Artikel

Ini Soal Hati, Bukan Gaji

Oleh Igor Dirgantara

Selain independensi penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu), netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) atau birokrasi negara merupakan faktor penting terlaksananya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Netralitas ASN atau pegawai negeri sipil adalah amanah reformasi. Karena dianggap penting, maka aturan tentang netralitas ASN kemudian diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta Perpu Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Tiga aturan ini dibuat agar ASN diharapkan tidak terkooptasi oleh kepentingan kandidat yang berkompetisi dalam pemilu, baik itu sebagai fasilitator, operator politik, atau bahkan diam-diam berperan sebagai tim sukses salah satu paslon yang berkontestasi dalam Pilpres atau Pilkada. Pasal 282 dan 283 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, misalnya, dengan jelas menyebutkan larangan pejabat negara melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu di masa kampanye. Dalam pasal 547 malah diatur hukuman tiga tahun penjara dan denda sebesar Rp 36 juta bagi yang terbukti melanggar.

Masalah netralitas ASN ini kembali gaduh karena sebaran video berisi pernyataan kontroversial: “Yang Gaji Kamu Siapa” dari Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara terhadap salah satu pegawainya. Pernyataan Menkominfo tersebut mendadak viral di sosmed hingga menjadi trending topik twitter dunia. Polemik terjadi ketika Rudiantara mengatakan bahwa yang gaji ASN adalah pemerintah. Sontak masyarakat pun heboh dan mengkritik jika gaji ASN dibayar oleh rakyat, bukan pemerintah – karena bersumber dari pajak. Bahkan gaji Rudiantara sebagai menteri pun bersumber dari anggaran yang diperoleh dari pajak rakyat kepada negara. Kementerian Keuangan pernah ungkap sumber anggaran gaji ASN yang memang bersumber dari pajak rakyat, bahkan utang luar negeri. Pemerintah hanya mengelola sumber keuangan negara yang salah satunya berasal dari pajak rakyat ini. Beda kalau Rudiantara bertanya terhadap bawahannya: “yang angkat saya jadi menteri siapa?” Baru jawaban yang benar adalah presiden. Tetapi soal siapa yang menggaji semua aparatur negara sampai Presiden, maka jawaban paling tepat adalah rakyat. Itu sebab rakyat disebut pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara.

Oleh karena itu, gaji ASN seharusnya tidak dikaitkan dengan pilihan politiknya. Gaji ASN adalah bentuk apresiasi dedikasi seseorang bekerja sebagai abdi negara. Loyalitas ASN sepenuhnya kepada rakyat dan negara, bukan yang lain. Sedangkan pilihan politik merupakan dimensi keyakinan seseorang (sosiologis dan psikologis) atas apa yang sudah dan akan menjadi harapannya. Sesuai Undang-Undang, ASN adalah mesin birokrasi untuk melayani rakyat, bukan mesin pemenangan penguasa. Itu idealnya, walaupun praktiknya cenderung berbeda. Namun sungguh menarik jika ada pejabat ASN setingkat menteri mendapat jawaban terkait perbedaan preferensi politik pegawainya. Maka bisa dikatakan bahwa hal itu memang sejujurnya representasi dari keyakinan pegawai tersebut terhadap visi misi Prabowo – Sandi. Jelas ini bukan soal gaji, tetapi hati.

*Survey & Polling Indonesia (SPIN)

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait