Artikel

#2019GantiPresiden Bukan Makar

Oleh Prof Suteki

#2019GantiPresiden:

1. Bukan Black Campaign (KPU)
2. Wujud hak kebebasan berbicara (Bawaslu)
3. Bukan MAKAR (Aku)

#2019JokowiDuaPeriode:

Ini yang disebut: KAMPANYE Capres

Mengapa sebelum memasuki masa kampanye sudah berkampanye Capres? Dan mengapa dibiarkan?
Bawaslu jawab: “tidak bisa apa-apa karena belum masa kampanye”.

Lalu siapa yang berhak melarang?
Ya, demi Alloh..eh salah demi hukum, polisi yang harus MENERTIB-ken!

MAKAR, apakah gerangan dia?

Tindakan makar dalam KUHP secara khusus dapat ditemui dalam Pasal 87 KUHP, yang berbunyi: “dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksud dengan Pasal 53 KUHP”. Menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP ada tiga syaratnya yang harus ada agar seseorang dapat dipidana melakukan percobaan kejahatan, yaitu (Chazawi, 2002:8)

(1) Niat. (2) Permulaan pelaksanaan. (3) Pelaksanaannya itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya.

Bentuk Kejahatan Makar

Kejahatan yang masuk dalam kategori makar yang mengancam kepentingan hukum atas keamanan dan keselamatan negara sebagaimana dimuat dalam Bab I Buku II KUHP, terdiri dari 3 bentuk, yaitu:

1. Menyerang Keamanan Presiden atau Wakilnya

Jenis kejahatan makar dengan cara menyerang keamanan Presiden atau Wakil Presiden disebutkan dalam Pasal 104 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut (Suma, 2001:71): “makar dengan maksud untuk menghilangkan nyawa, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden menjalankan pemerintahan, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

2. Menyerang Keamanan dan Keutuhan Wilayah Negara

Kejahatan yang menyerang keamanan dan keutuhan wilayah ini adalah juga berupa kejahatan makar. Kejahatan makar yang dimaksud ini dirumuskan pada Pasal 106 KUHP, yaitu sebagai berikut (Chazawi, 2002:19): “makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

3. Menyerang Kepentingan Hukum Tegaknya Pemerintahan Negara

Makar yang dimaksud disini tidak dengan perbuatan dengan kekerasan menggunakan senjata. Makar disini sudahlah cukup misalnya dengan membentuk organisasi dengan alat-alatnya seperti anggaran dasar, program kerja, tujuan yang ingin dicapai dan sebagainya yang semua wujud-wujud kegiatan itu menuju pada suatu tujuan yang lebih besar ialah menggulingkan pemerintahan yang sah.

Pasal Makar dalam KUHP sempat diuji Judicial Review di MK. Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh uji materi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang diajukan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). MK menolak uji materi terhadap Pasal 87, 104, 106, 107, 139a, 139b, dan 140 KUHP, yang disebut sebagai pasal makar.

MK menilai tidak terdapat koherensi dan pertentangan antara pasal dalam KUHP yang mengatur pasal makar dengan hak atas perlindungan pribadi, hak atas rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan, seperti yang diatur dalam Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Namun, mahkamah perlu menegaskan penegak hukum harus berhati-hati menerapkan pasal makar. Sehingga tidak menjadi alat untuk membungkam kebebasan menyampaikan pendapat.

#2019GantiPresiden bukan MAKAR.

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Scroll Up