Artikel

Fenomena Ma’ruf Amin dalam Dimensi Kekuasaan

Oleh Dr. Chazali H. Situmorang , Apt, M.S, CIRB*

Dalam suasana Natal tahun ini, beberapa hari ini video KH.Ma’ruf Amin mengucapkan Natal dan Tahun Baru 2019 M, menjadi viral di media sosial, dan media mainstream cetak/ elektronik. Setiap group Whatsapp yang saya ikuti , semuanya mengcopas video tersebut. Dengan berbagai komentar yang beraneka ragam kekecewaan, kekesalan, kemarahan, tetapi ada juga satu dua yang memujinya.

Fenomena MA (Ma’ruf Amin), memang menarik untuk dikaji dan diambil hikmahnya. Sebagai seorang Ulama dan memimpin suatu Majelis berhimpunnya Ulama Indonesia, dengan tugas pokok menjaga moralitas iman, dan aqidah Umat Islam dalam interaksi Umat dalam berbangsa dan bernegara dan interaksi Umat Islam dengan umat agama lain yang diakui di Indonesia.

Hal yang menarik lainnya, adalah strategi Presiden Jokowi sebagai umara, yang mencalonkan diri menjadi Presiden periode kedua, dengan menggandeng calon Wakil Presidennya seorang Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yaitu Prof. Dr. KH.Ma’ruf Amin. Suatu design kombinasi Umara dan Ulama disatukan dalam mengelola kekuasaan negara, oleh suatu pemerintahan yang berazaskan Pancasila.

Jika kita cermati track record selama 4 tahun Pemerintahan Jokowi, terlihat kecenderungan untuk memisahkan peran agama dalam kehidupan politik kenegaraan, dan membatasi ruang lingkup para ulama yang dinilai tidak sepaham, atau banyak mengkritik pemerintah karena dirasakan tidak berpihak kepada umat Islam maupun rakyat banyak. Lebih mengutamakan kepentingan “asing dan aseng”, suatu istilah yang sering dilansir di berbagai media.

Bahkan juga “terjebak” dalam pusaran keberpihakan pada salah satu kelompok umat dan mengabaikan kelompok umat lainnya, dan sering menimbulkan konflik horizontal antar umat itu sendiri. Mengedepankan kebijakan politik yang bergerak pada penguatan posisi kekuasaan dengan menyiapkan personil instrumen kekuasaan yang mudah di remote untuk patuh pada stabilitas kekuasaan Presiden Jokowi.

Dalam suasana tersebut di atas, munculnya MA, sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Pak Jokowi dalm Pilpres 17 April 2019. Jelas ini langkah politik praktis, untuk mendapatkan suara Umat Islam, dan membuat suara umat dan ulama tidak bulat dan tidak bersatu untuk menolak Jokowi. Karena mungkin dalam kalkulasi politiknya, dengan ketokohan, dan posisi MA sebagai Ketua Umum MUI dan Rois Am PB NU, Umat Islam yang ibarat buih di laut, dapat dibawa gelombang kekuasaan untuk memilih Jokowi. Kalkulasi politik yang logis dan masuk akal.

Kontroversial Ma’ruf Amin
Hitungan kalkulasi politik yang logis dan masuk akal dalam konsep di atas kertas, ternyata dalam realitanya tidak berjalan lancar. Ada anomali di masyarakat yang tidak bisa diduga. Ada dinamika di masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang punya hati, punya rasa, punya logika sendiri dan sering tidak sebaris lurus dengan logika kekuasaan, sebagai kosekuensi bahwa manusia itu diberi sesuatu yang tidak dimiliki oleh makhluk lain yaitu berpikir.

Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin kerasnya tekanan, semakin susah hidupnya, maka manusia itu semakin kencang dan tajam berfikir untuk tetap survive dalam mempertahankan kehidupannya.

Dalam siatuasi terbelah dan terjadinya jurang perbedaan yang besar antara elite politik pemerintahan yang sedang berkuasa, dengan sebagian besar masyarakat yang belakangan ini sering menyebutkan diri mereka “pribumi”, dengan dukungan dan spirit kelompok ulama kritis (istiqamah), melakukan perlawanan dan menginginkan pergantian presiden pada Pilpres 2019.

MA yang selama ini ditunjuk umat sebagai nakhoda yang membawa umat Islam menuju kehidupan dengan nilai-nilai ke Islaman yang murni, dan sebagai Ketua Umum MUI dapat mengeluarkan fatwa-fatwa yang solutif sebagai pegangan umat dalam menjalankan syariat Islam. Dalam perjalanan hidupnya, rupanya Pak MA sebagai manusia biasa dalam usianya yang sudah senja, tidak bisa juga mengelak godaan kekuasaan, walaupun beliau pasti menyadari godaan kekuasaan itu dapat menyebabkan terjadinya dispute di kalangan umat Islam.

Sejak dicalonkan sebagai Cawapres Jokowi, berbagai kontroversi dilakoni Pak MA. Mulai dari soal Islam Nusantara, menghadiri acara-acara yang dirasakan kurang pantas sebagai ulama, soal Mobil Esemka, dan tidak ingin melepaskan jabatan Ketua Umum MUI, sehingga MUI saat ini mengalami krisis kepemimpinan dan kepercayaan di kalangan umat Islam.

Kontroversi yangpaling heboh saat ini, adalah video yang beredar, Ma’ruf yang memakai peci hitam dan selendang putih menyampaikan ucapan selamat Natal dan tahun baru. Logo dengan nomor 01 dan tulisan ‘Jokowi Amin Indonesia Maju’ juga tercantum di video berdurasi 21 detik itu.

“Pada saudara-saudara kami kaum Kristiani, kami sampaikan selamat hari Natal dan tahun baru. Semoga berbahagia,” kata Ma’ruf dalam video tersebut seperti dilihat detikcom, Selasa (25/12/2018).

Saat yang sama diputarkan video MA tahun 2012, tentang perayaan Natal, Majelis Ulama Indonesia menyarankan umat Islam tidak mengucapkan selamat Natal kepada pemeluk agama Nasrani. “Itu jadi perdebatan, sebaiknya enggak usah sajalah,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa Ma’ruf Amin di Jakarta, Rabu, 19 Desember 2012.

Meskipun melarang, Maruf meminta umat Islam menjaga kerukunan dan toleransi. Dia menyatakan ada fatwa MUI yang melarang untuk mengikuti ritual Natal. Dia menegaskan, mengikuti ritual Natal adalah haram. “Karena itu ibadah (umat lain),” kata dia.

Bagi masyarakat maupun umat Islam, kontroversial Pak MA, tidak perlu dihebohkan dan dipersoalkan berlarut-larut, bahkan dijadikan meme. Sebab kondisi itu bagi mereka yang mengerti dan mau berpikir, bukan merupakan barang baru atau kejadian yang langka. Kekuasaan itu kalau tidak dibarengi dengan integritas tinggi, adalah ibarat candu. Bayangkan kalau mereka yang sudah sakao pasti akan kehilangan akal sehat. Apapun dilakukan untuk memenuhi kecanduan.

Pak MA sudah masuk dalam sarang kekuasaan. Mungkin niatnya bagus untuk menjinakkan kekuasaan agar kekuasaan itu lebih berwajah Islami. Dekat dengan Umat Islam, dekat dengan ulama, berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, mendorong redistribusi pendapatman, memperkuat ekonomi syariah.

Tapi apa daya penetrasi kekuasaan itu lebih kuat dari daya tahan dan daya juang Pak MA. Bahkan menjadi larut dan ikut dalam strategi kekuasaan, walaupun dengan resiko berpisah dengan umat dan bahkan ditinggalkan umat.

Hanya saja, sebaiknya Pak MA agar stigma dan kontroversialnya tidak menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dan umat Islam, sebaiknya dilepaskan saja jabatan Ketua Umum MUI. Itulah langkah yang terbaik bagi Pak MA agar posisi Pak MA tetap mendapat tempat terhormat di kalangan umat. Walapun secara politik keputusan tersebut bisa ibarat pisau bermata dua. Tetapi menjadi penting dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bagi lembaga MUI ke depan, dalam mencari pemimpin di MUI, perlu dilakukan proses penyaringan yang ketat, melalui mekanisme yang transparan, dan menggunakan standar keagaman yang tinggi, track record yang jelas, dan yang terpenting terbebaskan dari godaan kekuasaan.

*Dewan Pakar MN Kahmi /Pemerhati Kebijakan Publik

Cibubur, 26 Desember 2018

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Scroll Up