Artikel

Agama dan Politik dalam Reuni 212

Oleh Randi Muchariman, M.A

Sebagaimana yang diberitakan dalam Republika.co.id pada tanggal 3 Desember 2018, ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyarankan agar Persaudaraan Alumni (PA) 212 membentuk partai politik. Alasan yang dia sampaikan ialah karena sejumlah aksi yang diinisiasi oleh PA 212 mengandung unsur politis. Makna dari unsur politis yang dimaksud adalah karena isi dari aksi-aksi itu mempengaruhi pilihan politik dalam pemilihan umum khususnya di tahun 2019 mendatang.

Dia menilai bahwa narasi yang hadir di acara Reuni 212 pada tanggal 2 Desember 2018 bermuatan hal-hal negatif kepada masyarakat seperti imbauan untuk tidak memilih partai pendukung penista agama. Menurutnya, narasi itu tidak gentle karena dia meyakini bahwa masyarakat yang hadir di Reuni 212 itu belum tentu satu pandangan dengan anjuran atau bahkan perintah tersebut. Karena itu, menurutnya adalah lebih baik PA 212 membuat partai politk agar gentle. Berikut adalah pernyataan Jajilul sebagaimana yang dikutip oleh Republika.co.id:

“Kalau gentle bikin partai, supaya tahu, kan perjuangan politik itu ada koridornya, bukan di lapangan, tunjukan kalau memang mau berpolitik bikin partai.”

“Sekarang ini menggunakan narasi-narasi yang apa ya membuat masyarakat, partai setan, nggak ada partai setan, yang ada partai nol koma ada, partai yang persentasinya kecil ada, partai setan nggak ada, dan yang ngomong partai setan atau yang kemarin kumpul juga bukan partai”.

Pemikiran yang dipahami dari berita dan pernyataan Jazilul Fawaid ini perlu kita jernihkan untuk lebih memahami bagaimana pilihan yang tersedia terkait hubungan antara politik, partai politik dan agama di Indonesia. Jika kita simpulkan berdasarkan berita dan pernyataan Jazilul, maka politik itu hanya boleh diperjuangan dengan cara membuat partai politik. Dengan demikian, politik hanya boleh dilakukan melalui politik dan selain dari hal itu maka itu tidak gentle. Benarkah cara pandang seperti itu? Tulisan ini secara singkat akan memberikan pilihan cara berpikir yang berbeda dari yang diberikan oleh Jazilul Fawaid.

Gentle Politik
Kata gentle, bermakna terhormat, baik, ramah, sopan, lembut, jinak, halus, dan pertengahan. Kata gentle menunjukan suatu sifat yang baik, luhur, terhormat jauh dari hal yang tercela. Kata itu mengandaikan suatu keadaan yang penuh perdamaian, kelembutan, dan penuh dengan kasih sayang. Sebaliknya dari gentle, adalah keras, kasar, bahkan bisa jadi buas dan menindas.

Menurut Jazilul, Reuni 212 tidak gentle karena ada orang yang berbicara dalam acara tersebut dan pandangan (politik) dalam pembicaraannya tersebut tidak sesuai dengan pandangan politik dari sebagian orang yang hadir. Dengan perkataan lain acara Reuni 212 akan menjadi gentle apabila memenuhi dua persyaratan. Pertama, pandangan (politik) dari pembicara di Reuni 212 harus sesuai dengan seluruh orang yang hadir di acara tersebut. Kedua, setiap pembicara di Reuni 212 tidak boleh membicarakan pandangan politik akan tetapi harus membicarakan hal lainnya yang bisa diterima dan sesuai dengan seluruh orang yang hadir atau mengikuti acara Reuni 212.

Persyaratan yang pertama mengandaikan bahwa orang yang hadir ke Reuni 212 tidak datang untuk mendengarkan pandangan politik dari para pembicara. Berarti, hal itu mengandaikan orang yang hadir ke Reuni 212 datang untuk mendengarkan para pembicara menyampaikan tentang perihal keagamaan yang tak ada sangkut pautnya dengan politik. Perihal keagamaan yang tak ada sangkut pautnya dengan politik itu barangkali seperti syahadat, sholat, zakat, puasa, dan naik haji.

Persyaratan yang pertama juga mengandaikan bahwa para pembicara dalam Reuni 212 itu tidak berhak untuk menyampaikan pandangan politik dalam acara tersebut. Hak tersebut tidak didapat karena para pembicara itu bukan pengurus partai politik, Reuni 212 bukan acara yang berkaitan dengan politik, dan atau para pembicara di Reuni 212 adalah setara dengan pendengarnya sehingga para pembicara itu tidak berhak untuk mempengaruhi para pendengar. Maka, hal itu bermakna bahwa para pendengar datang bukan untuk dipengaruhi, dan para pembicara juga datang bukan untuk mempengaruhi.

Persyaratan yang kedua dapat memandu untuk memahami penjelasan dari berbagai pengandaian dalam persyaratan pertama. Yakni apakah mungkin memisahkan persoalan keagamaan dari persoalan atau pandangan politik, dan apakah mungkin membicarakan sesuatu yang bisa diterima oleh seluruh orang yang hadir di Reuni 212. Untuk pertanyaan yang terakhir itu, maka sulit untuk membayangkan setiap orang yang hadir di Reuni 212 akan menerima apa yang dibicarakan oleh setiap pembicara. Sebagai contoh misalnya, apakah peserta Reuni 212 yang beragama selain Islam akan menerima pernyataan dua kalimat syahadat yang terkandung dalam pembicaraan para pembicara. Sedangkan untuk yang pertama, apakah mungkin untuk memisahkan persoalan keagamaan dari persoalan atau pandangan politik, perlu dijelaskan dalam paragraf selanjutnya.

Persoalan keagamaan dalam Islam dapat diketahui dari rukun Islam yang berjumlah lima yakni syahadat, solat, zakat, puasa dan naik haji. Dua kalimat syahadat adalah pernyataan tentang pengakuan dan penerimaan akan tempat yang layak dan tepat dari Allah dan RasulNya. Jika politik dipisahkan dari dua kalimat syahadat, maka ayat konstitusi berarti harus dipisahkan dan tidak terkait dengan ayat suci. Atau ayat konstitusi harus berada lebih tinggi dari ayat suci. Atau ayat suci harus bisa diubah agar sesuai dengan ayat konstitusi. Maka, dapat kita pahami bahwa dua kalimat syahadat ini tidak mungkin dipisahkan dari politik atau pandangan politik.

Sholat menunjukan bahwa manusia Islam hanya tunduk dan sujud kepada Allah dan mengangkat imam dalam kehidupan sosial serta menyiarkan Islam kepada setiap manusia. Jika politik dipisahkan dari agama, maka hal itu bermakna bahwa manusia boleh tunduk dan bersujud kepada makhluk. Suatu masyarakat Islam berarti boleh mengangkat seorang pemimpin yang tidak tahu dan tidak mau mengurus urusan umat Islam sesuai dengan petunjuk yang telah ditentukan oleh agama. Hal itu juga dapat bermakna bahwa Islam tidak boleh disiarkan kepada ummat manusia sehingga setiap manusia tidak mengetahui kebaikan Islam dan memiliki pilihan untuk menerima atau menolak Islam sesuai dengan akal sehat dan ilmu yang sesuai. Maka itu berarti bahwa setiap agama boleh dinistakan dan tidak dihormati keberadaannya di setiap pemeluknya.

Puasa dan zakat menunjukan bahwa harus ada empati, pengendalian diri, kepatuhan diri, serta keadilan dalam kehidupan sosial. Jika politik atau pandangan politik dipisahkan dari agama berarti keadilan sosial tidak perlu ditegakan, yang kaya biarkan semakin kaya dan yang miskin biarkan semakin miskin. Jika dipisahkan politik atau pandangan politik dari agama, berarti hukum boleh dilanggar asalkan tidak diketahui oleh manusia dan tidak terbukti berdasarkan pengadilan manusia. Empati tidak perlu hadir dalam interaksi sosial sehingga pertolongan terhadap orang lain tidak perlu dilakukan bila mereka adalah orang lain yang berbeda keluarga, berbeda bangsa, berbeda negara, atau berbeda agama.

Jika naik haji dipisahkan dari politik dan pandangan politik, maka kehidupan dan perdamaian dunia tidak perlu diwujudkan. Persamaan dan keadilan ras tidak perlu diperhatikan, satu ras boleh dianggap lebih baik dari ras yang lainnya. Hubungan antar negara dan kekuasaan tidak perlu dijalin dengan harmonis dan saling menguntungkan. Semua ini bisa diandaikan apabila politik atau pandangan politik dipisahkan dari agama.

Jika Reuni 212 adalah acara yang berisi pembicaraan tentang agama Islam, maka apakah mungkin memisahkannya dengan politik dan pandangan politik. Jika yang dipersoalkan adalah adanya ajakan untuk tidak boleh memilih partai-partai dan calon pemimpin tertentu dan ajakan untuk memilih partai-partai dan calon pemimpin tertentu, maka apakah itu juga bagian yang harus dipisahkan dari agama.

Suatu pandangan politik yang berhubungan dengan agama tentunya akan memberikan suatu pilihan dan sikap politik, jika tidak maka itu berarti agama tidak berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Jika seseorang dilarang menyampaikan pilihan dan sikap politik yang dilandasi oleh agama di ruang-ruang publik, maka itu sama saja seseorang juga dilarang untuk mendengar satu pilihan atau sikap politik yang disampaikan di ruang publik. Dengan kata lain, hal itu berarti dukungan terhadap pemisahan antara agama dan politik atau sekularisasi.

Dengan demikian, secara mendasar sesungguhnya akan sangat sulit untuk memisahkan antara Reuni 212 dengan politik dan pandangan politik. Reuni 212 sebagai sebuah gerakan sosial yang dilandasi oleh Islam yang dipimpin oleh para ulama dan tokoh-tokoh bangsa akan sangat berkaitan, berkelindan dengan sikap dan pilihan politik. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa ada aturan-aturan yang terkait kegiatan-kegiatan politik yang boleh dilanggar. Namun menyatakan bahwa gerakan keagamaan (Islam) harus dipisahkan atau dihindarkan dari gerakan politik, secara mendasar itu tidak mungkin dilakukan.

Jika gerakan keagamaan itu hanya boleh menjadi gerakan politk sebatas gerakan moral saja, maka pernyataan itu juga perlu dijernihkan. Jika moral itu terkait dengan perilaku yang benar, maka pilihan dan sikap politik juga termasuk dalam perilaku yang benar. Jika 212 adalah hanya terkait dengan masalah Ahok saja, dan setelah itu tidak boleh lagi memiliki tujuan dan motivasi yang lainnya, maka siapakah yang boleh menentukan hal itu. Jawabannya adalah yang boleh menentukan hal itu adalah penggagas dan pemimpin dari gerakan sosial 212 itu sendiri. Dalam hal ini, Habib Riziieq Shihab (HRS) adalah pemimpin utama dalam gerakan 212.

Dengan perkataan lain, jika HRS menghendaki gerakan sosial sesungguhnya bukan terkait Ahok secara khusus, namun terkait dengan persoalan yang melingkupinya, maka itu adalah pilihannya sebagai pemimpin gerakan sosial itu. Reuni 212 pada 2 Desember 2018 yang lalu menunjukan bahwa legitimasi terhadap keputusannya telah dilegitimasi oleh sebagian penduduk Indonesia dalam jumlah yang besar sebagaimana yang ditunjukkan dalam acara tersebut. Oleh karena itu, dapat kita pahami bahwa pihak-pihak atau orang-orang yang berbeda dan atau dirugikan oleh pilihan dan atau pandangan politik dengannya, mungkin merasa perlu untuk meruntuhkan legitimasi yang telah diterima oleh kepemimpinannya dalam gerakan sosial tersebut. Dalam cara berpikir ini, maka kita dapat memahami apa yang dikatakan oleh Jazilul Fawaid sebagai upaya untuk meruntuhkan legitimasi tersebut.

*Penulis adalah Mantan Ketua Umum PB PII

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait