Artikel

42 Tahun BP Jamsostek, Ini Beberapa Pekerjaan yang Mendesak dilakukan

Oleh: Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch)

Tanggal 5 Desember ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau yang sekarang dipanggil BP Jamsostek berusia 42 tahun. Ada yang tidak setuju kalau BP Jamsostek sudah berusia 42, karena BP Jamsostek baru beroperasi 1 Januari 2014. Saya kira kiprah jaminan sosial ketenagakerjaan selama 42 tahun mengabdi bagi bangsa kita merupakan sebuah prosesi yang harus diapresiasi, sebagai sebuah rangkaian sejarah dalam memberikan perlindungan.

Dengan usia 42 tahun menunjukkan kematangan dan profesionalitas dalam melaksanakan program jamsos ketenagakerjaan.Tentunya masih banyak pekerjaan rumah bagi BP Jamsostek untuk melaksanakan amanat UUD 45 dalam mendukung kesejahteraan rakyat, baik dari sisi regulasi maupun implementasi dan penegakkan hukum. Tapi itu semua berproses untuk BP Jamsostek yang lebih baik lagi.

Beberapa regulasi yang perlu dievaluasi adalah UU SJSN khususnya Pasal 42 tentang jaminan pensiun yang belum memperbolehkan pekerja informal mandapatkan jaminan pensiun. Lalu PP No. 60/2015 jo. Permenaker No. 19/2015 yang membuka lebar persyaratan mengambil JHT.  Seharusnya ada persyaratan minimal kepesertaan JHT seperti di era jamsostek lalu.

Dari sisi implementasi, jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKm) masih dilaksanakan secara terpisah pisah. JKK dan JKm bagi ASN diserahkan ke PT. Taspen sementara untuk pekerja swasta dikelola BP Jamsostek. Seharusnya JKK dan JKm bagi ASN dikelola oleh BPJamsostek supaya ASN mendapatkan manfaat sebaik manfaat yang diberikan oleh BP Jamsostek, apalagi pasca ditandatanganinya PP No.82/2019 yang merupakan hasil revisi PP no. 44/2015 tentang JKK dan JKm.

Seperti yang disampaikan Pak Presiden Jokowi bahwa seluruh regulasi harus mencerminkan isi ideologi kita. Nah dengan dikelolanya ASN oleh PT. Taspen maka para ASN tidak mendapatkan keadilan manfaat JKK JKm karena manfaat yang diterima ASN lebih rendah dibandingkan manfaat JKK JKm bagi pekerja swasta yang dikelola BP Jamsostek.

Bila ada PBI (Penerima Bantuan Iuran) di program JKN maka sudah seharusnya PBI untuk jamsos ketenagakerjaan (program JKK dan JKm) juga diberikan kepada pekerja informal miskin seperti pemulung, buruh tani, nelayan, dan sebagainya. Perlindungan jamsos ketenagakerjaan bagi pekerja informal miskin merupakan implementasi riil nilai-nilai Pancasila.

Di masa mendatang, jamsos ketenagakerjaan dan JKN harus dijadikan instrumen ampuh untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu BP Jamsostek ke-42.

(Azw)

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

google.com, pub-7568899835703347, DIRECT, f08c47fec0942fa0
mgid.com, 469747, DIRECT, d4c29acad76ce94f