Artikel

Aksi Kartu Kuning untuk Jokowi

Oleh: Ade wiharso (Peneliti Rakyat Merdeka Politika)

Jagat politik tanah air tiba-tiba dihebohkan oleh seorang mahasiswa UI yang berani melakukan aksi memberi ‘kartu kuning‘ kepada Presiden Jokowi. Kejadian bermula saat Presiden Jokowi hadir dalam Dies Natalis UI ke 68. Usai memberikan sambutan dan meresmikan Forum Kebangsaan Universitas Indonesia, mahasiswa bernama Zaadit itu meniupkan peluit panjang sambil mengancungkan buku bersampul kuning sebagai simbol kartu kuning kepada Presiden Jokowi.

Zaadit yang juga ketua BEM UI itu menyatakan aksinya sebagai peringatan bagi kinerja Presiden Jokowi. “Saya ingin menyampaikan pesan agar diperhatikan Presiden,” katanya.

Aksi itu setidaknya unik karena pertama, bersifat simbolis. Zaadit sang ketua BEM UI hanya memberikan kartu kuning yang dalam dunia sepakbola maknanya peringatan karena adanya pelanggaran.

Dalam keteranganya, Zaadit memang mengakui memberikan kartu kuning kepada jokowi karena menganggap mantan walikota Solo itu layak diberi peringatan atas kasus gizi buruk di Asmat Papua, isu menghidupkan kembali dwifungsi TNI/Polri, ancaman kebebasan berorganisasi di kampus, dan sebagainya.

Kedua, aksi ini dilakukan langsung di depan mata presiden sendiri. Sehingga walaupun dilakukan seorang diri, dianggap efektif karena langsung mengena ke sasaran aksi, yaitu Jokowi yang saat itu sedang berada di atas panggung. Berbeda ceritanya jika aksi dilakukan atau dilokalisir di suatu tempat yang objek sasaran aksi tidak berada di tempat itu, walau dilakukan oleh massa yang lebih banyak.

Pasca aksi kartu kuning, publik pun terbelah antara pihak yang pro dan kontra. Bagi pihak yang pro, mengaggap aksi itu sebagai wujud kesadaran mahasiswa sebagai generasi pengubah untuk selalu menyuarakan kebenaran walau pahit. Sedangkan pihak yang kontra menganggap aksi itu sebagai wujud ketidaksopanan di hadapan kepala negara. Kurang kerjaan!

Di negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia ini, penyampaian pendapat di tengah publik merupakan suatu yang sah-sah saja. Dijamin oleh konstitusi. Di era reformasi ini, kita setidaknya telah sepakat untuk menjadikan demokrasi sebagai rule of the game kehidupan berbangsa ini.

Dalam konteks inilah kita harus melihat aksi kartu kuning kepada Jokowi sebagai suatu yang lumrah. Bukan sebuah kesalahan yang harus dihujat, apalagi tidak ada unsur kekerasan yang dilakukan di dalamnya.

Substansi aksi ini adalah adanya rakyat yang mengekspresikan sebuah ketidakpuasan di hadapan penguasa. Dan rakyat yang bertanya ini adalah mahasiswa, kalangan yang kerap disebut sebagai agent of change dalam sejarah bangsa ini.

Tidak ada yang bisa menyangkal betapa besarnya peran mahasiswa dalam setiap kronik perjalanan bangsa, sejak tahun 1966 hingga tahun 1998. Mereka turun ke jalan ketika dirasa adanya suatu yang tidak beres di republik ini. Keresahan mereka dianggap mewakili kersahan rakyat.

Sayangnya, Presiden Jokowi yang saat itu berhadapan langsung dengan aksi mahasiswa itu tidak mersponya dengan baik. Ia lebih mementingkan pendekatan kemanan dengan membiarkan paspamres menggiring mahasiswa itu ke luar. Demi terus berlangsungnya seremonial kenegaraan. Seharusnya di forum terhormat itu, presiden mempersilahkan Zaadit mengemukakan maksudnya tersebut, dengan memberikan mic untuknya. Sehingga terjadi dialog spontan antara rakyat dengan penguasa.

Selain itu, seharusnya presiden memahamin terjadinya aksi itu tidak lain merupakan dampak negatif tidak berjalannya check and balances yang dilakukan DPR sebagai wakil rakyat. Saluran formal terhambat. Sekalipun ada, itu hanya suara sayup-sayup, mengingat lebih dari 60 persen kursi parlemen telah dikuasai koalisi pemerintah. DPR sudah diibaratkan sebagai rubber stamp. Dalam kondisi demikian, kemana lagi rakyat menyuarakan keresahannya?

Belakangan ini memang terlihat kecenderungan pemerintah untuk terus menggunakan instrumen kekuatan ketimbang pengetahuan kepada mereka yang kritis. Padahal jika semakin sering menggunakan kekuatan, sebenarnya akan semakin mempercepat keruntuhan sebuah kekuasaan. Mengingat kekuatan utama dari kekuasaan itu ada pengetahuan untuk meyakinkan rakyat terhadap berbagai visi dan agendanya.

Pemerintah ke depan harus lebih memupuk pengetahuan ketimbang memperkuat power dalam berhadapan dengan suara kritis. Dalam kaitan ini, sebelum menginjakkan kaki ke kampus UI, seharusnya para pembantu presiden memupuk pengetahuan bahwa mereka akan memasuki wilayah dimana rasionalitas dikedepankan. Otak harus lebih diutamakan ketimbang otot. Maka tidak layak jika kehadiran presiden kemarin dibarengi dengan penjagaan ketat aparat keamanan di berbagai area kampus, layaknya mau perang.

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait