Artikel

Annual Meetings IMF Bank Dunia, Tantangan atau Bumerang? 

Oleh Himawan Sutanto (Kader Partai Demokrat) 

Annual Meetings (AM) digelar di Indonesia telah dibuka pada hari Senin tanggal 8–14 Oktober 2018 tepatnya di Nusa Dua, Bali. Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah AM IMF-WBG 2018 adalah buah perjuangan tim ekonomi Indonesia melalui sejumlah tahapan yang tidak mudah. Setelah tahun 2014 Indonesia mengajukan diri dan pada bulan Oktober 2015 Indonesia terpilih sebagai tuan rumah Annual Meeting IMF-WBG 2018, menyisihkan Mesir dan Senegal sebagai dua kandidat terkuat lainnya. Pertemuan tersebut akan menghadirkan sedikitnya 15 ribu peserta, yang terdiri dari Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan dari 189 negara, sektor privat, NGOs, akademisi, dan media. Selama seminggu akan berlangsung lebih dari 2.000 pertemuan di tingkat bilateral, regional, dan multilateral, serta berbagai konferensi, seminar, forum dan side events lainnya.

Adapun isu-isu utama yang dibahas dalam Sidang Tahunan 2018 nanti meliputi situasi terkini perekonomian dunia, stabilitas sistem keuangan internasional, upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, kebijakan lingkungan dan perubahan iklim, penanganan pengungsi dan konflik di fragile states, penciptaan lapangan kerja, ekonomi digital, urbanisasi dan pelayanan publik, good governance dan pencegahan korupsi, human capital, gender, food security dan lain-lain.

Sebelum acara Annual Meeting IMF-WBG 2018 Indonesia diguncang bencana yang menimpa beberapa kawasan di Indonesia seperti Lombok, yang disusul dengan gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, belum juga sembuh dan masih memerlukan uluran tangan. Luka masyarakat Indonesia dengan bencana di daerah tersebut telah memporak-poranda daerah yang secara otomatis telah melumpuhkan sendi kehidupan ekonomi. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menyebabkan jatuhnya banyak korban.

Bencana di Indonesia tersebut telah mengundang perhatian dunia internasional. Para pemimpin negara mulai dari Vladimir Putin sampai Erdogan turut mengucapkan bela sungkawa. Tak lupa beberapa media internasional juga terlibat aktif dalam memberitakan bencana tsunami di Palu dan Donggala. Di antara pemberitaan media internasional tersebut, John McBeth dalam Asia Times sempat menyinggung pertemuan IMF dan World Bank di Indonesia. Sekalipun tak membahas lebih luas mengenai pertemuan itu, tetapi sang jurnalis seperti ingin memberikan sentilan terhadap pertemuan tersebut. McBeth mengatakan KTT Bank Dunia-IMF di Bali akan diselenggarakan di atas tanah yang sedang dilanda bencana alam.

Kesiapan Indonesia dalam menghadapi bencana alam tentu saja diuji, sementara yang lain Indonesia sedang dalam acara pertemuan IMF-World Bank di Bali. Jika anggaran tahunan BNPB terbatas. Sementara pertemuan IMF-World Bank yang hanya berlangsung beberapa hari mencapai sebesar Rp 855,6 miliar yang bersumber dari APBN 2018. Dari total plafon yang tersedia, estimasi nominal yang terpakai untuk penyelenggaraan adalah Rp 566 miliar kata Luhut Binsar Panjaitan.

Sangatlah wajar ketika pertemuan tersebut menuai kritik dan ironis ketika pemerintah dirasa menghamburkan-hamburkan uang ketika Indonesia sedang membutuhkan suntikkan dana untuk mengatasi bencana. Berbagai pihak sudah mengusulkan agar dana pertemuan itu dialihkan untuk membantu korban bencana. Hal itu mungkin akan memecah konsentrasi Jokowi karena harus mengurus dua hal besar, yakni bencana alam dan pertemuan internasional. Bukan tak mungkin hal itu akan berdampak pula pada kesan masyarakat Indonesia dalam memandang Presiden Joko Widodo.

Rasanya dilematis bagi Jokowi mengatasi bencana alam dengan baik jika fokus sang presiden terbagi dua antara harus mengatasi bencana atau fokus pada penyelenggaraan pertemuan IMF-World Bank di Bali nanti. Jika Jokowi ingin tampil, idealnya fokus utama harus tertuju ke Palu-Donggala, bukan ke Bali dengan IMF dan World Bank. Apalagi, penanganan bencana sedang membutuhkan dana tidak sedikit. Sedangkan pertemuan di Bali dengan anggaran besar tentu menjadi sebuah ironi dan akan membentuk citra negatif pemerintahan Jokowi di mata masyarakat. Bisa saja hal ini akan membuat heran berbagai pihak mengapa akhirnya dana untuk pertemuan IMF-World Bank justru jauh lebih besar dibandingkan dengan dana tahunan untuk BNPB ataupun dana penanganan bencana yang berurusan langsung dengan nyawa manusia.

Pada titik ini, Jokowi harus mengambil sebuah langkah cerdas. Jika tidak, bukan tak mungkin kubu Prabowo akan tampil dengan pincitraan politik lebih baik. Sebab menghadapi tahun politik ini kedua kubu memanfaatkan apa yang terjadi di negara ini. Bisa jadi juga masyarakat akan mengkritik Jokowi karena tak mampu mengatasi bencana dengan baik dan mengalihkan pilihan mereka ke kubu lawan. Sementara penanganan bencana di Lombok masih menyisakan rasa sakit bagi warga Lombok yang belum tertangani dengan baik. Sedangkan gempa dan tsunami di Palu dan Donggala masih saja menunggu uluran tangan kita.

Semua itu tergantung dari presepsi kita sebagai bagian dari dunia yang justru adanya pertemuan itu akan menjadi peluang ataukah menjadi bumerang ekonomi kita ke depan?  Jangan sampai terulang lagi ingatan kita pada tahun 1998, ketika sosok Michel Camdessus yang ketika itu menyambangi kediaman Presiden Soeharto di Menteng, Jakarta Pusat. Dengan tangan bersedakap Camdessus menjadi saksi Presiden Soeharto menanda tangani surat kesediaan (letter of intent/LoI) paket bantuan selama 5 tahun senilai US$43 miliar dari IMF untuk Indonesia terulang.

Semoga saja Presiden Jokowi konsisten dengan pidatonya di KAA tiga tahun silam, bahwa pandangan persoalan ekonomi dunia hanya dapat diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF, dan ADB adalah pandangan yang usang dan perlu dibuang. Jokowi sendiri berpendirian pengelolaan ekonomi dunia tidak bisa diserahkan pada tiga lembaga keuangan itu. Jokowi mendesak reformasi arsitektur keuangan global, saat ini butuh pimpinan global yang kolektif dan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru yang bangkit sebagai negara berpenduduk muslim di muka bumi dan Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga di dunia siap memainkan peran global. Indonesia siap bekerjasama dengan berbagai pihak mewujudkan cita-cita itu.

**Penulis adalah Caleg DPRD DKI Jakarta, Dapil 4 nomor 8 Jakarta Timur.

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait