ArtikelFeatured

BPJS Kesehatan : Mengatasi Masalah Dengan Masalah

Oleh : M. Nigara (Wartawan Senior)

Gonjang-ganjing BPJS Kesehatan tampaknya masih belum akan berakhir dalam waktu dekat. Solusi menaikan iuran selain bukan solusi, tapi juga pasti dapat penolakan dari masyarakat.

Namun kegaduhan BPJS tenggelam dalam deru berita gejolak di Papua serta penunjukkan Kaltim sebagai ibukota yang luar biasa besarnya. Artinya, sangat mungkin pemerintah dapat dengan tenang menaikan iuran BPJS Kesehatan itu. Ya, mirip-mirip menaikan listrik dan BBM gitu, yang dinaikan secara diam-diam.

Menurut Ichsanurdin Noersi seperti apa yang ia kisahkan di Elshinta beberapa hari lalu: “Menaikan iuran BPJS melukiskan bahwa pemerintah lepas tanggung jawab,” katanya.

Selain itu, masih kata Ichsan, pemerintah dalam menyelesaikan persoalan BPJS sama sekali tidak tepat. “Ibarat orang sakit jantung, eee dikasih obat pusing,” katanya lagi.

Benarkah?

Saya tak ragu untuk menjawab pendapat Ichsan benar. Artinya, pemerintah tidak ingin menyelesaikan persoalan dengan tuntas. Selalu saja ingin melangkah dengan instan. Selalu saja mengatasi masalah dengan masalah.

Dari hasil pengamatan, jebolnya keuangan BPJS itu salah satu penyebab utamanya adalah karena membiayai PENYAKIT KATASTROPIK. Menurut data 30% DJS tersedot untuk membiayai penyakit katastropik, yang merupakan penyakit berbiaya tinggi. Dan proses perawatannya memerlukan keahlian khusus dengan alat kesehatan yang canggih, dan kadang memerlukan pelayanan kesehatan seumur hidup.

Penyakit yang teridentifikasi sebagai penyakit katastropik antara lain: cirrhosis hepatis, gagal ginjal, penyakit jantung, kanker, stroke, serta penyakit darah (thallasemia dan leukemia).

“Penyakit jantung, gagal ginjal, dan kanker menempati urutan tiga penyakit teratas dengan pembiayaan JKN terbesar,” papar Budi Mohamad Arief, Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan. (Liputan 6).

Nah, sebaiknya inilah yang diatasi lebih dulu, yaitu pembiayaan penyakit katastropik program JKN dikeluarkan dari pembiayaan BPJS Kesehatan dan pembiayaannya dibiayai oleh program yang dibuat untuk maksud tersebut yaitu Program Pembiayaan Penyakit Katastropik dengan skema asuransi yang dikelola oleh perusahaan asuransi jiwa milik pemerintah dan pelaksanaannya semacam COB dalam asuransi.

Perusahaan asuransi tersebut harus berkreasi mencari sumber dana sebagai preminya tanpa membebani rakyat maupun pemerintah dan penulis meyakini itu sudah ada konsepnya seperti yang pernah disampaikan kepada penulis .

Dengan begitu, BPJS Kesehatan tidak terbebani lagi dengan membiayai penyakit katastropik yang membuatnya defisit.

Tidak Perlu Naik

Apabila program tersebut ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan, maka TIDAK PERLU menaikan iuran yang artinya tidak membebani peserta,

Yang pasti menaikan iuran bukanlah solusi tapi justru melahirkan masalah baru. Selain membebani peserta yang saat ini kondisi ekonomi masyarakat belum begitu baik, dengan iuran seperti sekarang saja banyak yang menunggak apalagi bila dinaikkan. Dengan kenaikan itu justru akan terjadi “exodus” peserta kelas 1 mereka akan pindah ke kelas 3 yang iuran jauh lebih kecil. Yang penting mereka sudah melaksanakan kewajibannya bahwa sesuai UU semua penduduk WAJIB menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Jadi, jalan terbaik mengatasi masalah defisit BPJS Kesehatan, ya harus dengan jalan yang terbaik. Jalan yang tidak membebani peserta. Jangan dengan menaikkan iuran seperti yang disampaikan Gubernur Jawa Barat maupun Walikota Surakarta, “agar pemerintah tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan karena membebani rakyat”. Semoga selalu ada jalan keluar untuk mengatasinya. (Fn)

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Scroll Up