Banner IDwebhost
Berita

Pengamat: Program BSU Sebagai Solusi Kenaikan UM 2021

Banner IDwebhost

Kanigoro.com – Pengamat ketenagakerjaan, Timboel Siregar, berharap program Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang diluncurkan pemerintah bagi pekerja aktif peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) dengan upah di bawah Rp5 juta, hendaknya terus dilanjutkan sepanjang tahun 2021.

“Saya berharap BSU tersebut bisa dilanjutkan di 2021 dan diintegrasikan untuk membantu pekerja-pekerja yang memang perusahaannya tidak mampu membayar kenaikan UM di 2021,” tutur Timboel, Rabu (28/10).

Menurut Timboel, yang juga Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), dengan adanya permintaan penangguhan pembayaran kenaikan UM 2021 ke Gubernur, maka Pemerintah akan membayarkan kenaikan tersebut melalui program BSU.

Timboel mencontohkan, UMP DKI Jakarta tahun 2020 adalah Rp4.276.349 per bulan, dan kenaikan 1,5% sampai 2% nya adalah Rp64.145 sampai Rp85.526 per bulan. Bila dikalikan 12 bulan maka subsidi setahun yang diberikan Pemerintah adalah 12 bulan x Rp64.145 (atau Rp85.526) = Rp769.742,- sampai Rp1.026.323.

“Saat ini BSU nilainya Rp2.4 juta, ini artinya alokasi APBN untuk BSU akan mampu membantu perusahaan yang tidak mampu membayar kenaikan UM 2021 sebesar 1,5% sampai 2% selama setahun,” ujar Timboel.

Baca juga: Timboel Siregar Dorong Kolaborasi Kemnaker-BPJS Ketenagakerjaan

Lebih jauh, Timboel berharap BSU ke depan benar-benar ditujukan untuk pekerja yang perusahaannya memang terdampak Covid-19, tidak diberikan seperti saat ini yang memang diberikan kepada pekerja-pekerja yang perusahaannya masih mampu dan tidak terdampak signifikan. Industri telekomunikasi dan perbankan (termasuk perusahaan outsourcing yang bermitra dengan perusahaan-perusahaan tersebut-Red) merupakan contoh industri yang tidak terdampak Covid-19, dan mereka masih mampu membayar kenaikan UM 2021 sebesar 1,5% sampai 2%.

“BSU harus diabdikan untuk membantu pekerja yang perusahaannya benar-benar terdampak Covid-19, dan sumber datanya bisa diambil dari dinas tenaga kerja masing-masing provinsi,” terang Timboel.

Sedangkan bagi perusahaan yang memohon penangguhan pembayaran kenaikan UM 2021 dan disetujui Gubernur maka pekerja-pekerjanya akan mendapat BSU. Bila penangguhan UM disebutkan dalam putusan MK sebagai utang perusahaan kepada pekerja, maka dengan adanya BSU ini penangguhan tersebut bukan sebagai utang lagi.

“Jadi, diharapkan UM 2021 dinaikkan saja sekitar 1,5% sampai 2% dan Pemerintah menggunakan program BSU untuk membantu perusahaan-perusahaan yang memang terdampak sehingga pekerjanya juga ikut merasakan kenaikan UM 2021,” kata Timboel.

Selain itu, Timboel berharap para Gubernur tetap menaikkan UM 2021 sekitar 1,5% sampai 2%. “Hal ini penting untuk menjaga daya beli pekerja agar tidak tergerus inflasi dan peningkatan konsumsi agregat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia,” jelas Tmboel.

Faktanya, ia meyebutkan, masih ada industri yang memang tumbuh baik dan ada juga yang mengalami kesulitan karena adanya pandemi Covid-19 ini.

“Bila memang ada perusahaan yang tidak mampu membayar kenaikan UM di 2021, maka perusahaan tersebut dapat meminta penangguhan pembayaran UM 2021 kepada gubernur, sesuai amanat UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pungkas Timboel (Azw).

Artikel Terkait