Artikel

Heboh Transfer Politisi ala Indonesia

Oleh: Dhimam Abror Djuraid

Di dunia olahraga, terutama sepakbola, kita sudah lama mengenal adanya transfer pemain, seorang pemain pindah dari satu klub ke klub lain dengan melibatkan jumlah uang tertentu sebagai kompensasi. Di liga profesional Eropa sebuah klub kaya seperti Paris Saint Germain harus membayar 220 juta euro atau Rp 3,5 triliun kepada klub Barcelona untuk mendapatkan Neymar Junior.

Transfer-mentransfer juga berlaku di sepakbola Indonesia, tapi sampai sejauh ini belum ada pemain lokal Indonesia yang harga transfernya menembus Rp 2 miliar. Bahkan untuk menembus Rp1 miliar saja paling-paling hanya beberapa gelintir pemain lokal saja yang mampu.

Beberapa waktu terakhir ini soal transfer-mentransfer di Indonesia menjadi perbincangan heboh. Beda dengan di Eropa yang heboh soal transfer pemain sepakbola, di Indonesia yang membikin heboh adalah transfer politisi dari satu partai ke partai lainnya.

Di bursa transfer sepakbola soal transfer pemain sudah ada regulasi yang ketat yang bisa menjatuhkan sanksi berat bagi klub yang melanggarnya. Sanksi terberat adalah klub bisa diskorsing tidak boleh mentransfer pemain dalam kurun waktu tertentu. Bahkan tidak mustahil klub bisa dilarang ikut kompetisi kalau pelanggarannya lebih serius. Sebegitu ketatnya aturan toh masih banyak klub-klub yang saling telikung dalam soal transfer pemain ini.

Ihwal transfer politisi di Indonesia, KPU yang menjadi penyelenggara kompetisi ternyata belum mempunyai perangkat regulasi yang mengatur tatacaranya. Mungkin KPU berpikir tidak perlu ada regulasi itu karena fenomena transfer masih belum masif. Tetapi, gejala ini bisa menjadi iritasi yang bisa menjurus gesekan antar-peserta kompetisi pemilu kalau tidak regulasi yang mengaturnya.

Transfer politik yang sekarang marak banyak melibatkan para selebritis terutama dari kalangan entertainment. Beberapa selebritis yang selama ini sudah menjadi anggota dewan di level nasional tiba- tiba hengkang ke partai lain dengan imbalan transfer yang cukup menggiurkan.

Kalau rata-rata pemain sepakbola Indonesia nilai transfernya hanya ratusan juta saja para selebritas politik itu nilai transfernya kabarnya miliaran rupiah. Karena tidak ada aturan dari KPU maka banyak muncul hal-hal yang secara etis dipertanyakan. Seorang selebritis olahraga tinju nasional tiba-tiba pindah ke partai lain padahal baru beberapa bulan sebelumnya dia sudah mendeklarasikan diri kepada publik sebagai kader partai lainnya.

Seorang atlet tinju profesional yang seharusnya tetap memegang sportivitas dan idealisme, ternyata luntur juga ketika masuk ke dunia politik. Sportifitas dan profesionalitas di dunia olahraga ternyata langsung pupus oleh pragmatisme dunia politik. Harapan publik bahwa seorang atlet profesional bisa membawa warna ketika masuk kancah politik bisa jadi hanya harapan hampa.

Masuk kancah politik bisa jadi hanya harapan hampa. Kalau atlet profesional bisa sepragmatis itu maka kita tak perlu heran kalau pragmatisme serupa menjangkiti para selebritas entertainment yang belakangan ini banyak mengantre menjadi calon legislatif partai tertentu.

Menjadi caleg adalah hak politik setiap warga negara. Tetapi, kalau dalam proses itu melibatkan uang transfer miliaran rupiah, tentu publik juga berhak bertanya apa kualitas yang ditawarkan para selebritas itu untuk menjadi wakil rakyat.

Beberapa di antara mereka mungkin punya kualitas pribadi dan pendidikan yang lumayan. Tapi kebanyakan di antara mereka sekadar bermodal keterkenalan saja tanpa kualitas yang mumpuni. Bahkan ada di antara mereka yang menjadi terkenal (atau tercemar) di publik karena disekap dan dijadikan budak seks oleh seorang pangeran di negara tetangga. Di lingkungan partai politik jalan pintas semacam ini sudah lama dilakukan. Ini jelas menunjukkan pragmatisme dan belum bagusnya kaderisasi dan pendidikan politik di lingkungan partai. Bahkan, partai yang membawa jargon-jargon pembaruan malah berada pada garis paling depan dalam hal transfer mentransfer caleg.

Jargon “Politik Tanpa Mahar” bisa dipertanyakan kalau ternyata malah partai itu yang membayar mahar dengan sangat mahal. Dalam tradisi pernikahan di beberapa daerah di Indonesia ada mempelai pria yang harus membayar mahar, tapi ada juga mempelai wanita yang membayar mahar.

Dalam tradisi perkawinan politik di Indonesia sekarang muncul gejala baru yaitu partai yang justru membayar mahar. Politik biaya tinggi seperti ini sering dianggap sebagai salah satu sumber korupsi. Dan, politik pragmatis jalan pintas semacam ini akan sulit melahirkan politisi berintegritas yang bisa diharapkan untuk meningkatkan kualitas parlemen. (*)

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait