Oleh: Chazali H. Situmorang,
Social Security Development Institute (SSDI)

Bayi mungil itu pada berusia 4 bulan 10 hari, telah meninggalkan dunia yang fana dan penuh dosa dengan senyum karena akan bertemu dengan TuhanNYA. Bayi ini jelas tidak punya dosa, putih bersih tanpa noda. Sang Ibu Henny Silalahi terlihat sangat sedih dan memikul beban dan kegeraman yang hampir tak tertahankan karena meninggalnya sang bayi kesayangan dengan cara-cara yang tidak terbayangkan sebelumnya.
Sang Ibu berharap dengan membawa bayinya yang dalam keadaan krisis pada lewat tengah malam 3 September 2017 yang lalu ke RS Mitra Keluarga Kali deres, merupakan bangunan tempat para malaikat penyelamat manusia berkumpul dapat menolong nyawa sang buah hati. Harapan itu rupanya hancur berkeping-keping pada saat sang Ibu sedang bersoal jawab tentang tarif biaya PICU dengan petugas ruang PICU, sang bayi rupanya tidak suka “mendengarkan” perdebatan tersebut, akhirnya meninggalkan para manusia menuju TuhanNYA.

Masih dalam suasana duka, sang Ibu Henny Silalahi ditampilkan hadir dalam acara ILC TV One tanggal 12 September yang lalu, dengan tema tentang Debora sang bayi yang malang.
Hadir berbagai pihak/stakeholder terkait, pengacara mewakili pihak RS Mitra Keluarga, pihak BPJS Kesehatan, pengamat, mewakili organisasi profesi, KPAI, dan yang menyatakan dirinya sebagai Pelindung Konsumen Kesehatan, pengamat Jaminan Sosial, Kepolisian dan Ketua Komisi IX DPR. Tapi tanpa dihadiri pihak Kemenkes.

Saya termasuk yang setia menonton ILC TV One tapi kali ini dirasakan ada yang kurang pas. Perdebatan yang lebih kepada upaya membela diri, dengan cara-cara yang tidak pantas ditonton, sampai diancam bung Karni untuk tidak diundang lagi. Ada yang menonjolkan kehebatan dan keahliannya, sambil menyudutkan pihak lain dan memuji pihak yang lainnya. Fokus pembicaraan terkait dengan pekerjaan profesi medis, tetapi yang membicarakannya yang tidak mengerti dan bukan tenaga medis. Yang terjadi bukan diskusi tetapi seperti orang yang sedang berteriak (merepet) di Lapao Tuak.

Ada lagi yang berbicara, di awal-awalnya bagus tentang bagaimana sebenarnya mekanisma SOP di UGD/IGD, dan kaitannya dengan PICU dan NICU. Tapi berikutnya melebar mempesoalkan BPJS Kesehatan dan membandingkannya dengan PT. Askes. Apa urusannya. Yang dipersoalkan adalah RS Mitra Keluarga apakah sudah melanggar UU 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan UU Nomor 36/2009 tentang Kesehatan. Khususnya RS harus melayani pasien yang dalam keadaan emergency (terancam jiwanya) sampai pasien itu stabil.
Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan dr. Andayani, sudah cukup lengkap menjelaskan posisi BPJS Kesehatan dalam persoalan meninggalnya bayi Debora. Tetapi sangat normatif, sehingga pada saat ditanya Bung Karni, kenapa RS swasta tidak diwajibkan ikut sebagai FKTL JKN, jawabnya tidak akurat. Seharusnya ungkapkan saja, sesuai dengan UU SJSN, keikutsertaan faskes baik pemerintah maupun swasta sebagai mitra BPJS Kesehatan bersifat sukarela. Tetapi pemerintah membuat kebijakan melalui Keputusan Presiden tentang JKN, RS Pemerintah, TNI, POLRI wajib ikut menjadi faskes BPJS Kesehatan.

Pada forum tersebut, terungkap bahwa RS Mitra Keluarga Kalideres, sudah beberapa bulan yang lalu mengajukan permohonan sebagai faskes BPJS Kesehatan. Tetapi oleh BPJS kesehatan belum dipenuhi, karena dalam proses krediensialing. Pertanyaannya sesuai dengan SOP berapa lama proses krediensialing tersebut, dan persyaratan apa yang belum dipenuhi. Boleh jadi kalau saat kejadian RS Mitra Keluarga sudah menjadi faskes BPJS Kesehatan, tidak akan terjadi perdebatan soal biaya antara keluarga pasien dengan pihak RS.

Mungkin kedepan sebaiknya, iklan-iklan BPJS Kesehatan, bukan saja mengajak masyarakat untuk mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan, tetapi juga menginformasikan secara berimbang kepada masyarakat yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan, jangan ragu menggunakan RS yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan jika dalam keadaan darurat medis. Karena BPJS Kesehatan akan mengganti biaya tindakan darurat yang dilakukan termasuk Ambulance. Ingat!, ini juga perintah UU SJSN, bahwa *kewajiban BPJS Kesehatan adalah menjamin peserta JKN mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan haknya*.

Tindakan administratif
Atas permintaan Komisi IX DPR, pihak Kementerian Kesehatan melakukan investigasi atas kasus meninggsalnya bayi Tiara Debora di RS Mita Keluarga Kalideres Jakarta Barat dan menyampaikan hasilnya pada Rabu tanggal 13 September 2017.

Menteri Kesehatan dalam suratnya kepada Komisi IX ada 14 fakta yang diketemukan di lapangan: 1) Pasien mau membayar biaya pelayanan RS. 2) RS sudah tahu status pasien adalah peserta BPJS sejak awal keluarga pasien berkomunikasi di front office. 3) RS sudah melakukan klaim secara rutin pasien gawat darurat ke BPJS (27 kali) dengan 24 terbayarkan dan 3 klaim dalam proses. 4) RS sudah melakukan proses kerja sama dengan BPJS namun harus ada yang perlu dilengkapi untuk bisa ditetapkan sebagai faskes yang bekerja sama dengan BPJS. 5) Kebijakan SPO RS terhadap pembayaran uang muka 1×24 jam . 6) RS membuat surat rujukan dan berusaha mencari RS Rujukan, dan keluarga juga mencari RS Rujukan. 7) RS sudah tahu pasien tidak transferable. 8) Uang muka diminta saat akan dilakukan perawatan lanjut. 9) RS menerima biaya perawatan, sedangkan RS mengetahui pasien adalah peserta BPJS. 10) RS berkomitmen akan memperbaiki layanan khususnya layanan kegawatdaruratan dan bekerja sama dengan BPJS. 11) Bahwa RS Mitra Keluarga pada saat kejadian mempunyai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan pasien. 12) Pasien sejak lahir sebelum datang ke RS mitra melakukan rawat jalan dan rawat inap di RSUD Cengkareng. 13) RS sudah memberikan layanan sejak pasien datang di IGD 14) RS menawarkan ambulans untuk membawa jenazah namun ditolak oleh keluarga pasien

Kesimpulan
1. Layanan medik sudah diberikan oleh RS, tetapi untuk menilai kesesuaian dengan standar akan ditindaklanjuti dengan audit medik oleh profesi.
2. Terdapat kesalahan pada layanan administrasi dan keuangan yang diberikan oleh RS terhadap status pasien.
3. Pasien tetap membayarkan biaya perawatan dan pihak RS tetap menerima
4. Kebijakan internal RS belum berjalan dengan baik dan adanya kebijakan uang muka yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan
5. Bahwa kebijakan RS belum secara utuh diketahui oleh petugas yang berada di layanan informasi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Menteri Kesehatan:

1.  Memerintahkan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta memberikan sanksi administrasi sesuai dengan kewenangan, berupa teguran tertulis. Sedangkan sanksi lain akan ditentukan setelah dilaksanakan audit medik.
2. Memerintahkan Dinas Kesehatan Provinsi DKI untuk mengkoordinir pelaksanaan audit medik yang dilakukan oleh Profesi.

Antiklimaks Persoalan
Dengan menyimak 14 fakta dan 5 kesimpulan yang dikeluarkan pihak Kemenkes, dan kita sandingkan dengan proses diskusi yang hangat pada forum ILC TV One ada upaya pihak Pemerintah (Kemenkes) untuk berada di Zona Aman. Apa yang ada di pikiran teman-teman birokrasi kementerian, sehingga Menteri Kesehatan menandatangani hasil investigasi seperti itu, susah saya mengikutinya.

Sanksi administrasi yang diberikan kepada RS Mitra Keluarga berupa peringatan tertulis, sangatlah tidak seimbang dengan meregangnya nyawa seorang bayi karena proses tawar menawar tarif biaya pelayanan RS. Dari keterangan orang tua pasien bahwa dokter yang bertugas sudah berupaya untuk menyelamatkan dan menstabilkan sang bayi Debora. Tetapi mereka (dokter dan Tim medis) tersebut adalah tenaga medis yang tidak mempunyai otorisasi mutlak menggunakan semua instrumen medis yang ada di RS Mitra Keluarga. Persoalan bukan di domain medik tetapi domain kebijakan manajemen RS yang berorientasi bisnis. Saya tidak bisa membayangkan seorang dokter di ruang darurat tidak punya wewenang untuk menggunakan ruang PICU kalau keluarga pasien tidak membayar sejumlah biaya.

Jelas RS tidak boleh menarik uang dalam keadaan emergency sesuai dengan UU , tetapi kenyataannya RS meminta sejumlah uang. Tidak membuka pelayanan ruang PICU karena harus menebus sejumlah uang, akibatnya pada njury time pasien meninggal dunia. Dan yang melarang penggunaan ruang PICU adalah manajemen RS. Dengan melanggar UU RS dan UU Kaesehatan, apa tidak cukup alasan Pemerintah memberikan sanksi berat kepada RS?. Misalnya menghentikan pelayanan RS kepada masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Sehingga pihak Manajemen RS melakukan proses perenungan dan review secara internal atas “kelakuannya” yang menjadikan uang diatas kepentingan KEMANUSIAAN. Dan bila perlu dibarengi langkah pergantian Pimpinan RS dan di black list tidak boleh menjadi Pimpinan RS di RS manapun di Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
Pemerintah juga seharusnya memberikan peringatan keras kepada PERSI, agar PERSI memberikan pembinaan, pengawasan, dan menghidupkan “Alarm” pada RS yang melakukan pelayanan yang menyimpang. Jangan kerjaan PERSI itu lebih banyak membela kepentingan anggota terhadap kebijakan Kemenkes yang dinilai merugikan RS, tetapi juga harus membantu Kemenkes untuk menertibkan Manajemen RS yang melakukan fraud atau Moral Hazad.

Sangat tidak fair jika Kemenkes merekomendasikan audit medik yang dilakukan oleh organisasi profesi, tetapi juga harus audit manajemen RS.. yang dilakukan oleh PERSI. Sudah saatnya Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan tidak lagi bermain di Zona Aman (safety Player) tetapi bertindaklah sesuai dengan hati nurani, proporsional, profesional, dan berpihak kepada yang tingkat perlindungannya lemah. Pemerintah keberadaannya melindungi yang lemah, bukan yang kuat. Sebab yang kuat itu yang akan memakan yang lemah. Jadi Pemerintah punya kewajiban konstitusional melindungi yang lemah. Jika tidak!, akan berjatuhan korban-korban seperti Debora lainnya, di bumi Ibu Pertiwi. Debora Oh…Debora. Janganlah sampai air mata Ibu Pertiwi terus menerus menetes membasahi bumi..

Cibubur, 16 September 2017

Facebook Comments