Artikel

Demo Di Masa Tenang Pilkada? Boleh

Meniadakan hak kampanye pada tanggal 11 Februari 2017 bisa dikategorikan menghalang-halangi pasangan calon dan team suksesnya untuk berkampanye dan bisa diancam dengan pidana penjara sesuai ketentuan 187 Ayat (4) UU Pilkada, termasuk jika itu dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu.

 

Oleh: Hendra J. Kede

Siang ini banyak WA dan SMS yang masuk ke nomer saya menanyakan apakah masa tenang Pilkada serentak 2017 dimulai tanggal 11 Februari dan apakah selama masa tenang tidak boleh ada demonstrasi?.

Pertanyaan itu muncul terkait adanya himbauan, setidaknya, dari Kapolda Metro Jaya, Kapolri, Menkopolhukam, dan Mendagri agar tidak ada demonstrasi pada tanggal 11 februari karena masa tenang Pilkada.

Tulisan singkat ini dibuat untuk menjawab pertanyaan apakah benar 11 februari 2017 masa tenang Pilkada serentak 2017 dan apakah benar pada masa tenang tidak boleh ada demonstrasi.

Pasal 67 Ayat (2) Perpu Nomer 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU nomer 1 Tahun 2015 dan diubah beberapa kalli dan terakhir melalui UU Nomer 10 tahun 2016 menyatakan bahwa masa tenang berlangsung selama tiga hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal tersebut dengan jelas dan tegas mengatakan bahwa masa tenang Pilkada berlangsung selama tiga hari, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, itu perintah UU. PKPU pun tidak bisa melakukan lain kecuali itu.

Sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan KPU bahwa tanggal pemungutan suara Pilkada serentak 2017 adalah tanggal 15 Februari 2017, maka dengan demikian masa tenang selama tiga hari sebelum hari pemilihan tersebut jatuh pada tanggal 12, 13, dan 14 februari 2017. Tanggal 11 februari 2017 belum masuk masa tenang dan dengan demikian masih merupakan hari kampanye.

Meniadakan hak kampanye pada tanggal 11 februari 2017 bisa dikategorikan menghalang-halangi pasangan calon dan team suksesnya untuk berkampanye dan bisa diancam dengan pidana penjara sesuai ketentuan 187 Ayat (4) UU Pilkada, termasuk jika itu dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu.

[nextpage title=”Demo Pada Masa Tenang”]

Tidak ada satupun pasal dalam UU manapun yang melarang demonstrasi pada masa kampanye dan masa tenang Pilkada. Masa tenang Pilkada tidak sedikitpun menghilangkan hak warga negara untuk melakukan demonstrasi. UU Pilkada juga tidak sedikitpun mengatur boleh tidanya demonstrasi pada masa tenang. PKPU juga tidak dalam posisi punya kekuatan untuk meniadakan hak warga untuk melakukan demonstrasi karena hak itu diberikan oleh UU dan memang tidak ada PKPU yang mengatur demonstrasi.

Selama masa tenang yang dilarang adalah melakukan kampanye. Melakukan kampanye pada masa tenang merupakan tindakan pidana pemilu dengan hukuman cukup berat dan dianggap pelanggaran serius.

Pertanyaan yang perlu dijawab oleh yang akan melakukan demonstrasi pada tanggal 11-15 Februari 2017 adalah apakah demonstrasi itu memenuhi unsur kampanye atau tidak sesuai UU Pilkada. Jika memenuhi unsur kampanye maka itu merupakan pidana pemilu dan tentunya akan diproses sesuai UU Pilkada.

Jika tidak memenuhi unsur kampanye maka yang menghalang-halangi demonstrasilah yang bisa diproses hukum.

[nextpage title=”Penutup Dan Kesimpulan”]

Pertama. Tanggal 11 Februari 2017 belum masuk masa tenang Pilkada serentak 2017, masih masa kampanye.

Kedua. Tidak ada larangan demonstrasi pada masa kampanye dan masa tenang Pilkada serentak 2017 selama demonstrasi itu tidak memenuhi unsur kampanye.


Hendra J Kede adalah Sekjen Community for Press and Democracy Empowerment (PressCode) / Ketua Mapilu-PWI 2003-2012

Komentar Facebook

Selanjutnya

Artikel Terkait