Artikel

De-monopoli Pancasila

Oleh: Ahmad Khoirul Fata*)

Menjelang, selama dan pasca Pilkada DKI 2017 lalu Pancasila menjadi salah satu kosakata yang paling sering disebut-sebut dalam ruang sosial-politik Indonesia. Bahkan di berbagai sudut Kota Jakarta bertebaran spanduk bertuliskan #SayaPancasila. Biasanya Pancasila disebut seiring dengan NKRI, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika.

Namun sayang, penyebutan Pancasila itu telah kehilangan nuansa sakralitasnya karena dijadikan alat oleh sekelompok orang untuk menyerang kelompok lainnya. Apalagi kelompok yang memanfaatkannya itu tercatat kurang mempunyai kontribusi terhadap kemerdekaan NKRI dibanding kelompok yang diserangnya. Namun karena penguasaan terhadap media lah yang menjadikan suara kelompok tersebut terdengar nyaring hingga beresonansi ke seantero negeri, sehingga tercipta klaim sepihak terhadap Pancasila.

Upaya mendominasi makna Pancasila telah terjadi sepanjang perjalanan republik ini. Hal ini wajar saja mengingat Pancasila merupakan pondasi bernegara, sehingga dominasi atas kepemilikan, makna dan tafsir Pancasila dipastikan dapat memperkokoh kedudukan pihak dominan, dan di saat bersamaan, memposisikan pihak non-dominan sebagai bukan Pancasilais dan ujungnya bukan Indonesia.

Sejarah mencatat, Pancasila pernah dijadikan alat untuk melegitimasi sistem Demokrasi Terpimpin dan Nasakom di era Orde Lama. Juga menjadi alat mempertahankan status quo Orde Baru dengan pemberlakukan Asas Tunggal dan indoktrinasi P4 sebagai tafsir resmi Pancasila. Dan upaya seperti itu kini terulang kembali ketika sekelompok orang ingin mempertahankan kekuasaannya atas Ibu Kota.

Bukan hanya terkait dengan Pilkada di DKI, klaim kepemilikan atas Pancasila sesungguhnya telah terjadi ketika pemerintahan Jokowi tiba-tiba menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila melalui Kepres No 24 tahun 2016. Penetapan itu bisa dilihat sebagai upaya merebut kepemilikan Pancasila oleh kelompok tertentu yang kebetulan sedang berkuasa dan memiliki hubungan tertentu dengan Bung Karno.

Penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila seolah-olah menegasikan peran pihak-pihak lain dalam merumuskan dasar negara itu. Bagaimanapun juga sejarah telah mencatat, pidato Bung Karno di sidang BPUPKI hanyalah salah satu usulan dasar negara Indonesia merdeka. Sebelum Bung Karno, M Yamin dan Supomo juga menyampaikan usulan-usulan yang mirip dengan apa yang disampaikan Bung Besar itu. Juga telah melupakan proses panjang yang dilakukan para pendiri bangsa dalam mencari kesepakatan yang bisa diterima semua pihak. Apalagi, rumusan akhir Pancasila yang digunakan saat ini memiliki perbedaan menyolok dengan Pidato 1 Juni Bung Karno tersebut.

Kenyataan ini tentu memaksa semua elemen bangsa untuk mewaspai terulangnya dominasi tafsir Pancasila oleh kelompok tertentu seperti yang terjadi di masa-masa lalu. Dan sebagai pihak mayoritas, umat Islam merupakan pihak yang paling dirugikan dengan keputusan pemerintah tersebut. Pasalnya, keputusan tersebut seolah-olah tidak mengakui pengorbanan tokoh-tokoh Islam yang rela merevisi Piagam Jakarta sebagai gentlemen’s agreement – atau meminjam istilah Bung Karno: “persetujuan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan tentang dasar negara Republik Indonesia”- menjadi Pancasila sebagaimana rumusan yang ada saat ini, yang di kemudian hari dikuatkan sendiri oleh Bung Karno melalui Dekrit Presiden 1959.

Pancasila Yang Agamis
Dengan menafikan proses revisi Piagam Jakarta pada 18 Agustus 1945 yang dikuatkan dengan Dekrit Presiden tahun 1959, pemerintah seolah-olah ingin menampilkan wajah Pancasila yang “non-agamis”. Mengingat, ketika menyampaikan Pancasila pada 1 Juni Bung Karno juga memerasnya menjadi Trisila bahkan Eka Sila, yaitu Gotong Royong. Dengan hanya berintikan gotong royong, maka sesungguhnya Pancasila 1 Juni-nya Bung Karno tersebut telah memposisikan sila ketuhanan sebagai sesuatu yang kurang substansial dan pinggiran belaka. Kesimpulan ini memiliki penguat jika rujukkan pada tulisan-tulisan Bung Karno ketika berpolemik dengan Tjokroaminoto-Agus Salim dan M Natsir-A Hasan tentang hubungan agama dan negara. Di titik inilah terlihat wajah sekularnya Pancasila 1 Juni.

Menurut konsepsi Harvey Cox, kehidupan yang meminggirkan nilai-nilai ketuhanan merupakan ciri dari sekularisme. Dalam The Secular City (1966) Cox menjelaskan tiga ciri utama sekularisme, yaitu: Disenchantment of nature (pengosongan dunia dari nilai-nilai rohani dan agama), Desacralization of politics (penyingkiran nilai-nilai rohani dan agama dari aktivitas politik), dan Deconsecration of values (pengosongan sistem kehidupan manusia dari nilai-nilia rohani dan agama).

Wajah Pancasila yang sekular sebagaimana dalam konsepsi Harvey Cox di atas akan menghadapi dua problema. Pertama, kebingungan konseptual (conceptual confusion) karena bertentangan dengan sila pertama dalam rumusan Pancasila yang saat ini berlaku. Keberadaan sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” membawa konsekuensi keharusan pengelolaan negara dan bangsa dengan tidak meninggalkan nilai-nilai ketuhanan (agama). Konsekuensi ini jauh hari telah dibaca oleh M. Natsir yang menyatakan: “Karena prinsip ‘percaya pada Tuhan’ ada dalam Pancasila, Indonesia tidak sama sekali menyingkirkan agama dari masalah-masalah kenegaraan”.

Pernyataan Natsir itu mendapatkan legitimasi dari Dekrit 5 Juli 1959 yang dikeluarkan Presiden Soekarno. Dalam dekrit yang menandai digunakannya kembali UUD 45 tersebut, Soekarno menyatakan keyakinannya bahwa UUD 45 dijiwai oleh Piagam Jakarta 22 Juni 45 yang merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.

Kedua, sekularisme tidak pernah bisa diterapkan secara total dalam masyarakat beragama, karena ia adalah dilema bagi masyarakat beragama. Tesis Jose Casanova menunjukkan fenomena menguatnya aspirasi keagamaan dalam politik di berbagai negara. Kemenangan politik kaum agamis di Iran pada dekade70-an atau kemenangan kelompok Islam di Turki bisa mengonfirmasi tesis Casanova tersebut.

Kenyataan ini tidak bisa dihindari mengingat keyakinan agama, seperti yang dinyatakan Joachim Wach, selalu membutuhkan ekspresi sosial (ekternalisasi). Dan yang perlu dicatat di sini adalah bahwa pengekangan terhadap ekspresi tersebut dapat menjadi bom waktu berupa radikalisme keagamaan di kemudian hari.

Sejarah pun mencatat, semua kekuasaan politik di Nusantara tidak pernah melepaskan agama dalam kehidupannya. Semua kerajaan-kerajaan di Nusantara selalu berkaitan dengan keyakinan agama tertentu (Budhisme, Siwa atau Islam). Bahkan pemerintahan kolonial Hindia-Belanda dan Jepang pun tetap mengurusi agama melalui Kantoor voor Inlandsche Zaken dan Shumubu.

Keberadaan Kementerian Agama di era Indonesia merdeka juga membuktikan ketidakmungkinan agama dipisahkan dari politik kenegaraan. Apalagi kemudian banyak nilai-nilai dan norma agama yang dilegalkan atau diadopsi dalam sistem hukum nasional, seperti perundangan yang mengatur urusan perkawinan, haji, zakat, wakaf, perbankan syariah, pendidikan, peradilan agama atau jaminan produk halal.

Sebagai dasar negara, seharusnya pemerintah memposisikan Pancasila sebagai milik bersama tanpa berupaya melakukan klaim kepemilikan dan monopoli tafsir atasnya. Rasa memiliki itulah yang akan tetap menjaga Pancasila tetap tertancap kuat di hati bangsa ini, sehingga kebanggaan sebagai keluarga bangsa Indonesia akan terus terpelihara. Allahu a’lam.

*) Alumnus Ponpes Arraudlatul Ilmiyah YTP Kertosono Nganjuk Jatim.

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait