Artikel

Imbas Kisruh KPK Dapat Menghantam Pemerintahan Jokowi

Oleh: Prof. Dr. Bambang Saputra, S.H., M.H.
Pengamat Politik Hukum dan Ketua Dewan Pakar Lembaga Aspirasi dan Analisis Strategis (LANDAS) Indonesiaku

Andai Presiden melantik Calon Pimpinan KPK terpilih periode 2019-2023 (Firli Bahuri dkk) cukup beralasan, karena selain para pimpinan KPK sekarang akan berakhir juga telah melanggar etis. Kegaduhan publik yang semakin hari semakin memanas antara pro dan kotra tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jika aksi massa yang berkisar puluhan ribu bahkan ada yang menyatakan ratusan ribu itu dibiarkan dalam kegaduhan yang semakin parah tanpa kepastian, bukan tidak mungkin akan membuka peluang terjadinya kegaduhan politik secara nasional di seluruh tanah air Indonesia. Keadaan itu sejatinya justru akan berimbas secara politik dan memukul pemerintah sendiri, dalam hal ini tentu Presiden Jokowi.

Di samping itu secara normatif Presiden sudah mempunyai pijakan hukum, yaitu sikap pengembalian mandat yang dilakukan sebagian pimpinan KPK. Kondisi ini merupakan celah hukum yang dibuat oleh mereka sendiri. Dalam membaca kondisi ini Presiden harus cepat tanggap.

Meskipun tidak serta merta tapi pernyataan sikap mundur itu dapat ditafsirkan: Pertama, dapat dianggap mengundurkan diri secara bersama-sama, karena adanya pernyataan sikap pengembalian mandat. Kedua, karena pimpinan KPK yang selama ini dianggap bekerja secara profesional mengutamakan kepentingan publik, justru sekarang mengorbankan publik ke ranah politik kegaduhan. Padahal KPK bukan lembaga politik, maka dapat dianggap KPK sudah tidak lagi bekerja profesional dan efektif, sehingga dapat diberhentikan. Ketiga, KPK bekerja harus tunduk pada aturan, bukan mengurusi aturan yang bukan wewenangnya. KPK adalah pengguna produk undang-undang dan bukan pembuat, maka KPK tidak perlu melakukan manuver-manuver politik dengan cara-cara yang melanggar etis. Keempat, pimpinan KPK yang mengembalikan mandat itu sejatinya tidak tahu hukum, atau menunjukkan kebodohannya.

Atas dasar itu demi kepentingan publik yang lebih luas, karena apapun alasannya ketenteraman, keamanan dan kestabilan negara itu jauh lebih utama. Publik butuh kepastian. Untuk mengambil sikap tegas, dalam hal ini Presiden dapat meminta masukan-masukan para pembantunnya yang profesional dan eksekutor, serta meminta pertimbangan DPR RI, sehingga Presiden dapat memberhentikan pimpinan KPK yang sekarang dan segera melantik calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) yang baru terpilih dan sah secara konstitusi.

Apabila sikap ini yang dilakukan Presiden maka saya yakin Presiden tidak salah langkah. Mana mungkin pimpinan KPK yang sekarang dapat lagi bekerja dengan sungguh-sungguh sepenuh hati mengikuti UU KPK yang ada, sementara mereka sudah mempertontonkan sikapnya di depan publik secara terang-terangan menolak disahkannya RUU KPK itu sendiri.

Jadi apabila dibiarkan sampai masa kerja mereka berakhir maka tidak akan efektif lagi. Dan saya yakin kegaduhan publik pun semakin hari akan terus berkepanjangan sehingga akan berbuntut pada dampak politik secara nasional yang buruk. Yang semuanya tidak kita kehendaki secara bersama sebagai bangsa yang selama ini dikenal tinggi akan nilai, toleransi, budi pekerti dan bermartabat.

Masih banyak hal-hal yang lebih penting yang harus dipikirkan dan dikerjakan Presiden demi memajukan bangsa ini. Dan Presiden tidak perlu berlarut-larut cuma mengurusi persoalan KPK yang semakin hari menunjukkan sikap tidak etisnya.

Perlu diketahui bahwa, upaya untuk memberantas para koruptor dalam melakukan aksi bejatnya di instansi-instansi pemerintah sejatinya sudah dilakukan Presiden Jokowi melalui tertib birokrasi dari dalam. Di antaranya memotong sistem birokrasi perijinan-perijinan dan membuatnya satu atap, dan membuat mekanisme pengurusan perijinan-perijinan itu melalui sistem online digital untuk menghindari hubungan langsung dengan petugas. Juga dengan memperkuat sistem tender proyek pemerintah melalui sistem LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), dan lain sebagainya.

Kemudian secara makro cita-cita pembangunan, Presiden sangat ingin membangun Indonesia di banyak sektor. Baik itu di sektor infrastruktur yang merata, ekonomi yang kuat dan sumber daya manusia yang handal dalam skala nasional di seluruh Indonesia. Untuk mengawasi itu semua, kalau hanya mengandalkan penegak hukum KPK saja tentu tidaklah efektif.

Revisi UU KPK yang disetujui Presiden sudah semestinya disambut baik, karena eksistensinya selain memperkuat KPK sebagai lembaga penegak hukum anti rasuah, ia juga menciptakan suatu tata kelola kerjasama antar sesama lembaga penegak hukum yang serupa yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.

Melalui sudut pandang ini sangat tidak etis jika KPK meragukan kinerja kakak tertuanya Kepolisian dan Kejaksaan. Biarlah publik yang sama-sama menilai kinerjanya. Karena Kepolisian dan Kejaksaan hari ini sudah jauh lebih profesional dalam bekerja. Kenyataan di lapangan pun sudah terbukti, jika dilihat dari banyaknya tangkapan perkara-perkara korupsi di Kepolisian dan Kejaksaan di seluruh Indonesia.

Dalam skala mikro kehebatan KPK menangani pemberantasan korupsi memang tidak terbantahkan dan patut dibanggakan. Akan tetapi dalam skala makro yang sejalan dengan haluan cita-cita pembangunan Presiden di berbagai sektor, baik infrastruktur, ekonomi, prikananan kelautan, eksport dan import, belum lagi di sektor pertambangan, perkebunan, migas dan non migas, dalam negera Indonesia yang sangat luas ini, dapat dipastikan KPK tidak akan sanggup bekerja sendirian. Sungguh hal yang sangat logis dan realistis adanya Revisi UU KPK sehingga diatur tata kelola kerjasama yang baik antar sesama lembaga penegak hukum yang serupa untuk mengawasi kekayaan dan keuangan negeri ini agar tidak bocor tak tentu arah secara makro. Jadi RUU KPK itu merupakan kebutuhan makro untuk percepatan pembangunan bangsa.

Pernahkah terpikirkan oleh kita semua betapa banyak kekayaan ibu pertiwi setiap harinya terkeruk bukan untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Sebut saja misalnya tentang kontrak karya di sektor pertambangan, kerjasama migas dan non migas, apalah arti sebuah surat perjanjian berkekuatan konstitusi tapi tidak berasas pada keadilan dan kemanusiaan. Sampai hari ini perambahan dan kebocoran kekayaan negara tiriliyunan rupiah hampir tidak tersentuh oleh KPK. Untuk mengungkap itu semua, di sinilah sangat diperlukan adanya relasi antarlembaga penegak hukum untuk bekerjasama dalam mengawasi kekayaan ibu pertiwi agar tidak dicaplok oleh para pencuri negeri (pelaku korporatokrasi).

Harapan saya kepada Presiden Jokowi agar dapat cekatan dalam mengambil sikap dan tidak perlu takut dengan tekanan-tekanan politik dari pihak manapun demi kepentingan bangsa. Untuk mengakhiri kegaduhan publik yang semakin hari semakin memanas bahkan sampai ratusan ribu orang turun ke jalanan, maka ambillah langkah bijak yang tidak lain adalah segera melantik calon Pimpinan KPK yang baru terpilih periode 2019-2023.

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Check Also

Close
Scroll Up