ArtikelFeatured

Demokrasi Kardus

Oleh : Himawan Sutanto (Aktivis ‘80)

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.

Kata ini berasal dari bahasa Yunani demokratía “kekuasaan rakyat”, yang terbentuk dari demos “rakyat” dan kratos “kekuatan” atau “kekuasaan” pada abad ke-5 SM untuk menyebut sistem politik negara-kota Yunani, salah satunya Athena; kata ini merupakan antonim dari aristocratie “kekuasaan elit”. Secara teoretis, kedua definisi tersebut saling bertentangan, namun kenyataannya sudah tidak jelas lagi. Sistem politik Athena Klasik, misalnya, memberikan kewarganegaraan demokratis kepada pria elit yang bebas dan tidak menyertakan budak dan wanita dalam partisipasi politik. Di semua pemerintahan demokrasi sepanjang sejarah kuno dan modern, kewarganegaraan demokratis tetap ditempati kaum elit sampai semua penduduk dewasa di sebagian besar negara demokrasi modern benar-benar bebas setelah perjuangan gerakan hak suara pada abad ke-19 dan 20. Kata demokrasi (democracy) sendiri sudah ada sejak abad ke-16 dan berasal dari bahasa Prancis Pertengahan dan Latin Pertengahan lama. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-IV SM sampai dengan abad ke VI-SM.

Demokrasi yang dipraktikkan pada waktu itu adalah demokrasi langsung (direct democracy), artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara.

Sementara demokrasi Indonesia memang sudah cukup lama menganut sistem demokrasi. Namun apakah demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik saat ini? Dengan keadaan Indonesia saat ini masih jauh dikatakan bahwa Indonesia sudah jauh lebih baik justru sebaliknya. Indonesia terus mengalami kemunduran dan masih jauh dari sempurna dalam bidang politik, ekonomi dan sebagainya. Indonesia memang masih mempunyai segudang masalah. Masalah yang di hadapi di Indonesia memang berat tapi jika ketidak ada ketegasan dari pemerintah akan membuat masalah-masalah yang ada akan semakin sulit dan kepercayaan masyarakat pada kinerja dan efektivitas pemerintahan akan semakin berkurang. Dengan begitu pada akhirnya pemerintahan tidak akan memiliki legitimasi.

Pesta demokrasi di Indonesia tahun 2019 untuk pertama kali dalam sejarah, Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) akan diselenggarakan secara serentak pada hari yang sama, 17 April 2019. Sementara pada tahun 2014, Pileg digelar lebih dahulu pada 9 April 2014 untuk menentukan apakah parta peserta pemilu bisa lolos ke parlemen atau tidak. Selain itu juga untuk menentukan berapa persen suara yang didapatkan masing-masing partai. Hasil Pileg itu, menjadi landasan untuk menentukan komposisi koalisi partai dalam mengusung calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres yang digelar tiga bulan setelahnya, 9 Juli 2014. Merujuk pada UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres (kini sudah dibatalkan), partai atau koalisi partai bisa mengusung capres-cawapres apabila memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional.

Dengan adanya Pemilu serentak 2019 itu, para pemilih harus mencoblos 5 surat suara sekaligus di bilik suara. Lima surat suara itu untuk memilih anggota DPRD tingkat kabupaten/kota, anggota DPRD tingkat provinsi, anggota DPR, anggota DPD, serta calon presiden dan wakil presiden.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait gelaran pilpres dan pileg yang digelar serentak menuai kritikan dari masyarakat. Alasannya, masyarakat hanya terfokus pada pilpres saja. Adapun realitasnya KPPS tidak siap menghadapi cara penghitungan yang valid, dengan memasang hasil C1 selama 7 X 24 Jam dan realitasnya banyak sekali KPPS yang tidak melakukannya. Persoalan yang muncul justru dilakukan “kecurangan” terhadap hasil pemilu tersebut. Seperti kasus di Jambi yang membakar kardus C1, apalagi tersangka adalah seorang caleg. Belum lagi banyak C1 yang dicuri, dirampok dan lain-lain.

Kecurangan atau Kepanikan?

Sejak awal pemilu 2019 adalah pemilu berbarengan akan menimbulkan masalah tersendiri, kotak suara dari kardus telah mendapat kritik dari berbagai kalangan. Sepertinya KPU terus saja melakukannya dengan pengadaan kota suara menggunakan kardus. Yang terjadi adalah kualitas demokrasi kita menjadi demokrasi kardus yang kental akan adanya aroma “kecurangan”. Mulai dari dibuatnya regulasi pemilu di parlemen mengenai batas ambang batas presidential dan ambang batas parlemen, kemudian regulasi yang mengizinkan pemakaian kardus dan adanya aturan bagi orang gila untuk memilih. Setelah seluruh regulasi berhasil di undangkan mulailah metodelogi mengumpulkan para lembaga survei ke istana agar survei politik sesuai dengan hasil pesanan dari kelompok tertentu.

Adanya regulasi dan berkumpulnya lembaga survei dalam satu nada dan irama, disinilah petahana meminta kepada TNI/Polri untuk menyuarakan keberhasilan pemerintah di seluruh negeri. Juga melalui seluruh media mainstream diatur dengan pola intimidasi ala jaringan Opsus yang kini kembali mengelilingi rezim saat ini. Mobilisasi pun terjadi di semua kementrian dan BUMN untuk memilih petahana dan siapapun yang memilih akan berhadapan dengan petahana dan harus siap dengan konsekuensi non job atau menjadi bahan bully para pendukung petahana.

Menjelang pelaksanaan pemilu tanggal 17 April 2019 demokrasi kardus ini terselenggara, ternyata suara rakyat yang menginginkan perubahan berbeda dengan hasil pemilu kardus yang begitu sangat masifnya melakukan “kecurangan dan kebohongan publik”. Suara rakyat tanpa ampun di bajak oleh tangan-tangan petualang politik ala lembaga survei yang terlebih dahulu telah di kondisikan oleh pihak istana yang mengumumkan hasil quick count yang sempelnya diambil melalui mekanisme pemilu yang penuh dengan kecurangan yang sistimatis.

Rakyat ternyata memiliki kewarasan berpikir dan tentu tidak mudah diyakinkan oleh hasil QC. Mereka lebih percaya dengan hasil hitung TPS ketimbang hasil QC. Kenapa rakyat tidak lagi percaya terhadap hasil QC? Hal itu disebabkan karena para surveyor tersebut jauh hari sebelumnya sudah berkumpul di istana. Kepercayaan dan simpati publik pun hilang terhadap kaidah keilmuan. Karena seringkali survei meleset dari hasil akhir dalam pemilihan. Para surveyor tersebut banyak yang berafiliasi dengan partai pendukung rezim atau disewa untuk memenangkan parpol tertentu yang juga menjadi bagian pendukung petahana. Banyaknya lembaga survei yang tidak berani berterus terang dengan membuka kontrak politik mereka kepada publik, tentang siapa parpol dan pengusaha yang membayar mereka bisa jadi salah satu penyebab ketidakpercayaan publik terhadap lembaga survei tersebut. Kini kisruh yang terjadi dalam pemilu akan menjadi akumulasi makin bertambahnya ketidakpercayaan publik, dan dapat menyebabkan gelombang kemarahan publik yang begitu besar jika tidak bisa dicarikan solusi yang konfrehensif dalam menyelesaikan polemik yang terjadi dalam pemilu kemarin.

Kepanikan petahanan nampak setelah Prabowo menyatakan kemenangannya dengan RC yang dia miliki. Kemudian mengutus Luhut untuk menjadi mediator dan ditolak oleh pihak BPN. Hal itu yang membuat pertahanan seolah-olah Jakarta siaga 1, hal itu ditambah dengan dikirimnya sekitar 200 personel Brimob Polda Maluku ke Jakarta guna membantu pengamanan di ibu kota negara pasca-Pemilu 2019. Pengiriman 2 Satuan Setingkat Kompi (SSK) personel Brimob Polda Maluku itu dilakukan guna membantu petugas kepolisian yang saat ini tengah mengamankan ibu kota negara pasca-Pemilu 17 April 2019. Kedatangan ratusan Brimob ke Jakarta telah menunjukan bahwa ada ketegangan diakhir pemilu 17 April yang lalu. Keberadaan Brimob ke Jakarta juga menunjukkan hasil dari pemilu yang lalu telah memberikan pelajaran kita. Bahwa Demokrasi Kardus tidak memberikan kemajuan demokrasi kita, tapi justru menunjukkan bahwa pemilu kali ini lebih buruk sejak Demokrasi di era Reformasi. Semoga saja bukan demokrasi kardus yang kita lihat realitas diatas.

Melihat realitas tersebut, kita jadi malu terhadap para pendiri bangsa, karena bangsa ini dibangun dan didirikan oleh para pendiri bangsa dengan mengedepankan nilai moral dan etika dalam berpolitik. Para pendiri bangsa tidak pernah mengajarkan Pemilu yang curang dan manipulatif. Jadi para penyelenggara pemilu belajarlah dari hasil pemilu 1955 yang tidak ada rekayasa maupun kecurangan, karena saat itu bangsa ini dipimpin oleh para penyelenggara pemilu yang jujur dan tidak banyak berbohong.

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Scroll Up