miliar atau naik sebesar 18,14%. Pertumbuhan hasil investasi JHT (realized) sebesar 18,14% relatif lebih besar dari pertumbuhan dana investasi sebesar 16,12%.

c. Sebagai tambahan informasi imbal hasil pengembangan JHT yang didistribusikan kepada peserta dihitung berdasarkan hasil investasi realized.

(5) Sementara itu beban investasi untuk dana JHT ini menunjukkan kenaikan yang cukup tinggi (bila dibandingkan dengan kenaikan dana investasi dan kenaikan pendapatan investasi) yaitu sebesar 18.9% atau Rp46.3 miliar. Beban investasi di 2016 sebesar Rp244.7 miliar naik menjadi Rp291 miliar di 2017.
Seharusnya dengan kebijakan penurunan fee yang dilakukan Direksi BPJS Ketenagakerjaan,
beban investasi bisa diefisienkan.

Tanggapan:
Beban investasi pada periode tahun 2017 sebesar Rp291,05 milyar atau meningkat sebesar 18,92 % dibanding tahun 2016 sebesar Rp244,75 milyar.

Kenaikan beban JHT untuk Dana Investasi Rp249,050,365 tahun 2017 dan Rp214,485,796 sebesar 116.12%.

Hasil Investasi Realized Rp21,850,632 tahun 2017 dan Rp18,494,976 tahunb2016 sebesar 118.14%.
Unrealized Rp23,556,980 tahun 2017 dan Rp22,616,383 tahun 2016 sebesar 104.16%.
Investasi tersebut dikarenakan meningkatnya jumlah dana kelolaan dan aktifitas transaksi pada tahun 2017.

Kebijakan penurunan fee transaksi investasi berdampak kepada efisiensi biaya, namun karena jumlah dana kelolaan dan aktifitas transaksi investasi yang meningkat, secara keseluruhan beban investasi Tahun 2017 meningkat dibanding Tahun 2016.

Sebagai tambahan informasi, nilai transaksi saham JHT tahun 2017 sebesar Rp98,48 triliun atau meningkat sebesar 111% dibanding nilai transaksi tahun 2016 sebesar
Rp46,56 triliun. Akan tetapi kenaikan beban pengelolaan investasi hanya sebesar
31,16% dari tahun 2016 sebesar Rp168,76 miliar menjadi Rp221,35 miliar pada tahun 2017.

Hal lain yang perlu diperhatikan bahwa seluruh pajak yang dibebankan kepada Dana
Jaminan Sosial (DJS) akan dilakukan restitusi, sesuai PP No 73 tahun 2016 yang membebaskan pajak atas DJS.

Kami tegaskan bahwa Pemerintah melalui Auditor yang di tunjuk yaitu BPK-RI, OJK, KAP dan lain-lain, tiap tahun telah melakukan kegiatan audit kepada BPJS Ketenagakerjaan, di mana BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan opini “WAJAR TANPA MODIFIKASIAN’’

Jakarta, 9 Mei 2018

Direktur Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan

Komentar Facebook

Selanjutnya

Artikel Terkait