Artikel

Antara Jokowi, Mega dan Golkar

Oleh M Izzul Muslimin

Masuknya Idrus Marham Sekjen Golkar ke dalam Kabinet Kerja menggantikan Khofifah Indarparawansa sebagai Menteri Sosial, dan bertahannya Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian setelah menjadi Ketua Umum Golkar memberi sinyal kuat bahwa Jokowi telah menjadikan Golkar sebagai kendaraan politik menuju Pilpres 2019 selain lewat PDIP. Saat ini kekuatan Golkar di Kabinet semakin kokoh menyaingi PDIP. Selain Ketum dan Sekjen Golkar, ada dua tokoh senior Golkar yaitu Wapres Jusuf Kalla dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Sementara dari unsur PDIP ada Puan Maharani sebagai Menko PMK, Yasonna Laoly Menkumham, Tjahyo Kumolo Mendagri, Pramono Anung Seskab, dan Puspayoga Menkop. Meskipun kalah jumlah tapi kita bisa melihat bagaimana peran para tokoh Golkar di dalam kabinet. Jokowi memang oleh PDIP diposisikan sebagai ‘petugas partai’ sehingga boleh kita sebut sebagai kekuatan PDIP. Tapi dengan kapasitas Jokowi sebagai Presiden, status ‘petugas partai’ bisa dianggap sekedar embel-embel yang hanya untuk menyenangkan PDIP, khususnya Megawati sebagai Ketua Umum PDIP. Benarkah Jokowi benar-benar ‘under control’ Megawati? Tentu kita semua bisa menilainya.

Di PDIP Megawati adalah owner, dan Jokowi hanyalah pendatang yang tidak pernah punya jabatan struktural di PDIP. Sebagai Presiden Jokowi tidak punya kemampuan untuk mengontrol PDIP, apalagi Megawati. Jokowi bahkan harus bersabar untuk selalu disebut sebagai ‘petugas partai’. Sikap Megawati yang hingga kini belum menyatakan Jokowi sebagai Calon Presiden di Pilpres 2019 adalah ekspresi bagaimana hubungan antara Megawati dengan Jokowi. Megawati ingin memberi pesan kepada Jokowi bahwa banyak syarat bagi Jokowi untuk mendapatkan tiket Capres 2019.

Sementara Golkar adalah hutan belantara yang tidak ada penguasa tunggalnya. Di Golkar berlaku hukum rimba, siapa yang paling kuat dialah rajanya. Maka wajar jika Golkar tidak pernah lepas dari kekuasaan karena siapapun yang jadi Presiden akan berusaha menarik Golkar dalam kekuasaannya, dan bagi Golkar itu justru menguntungkan. Golkar sudah mendeklarasikan Jokowi sebagai Capres 2019 sejak Setya Novanto terpilih sebagai Ketua Umum. Dan Airlangga Hartarto tetap menjaga keputusan Golkar hingga Pilpres 2019. Golkar adalah pemenang kedua setelah PDIP dalam Pileg 2014. Tidak sulit bagi Jokowi untuk mendapatkan dukungan dari partai lain untuk menggenapi dukungan 20% karena saat ini Jokowi juga sudah mendapat dukungan resmi dari Nasdem, Hanura, dan PPP. Meskipun kecil kemungkinan PDIP tidak mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019, namun Jokowi perlu kepastian dan sekaligus punya ‘bargaining position’ dengan PDIP. Tentu dengan dukungan kuat Golkar dan partai menengah lainnya, Jokowi tidak terlalu mudah didikte oleh PDIP sebagaimana dalam Pilpres 2014.

Pertarungan pengaruh antara Jokowi dan Megawati adalah saat nanti menentukan siapa yang akan menjadi Calon Wakil Presiden yang mendampingi Jokowi di Pilpres 2019. Bagi Jokowi, figur Cawapres masih memiliki peran yang besar karena hingga saat ini elektabilitas Jokowi sebagai Capres 2019 masih belum masuk di zona aman. Jokowi membutuhkan figur Cawapres yang akan menambah kekuatan. Pilihan yang paling realistis adalah menggandeng figur di luar kader PDIP. Persoalan menjadi rumit jika terjadi perbedaan pilihan antara Jokowi dan Megawati karena kepentingan masing-masing. Bagi PDIP atau lebih tepatnya Megawati, seiring dengan menguatnya kekuatan Jokowi, maka harus menempatkan Cawapres pendamping Jokowi yang bisa mewakili representasi kepentingan politik PDIP maupun Megawati. Peran Cawapres ini menjadi sangat penting mengingat jika terpilih lagi maka periode Jokowi sebagai Presiden berakhir hingga 2024, sehingga Cawapres punya kans untuk melanjutkan kepemimpinan Jokowi pada periode berikutnya. Pilihan Megawati bisa jatuh kepada figur internal PDIP atau figur luar yang bisa digaransi oleh PDIP. Kebutuhan Jokowi untuk Cawapres bersifat jangka pendek, sedangkan bagi Megawati menjadi sangat strategis karena menyangkut masa depan PDIP.
Apalagi saat ini usia Megawati sudah terlalu sepuh untuk memimpin PDIP dan harus mulai berpikir mencari penggantinya.

Perbedaan kepentingan Jokowi dan Megawati dalam menentukan figur Cawapres akan menjadi celah peluang bagi terpecahnya kongsi politik antara Jokowi dan Megawati. Masalah ini bisa muncul sebelum Pilpres 2019 atau setelah Pilpres 2019. Peluang pecah kongsi sebelum Pilpres 2019 kemungkinan agak kecil karena kedua belah pihak akan berusaha menahan diri untuk menjaga keharmonisan politik menghadapi Pemilu 2019. PDIP butuh Jokowi karena harus memenangkan Pileg 2019 dan Jokowi butuh PDIP untuk memenangkan Pilpres 2019. Namun setelah Pilpres 2019 berakhir maka kemungkinan pecah kongsi Jokowi dengan Megawati cukup besar.

Jika Jokowi menang kembali dalam Pilpres 2019 maka akan sangat mungkin bagi Jokowi untuk berusaha menguasai PDIP agar bisa lebih mendukung pemerintahannya. Tidak menutup kemungkinan Jokowi punya ambisi untuk menggantikan Megawati memimpin PDIP. Sebaliknya tidak bisa dipungkiri Megawati akan punya keinginan mempertahankan klan Soekarno dalam kepemimpinan PDIP. Jika setelah Pilpres 2019 Megawati berkeinginan untuk melepas jabatan Ketua Umum PDIP tentu akan terjadi pertarungan besar antara pendukung klan Soekarno dan di luar Soekarno. Jika Jokowi ingin punya pengaruh kuat di PDIP, Jokowi sebaiknya memberi dukungan bagi siapapun yang akan dipilih Megawati untuk meneruskan estafeta kepemimpinan PDIP. Dengan menuruti kemauan Megawati, Jokowi akan tetap mendapat dukungan Megawati dan siapapun yang akan memimpin PDIP. Jokowi pun akan lebih punya kendali atas pengganti Megawati. Sebaliknya jika Jokowi memaksakan diri menggantikan Megawati atau menaruh orang yang tidak dikehendaki Megawati, pasti akan terjadi perang Bharatayudha yang justru merugikan Jokowi maupun Megawati.

Peta akan sangat berbeda jika ternyata Jokowi tidak lagi memenagkan Pilpres 2019. Bisa jadi Jokowi akan didorong untuk memimpin PDIP oleh para pendukungnya. Jika tidak, pendukung Jokowi akan membuat partai baru untuk menyalurkan kepentingan politiknya. Atau kemungkinan Jokowi akan dipromosikan untuk memimpin partai yang sekarang menjadi pendukungnya seperti Golkar, Nasdem, Hanura, atau bahkan mungkin PPP.

Tentu membayangkan Jokowi kalah dalam Pilpres 2019 sangatlah sulit bahkan agak mustahil. Tapi selama bumi itu bundar maka segala kemungkinan bisa terjadi. Kecuali jika Anda percaya bumi itu datar, ya bisa jadi hal yang dianggap mustahil itu tidak terjadi.

*Pemerhati Masalah Sosial Politik,  mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Check Also

Close