Artikel

Dilema Politik Kebohongan

Oleh: Himawan Sutanto (Bader Partai Demokrat, caleg DPRD DKI Jakarta, Dapil 4 nomor 8 Jakarta Timur)

Presiden Joko Widodo meminta para politikus menghentikan politik kebohongan. Hal ini disampaikan Jokowi saat berpidato di puncak perayaan hari ulang tahun Partai Golkar di JIExpo Kemayoran. Politik kebohongan harus diakhiri, politik yang merasa benar sendiri dan perkuat politik pembangunan. Politik kerja pembangunan, politik berkarya. Jokowi menegaskan jika politik kebohongan dihentikan maka kejayaan dan kemajuan bangsa Indonesia bisa terwujud.

Pernyataan Presiden tersebut patut diapresiasi, apalagi disampaikan di depan peserta Partai Golkar yang sedang berulang tahun. Tidak ada yang salah dalam pidato Presiden, tetapi harus kita kritisi tentang istilah politik kebohongan itu sendiri pada saat bangsa ini mengalami minimnya orang yang berpikir sebagai negarawan.

Kita harus lihat, bangsa ini sedang menghadapi empat krisis kehidupan yang fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada empat hal yang sekarang ini telah hampir hilang, keempat hal tersebut adalah keteladanan, kehormatan, kejujuran dan tanggungjawab. Pemimpin sebagai simbol panutan, rupanya sudah semakin sukar kita temui. Pemimpin yang seharusnya mampu tampil sebagai sosok “negarawan”, justru memposisikan diri ke dalam kelas yang lebih rendah.

Ada pemimpin yang lebih senang menyandang atribut hanya sebagai “politisi”. Padahal, kalau seseorang sudah dipercaya dan terpilih menjadi pejabat publik, sudah sewajarnya harus memberikan peranan yang signifikan terhadap rakyatmya, kalau perlu jika dirinya mampu menjadi sebagai negarawan.

Sikap kenegarawanan ini menjadi sangat penting, baik di tingkat Bupati/Walikota, Gubernur, Presiden maupun anggota Dewan. Dalam aura politik kebhinekaan dengan segudang kepentingan yang menyertainya, setiap pejabat publik dituntut untuk selalu mengedepankan kepentingan umum ketimbang memaksakan kepentingan pribadi, keluarga atau golongan/kelompoknya semata. Bangsa kita butuh pemimpin berkelas negarawan, bangsa kita perlu pemimpin yang berkarakter dan bangsa kitapun tetap menantikan pemimpin-pemimpin yang mampu memahami apa sesungguhnya yang menjadi “will” dan “need” masyarakat luas.

Kebohongan publik adalah awal dari politik kebohongan, sebab wilayah ini sangat rumit untuk menilainya. Dalam hal ini, sekurang-kurangnya terdapat tiga hal yang harus dipertimbangkan, yaitu: wilayah tafsir dan ukuran untuk menentukan kebohongan tersebut didasarkan atas landasan konseptual dan implikatif macam apa, kemudian apakah persoalannya terletak pada aspek ketidak ada hubungan antara kebijakan dan implementasi dan yang paling repot adalah ketika kemudian terjadi pertarungan antar elit politik dalam artikulasi kepentingan politik.

Tiga aspek ini yang kiranya menjadi pertimbangan untuk menentukan apakah memang ada kebohongan atau tidak. Sebab yang paling sederhana adalah banhwa politik kebohongan secara kasat mata hanya bisa dilihat pernyataan politisi dan fakta dilapangan.

Melihat persoalan di atas kita bisa lihat contohnya adalah adanya kasus ketahanan pangan dan energi serta kasus korupsi yang masih tinggi, tentu saja terkait dengan kegagalan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Bukankah bahwa negara ini telah memiliki seperangkat aturan yang mengatur semua persoalan bangsa, termasuk korupsi. Akan tetapi ternyata terdapat kegagalan implementasi kebijakan atau aturan tersebut di lapangan. Oleh karena itu, kiranya bisa dinyatakan bahwa pemerintah belum sepenuhnya mampu menyelesaikan persoalan korupsi ini.

Ada hal yang menarik, sepertinya akan lebih terhormat tidak menjadi bintang iklan politik, jika dirinya harus ditetapkan sebagai tersangka dalam sebuah kasus suap yang kini tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yang membuat kita sedih, ternyata prahara yang melanda partai yang dibinanya itu, membuat Presiden menjadi terpanggil untuk memberikan pandangan-pandangannya. Dengan gayanya yang khas, kita saksikan di televisi bagaimana Presiden menjelaskan kepada seluruh warga bangsa, terkait dengan masalah yang sedang dihadapi oleh “the rulling party” ini.

Munculnya kasus Ratna Sarumpaet adalah salah satu contoh terbuka yang menjadi bagian dari dinamika politik yang tidak mampu mencerminkan esensi demokrasi itu sendiri, walaupun Ratna secara tegas berani melakukan pernyataan terbuka bahwa dia adalah telah melakukan kebohongan, penyebar hoax yang terbaik dan di-bully lalu menjadi trending topik selama sepekan.

Akan tetapi tidak berbanding lurus ketika Luhut Binsar Panjaitan dan Sri Mulyani dalam acara resmi kenegaraan saat menutup pertemuan IMF melakukan tindakan tak terpuji yang secara langsung bisa kita lihat dokumentasinya mendorong pihak asing untuk tidak mengacungkan simbol dua jari, tapi mengelak dan tidak minta maaf. Pertanyaannya kenapa harus berbohong ? padahal dokumentasi telah menunjukkan ketika kedua pejabat tersebut mempengaruhi Direktur IMF dan mik yang di depannya belum dimatikan.

Sudah saatnya apa yang disampaikan Presiden di depan anggota Partai Golkar menjadi evaluasi diri kita tentang kebohongan politik dihentikan dan kita tinggalkan. Jadi teringat kalimat dalam salah satu novelnya William Shakespeare, “Kill All the Lawyers.” Kalimat ini berada dalam karya Shakespeare yang berjudul King Henry VI.

Kill all the lawyers diucapkan oleh seorang tokoh bernama Dick yang memiliki obsesi membunuh seluruh pengacara di tanah Britania raya akibat pengkhianatan yang dialaminya. Dalam karyanya, Shakespeare “merekomendasikan” untuk membunuh para pengacara di masanya. Karena pengacara telah membuat api, di berbagai lini, agar kasus selalu ada dan terpelihara untuk tujuan yang menguntungkan mereka.

Tapi saat ini, sepertinya yang menjadi pemain utama di dunia kita adalah para politisi. Lewat segala bentuk perubahan politik di negeri ini, sesungguhnya para politisi sedang mempermainkan hidup dan hajat hidup orang banyak. Intrik politik yang mereka lakukan, melibatkan nasib banyak orang yang bergantung pada keputusan-keputusan sosial yang mereka buat. Tapi dengan sangat mudahnya mereka mengambil sikap, dan mengatasnamakan rakyat, tanpa pernah sedikitpun tahu apa yang dirasakan rakyat hari ini. Pertanyaannya adalah apakah politik kebohongan yang muncul dewasa ini adalah sebuah dilema politik kekuasaan dari sebuah pencitraan yang sangat dipaksakan dari realitas politik yang ada dewasa ini ?

Rakyat hanya butuh kesantunan politik yang dapat mencerdaskann lalu merangsang pikirannya dan dirasakan secara langsung. Rakyat sudah jenuh menyaksikan perilaku politik para pemimpin yang hanya pinter bicara namun tidak cerdas dalam menerapkannya di lapangan. Rakyat sudah bukan masanya lagi hanya dijadikan penonton untuk menyimak berbagai dagelan politik, namun selaku warga bangsa yang semakin cerdas dalam menilai sesuatu masalah, maka rakyat sudah saatnya dilibatkan secara nyata dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara. Harapan ini akan terwujud, jika dalam pelaksanaannya benar-benar steril dari politik kebohongan. Semoga saja tidak ada dusta dalam membangun bangsa dan negeri tercinta ini.

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Scroll Up