Artikel

Dilema Politik PKS

Oleh: Adi Prayitno (Direktur Eksekutif Parameter Politik dan Dosen Fisip UIN Jakarta)

PKS galau akut. Jelang pendaftaran pilpres ke KPU, partai dakwah ini justeru ditinggal ‘kawin’ oleh Gerindra yang lebih memilih ‘menikah’ dengan Demokrat yang baru didekatinya itu. Sebagai sekutu utama, tentu PKS merasa ditusuk dari belakang. Harapan untuk bisa mendampingi Prabowo di pilpres kian hampa.

Sekalipun Ijma Ulama GNPF merekomendasikan Ketua Dewan Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri mendampingi Prabowo, namun rekomendasi itu tak punya daya ikat dalam kesepakatan koalisi. Rekomendasi hanyalah himbauan biasa yang tak berefek politik apapun. Sebab, Ijma ulama bukan partai politik yang bisa menggenapi syarat ambang batas pencapresan 20 persen.

PKS bereaksi keras. Banyak pernyataan bersayap bahkan intimidatif kerap dilontarkan ke publik. Misalnya, PKS lebih rela ditinggal Prabowo ketimbang ditinggal ulama. Atau kemungkinan PKS membentuk kongsi lain di luar Jokowi dan Prabowo. Bahkan PKS mengancam abstain ikut pemilu.

Entah apa yang dirasakan PKS yang jelas pernyataan ngambang itu menyiratkan kondisi psikologi politik mendua. Ya, PKS terjerembab dalam satu dilema. Bingung mau bagaimana. Tak seperti biasanya PKS mengintimidasi. Bukan pula karakter PKS memburu kekuasaan. Pasti ada sesuatu yang belum selesai antara PKS dengan Gerindra.

Di tengah kegamangan, sikap politik PKS kian tak menentu. Meski diprediksi merapat ke Prabowo, bukan perkara mudah bagi PKS untuk tampil full power di tengah suasana batin yang gundah gulana. Padahal dua partai oposan ini sejak lama nafas politiknya seirama. Namun realitas politik bicara lain. Percintaan keduanya tak happy ending karena Gerindra memilih menikah dengan yang lain.

Pada saat bersamaan PKS tak mungkin pindah ke lain hati mendukung Jokowi karena terlanjur mengkampanyekan #2019GantiPresiden. PKS tak mungkin menjilati ludah yang sudah terlanjur dibuang. Bukan karakter PKS berpolitik plintat plintut. PKS adalah representasi partai politik yang melihat segala persolan hitam putih, bukan cair seperti partai lain yang kerap berubah.

Jika pun akhirnya memilih non blok, PKS akan dihadapkan pada situasi politik menyeramkan. Yakni, larangan ikut pemilu 2024 mendatang. Klausul UU Pemilu pasal 235 ayat 5 menyiratkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden namun tidak mengajukan pasangan calon, maka partai politik bersangkutan dikenai sanksi tidak bisa mengikuti pemilu berikutnya.

Meski pada akhirya PKS harus memilih, namun jalan yang harus dilalui kian rumit, berliku dan mendaki. Tak banyak opsi memang. Namun inilah realitas politik yang harus dihadapai PKS, serba rumit.

 

Langkah Taktis

Di tengah dilema, PKS mesti mengambil langkah taktis menguntungkan secara elektoral. Misalnya PKS putar haluan politik mendukung capres yang kemungkinan menang seperti Jokowi. Ini langkah politik rasional guna mengamankan masa depan PKS, 5 tahun mendatang.

Sudah saatnya PKS mengubah doktrin politiknya yang melihat politik hitam putih atau berdasarkan suka tak suka. Politik itu cair bisa berubah setiap saat. PKS perlu menimba ilmu dari partai lain yang cepat beradaptasi dengan kondisi suhu politik. Karena dalam politik tak ada yang lillahi ta’ala apa adanya ingin masuk surga.

Begitulah realitas politik mutakhir bergerak taktis dinamis. PKS masih saja berjibaku dalam kubangan politik masa lalu yang memegang teguh ideologi perjuangan partai yang kaku. PKS harus lebih cair agak ke tengah atau berubah menjadi cacth all party.

PKS gagal total menangkap spirit zaman yang berubah drastis. Klaim sebagai partai kader yang dipegang teguh cenderung tidak menguntungkan PKS karena pola komunikasinya kaku dengan tembok pemisah tebal. Cara berfikirnya masih ‘we’ and ‘the other’, kita dan mereka. Padahal dalam politik tak ada musuh dan kawan abadi, yang ada kepentingan abadi.

Pada spektrum lain, pilihan menjadi partai kader dalam sistem presidensialisme multi partai ekstrim seperti di Indonesia sangat tidak menguntungkan. Sekat politik berbasis ideologi mulai ditinggalkan karena sudah dianggap ketinggalan zaman dan tak menguntungkan secara politik.

Oleh sebab itu, PKS perlu menjelma sebagai partai inklusif yang relatif cair serta memaknai politik semata perebutan kekuasaan. Bukan yang lain apalagi niat ibadah. Harold D Laswell selalu mengingatkan politik adalah cara bagaimana mendapatkan kekuatan (how to get the power). Habitus politik secara alamiah mencari keuntungan maksimal demi ambisi politik.

 

Pertaruhan Politik

Pilpres 2019 sungguh akan menjadi pertaruhan masa depan politik PKS. Gagal menentukan teman koalisi sama halnya dengan ancaman kehancuran PKS. Pada tahap ini penting bagi PKS melakukan kalkulasi politik rasional menyelamatkan eksistensi partai yang kian menurun versi survei.

Memilih bergabung dengan Prabowo dalam suasana batin terluka tentu bukan perkara mudah. Pasti ada efek negatif yang muncul seperti mesin politik tak maksimal. Ini penting diungkap karena PKS merupakan partai kader yang mesin politiknya solid. Selain itu, tak ada jaminan kemenangan jika PKS tetap bergabung dengan Prabowo mengingat elektabilitasnya berjalan di tempat.

Jika PKS berbalik arah mendukung Jokowi akan menimbulkan masalah. Karena suasana hati kader-kader PKS keras menolak Jokowi. Meski begitu, merapat ke Jokowi setidaknya ada secercah asa untuk menang pemilu. Bayangan mendapat jatah kekuasaan terpendar terang. Perlu kematangan untuk menentukan pilihan politik ke depan.

Sebagai partai yang terbiasa menghadapi badai politik, tentu PKS mudah ke luar dari selubung hitam politik ini. Dengan catatan PKS mengambil langkah taktis yang jauh lebih kongkret dan menguntungkan. Jika tidak, masa depan PKS dipertaruhkan di tengah persaingan partai yang kian sengit.

Oleh sebab itu, tak berlebihan kiranya jika pilpres 2019 menjadi pertaruhan hidup mati PKS. Salah berkongsi akan menjadi petaka. Apalagi dalam temuan survei PKS diprediksi tak lolos ambang batas parlemen. Kabar buruk yang mengerikan bagi partai dakwah ini.

Tak ada pilihan lain bagi PKS selain berfikir realistis. Karena politik bukan semata hal ideal tapi juga menyangkut rasionalitas kalkulasi politik. Realistisnya PKS merapat ke Jokowi karena berpotensi menang. Meski ini pilihan sulit. Sementara Gerindra dipastikan merana jika ditinggal PKS karena hanya PKS yang bisa melumuri koalisi non pemerintah dengan warna kental Islam.

Akhirnya, hanya PKS dan Tuhan saja yang tahu apa yang akan terjadi ke depan. Namun satu hal yang pasti, politik terkait erat dengan soal bagaimana mengkonsolidasi kemenangan. Bukan medium memegang teguh keyakinan politik yang serba putih. Suka tak suka, inilah realitas politik yang harus dihadapi PKS saat ini.

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait