Banner IDwebhost
Artikel

COST SHARING TIDAK MELANGGAR UU BPJS

Banner IDwebhost

Oleh Dr. Chazali H. Situmorang, APT, M.Sc (Ketua DJSN 2011 – 2015, Dosen FISIP UNAS)

Dalam beberapa hari belakangan ini, persoalan defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) untuk membayar pelayanan kesehatan peserta JKN yang menjadi tanggungjawab BPJS Kesehatan mencuat lagi kepermukaan.

Trigernya adalah beredarnya wacana BPJS Kesehatan tidak menanggung penuh (cost sharing) 8 jenis penyakit katastropik yang menggerus dana BPJS Kesehatan untuk mengatasi defisit sebesar Rp. 9 triliun.

Salah satu media yaitu TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – mengutip penjelasan Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Daulay mengenai wacana BPJS tidak biayai sejumlah penyakit.
Saleh mengatakan dalam rapat dengar pendapat terakhir (23/11)/2017 antara komisi IX dengan Direksi dan Dewas BPJS Kesehatan, salah satu isu yang paling banyak disoroti adalah persoalan defisit yang melilit BPJS.

Menurut keterangan BPJS kesehatan, salah satu faktor yang menyebabkan defisit adalah membengkaknya biaya pengobatan bagi peserta yang menderita penyakit katastropik seperti jantung, ginjal, kanker, stroke, thalasemia, leukimia, sirosis hepatitis, dan hemofilia.

Untuk pengobatan penyakit tersebut, kata Saleh, BPJS Kesehatan menghabiskan hampir 20 persen dari total anggaran yang ada.

Karena itu, BPJS Kesehatan mengusulkan agar penyakit-penyakit katastropik itu dilakukan kebijakan cost sharing. “Cost sharing adalah berbagi biaya antara BPJS Kesehatan dengan pasien atau keluarganya. Artinya, BPJS mengusulkan agar tidak semua biaya dibebankan kepada mereka. Katanya, cost sharing ini hanya berlaku bagi peserta mampu dan mandiri,” kata Saleh melalui pesan singkat, Minggu (26/11/2017).

Menanggapi usulan itu, lanjut Saleh, Komisi IX meminta agar BPJS Kesehatan membuat simulasi pembiayaan dengan sistem cost sharing seperti itu.

Sebab, kebijakan seperti itu tetap akan berimplikasi bagi aspek lain, termasuk kepesertaan dan pelayanan. Bisa jadi, dengan kebijakan itu orang mampu justru pindah ke asuransi swasta. Kalaupun tetap di BPJS, kata Saleh, tentu mereka menginginkan agar mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan lebih baik.

Berita yang sama juga dikutip oleh media online lainnya, dan juga media sosial. . Masyarakat tersentak, gaduh, dan protes terhadap “wacana ” Prof. Fachmi tersebut. Yang dihebohkan kali ini bukan soal defisit 9 triliun, tetapi cost sharing atas manfaat pelayanan katastropik yang memang menjadi andalan peserta JKN walaupun dengan mengantri dengan sabar menunggu waiting list untuk mendapatkan rawat inap.

Mungkin dalam fikiran peserta JKN, soal defisit bukanlah urusan mereka, tetapi merupakan urusan pemerintah. Undang-undang SJSN sudah menjamin peserta JKN yang telah membayar iuran mendapatkan haknya pelayanan kesehatan mulai dari promotif, prevetif, kuratif, dan rehabilitatif. Komprehensi sepanjang berindikasikan medis.

Sebenarnya, pemerintah (Kemekeu) sudah memberikan jalan keluar untuk mengatasi defisitnya DJS untuk peserta JKN sebesar Rp. 9 triliun melalui bagi hasil cukai rokok sebesar Rp. 5 triliun, dan sisanya Rp. 4 triliun akan dicarikan dari sumber lain. Hal ini dinyatakan oleh pejabat eselon I Kemenkeu yang disampaikan kepada media.

Lalu kenapa heboh. Sebabnya yaitu apa yang dikatakan Pak Daulay, Wakil Ketua Komisi IX, adanya rekomendasi agar Komisi IX meminta agar BPJS Kesehatan membuat simulasi pembiayaan dengan sistem cost sharing seperti itu.

Seharusnya Komisi IX DPR mencegah dan melarang pihak BPJS Kesehatan untuk memunculkan wacana cost sharing DJS untuk 8 jenis penyakit katastropik yang jumlah biaya cukup besar 14,6 triliun untuk tahun 2016 ( 21 % dari total DJS), dan untuk tahun 2017 sampai September 2017 sebesar Rp. 12,2 triliun. Kenapa harus dicegah. Karena kebijakan cost sharing itu tidak sesuai dengan UU SJSN. Seharusnya rekomendasi dari RDP Komisi IX DPR dengan BPJS Kesehatan adalah Direksi dan Dewas BPJS Kesehatan dilarang mengembangkan wacana cost sharing biaya penyakit katastropik untuk menutupi defisit. Urusan defisit adalah urusan dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh UU BPJS.
Saya sudah lama mendengar Direksi BPJS Kesehatan mengeluh soal defisit ini. Presiden sudah perintahkan agar Menko PMK menyelesaikan hampir setahun yang lalu dengan catatan tidak boleh ada kenaikan iuran. Rapat tingkat menteri sudah berulangkali dilaksanakan, tetapi belum juga diketemukan formulasi yang pas dan disetujui oleh Kementerian Keuangan. Berbagai alternatif simulasi telah dibuat oleh BPJS Kesehatan untuk mengatasi defisit. Antara lain pertama; cost sharing dengan dana APBD Kabupaten/Kota ternyata pihak Kemenkeu keberatan, kedua; menekan biaya operasional dan memperbaiki bisnis proses manajemen BPJS Kesehatan. Perluasan cakupan kepesertaan, memburu peserta yang menunggak, pengetatan verifikasi klaim RS, sudah dilakukan dan menurut pihak BPJS Kesehatan tidak punya daya ungkit untuk menutupi defisit, ketiga; dari cukai rokok.

Pilihan cukai rokok ini juga Kemenkeu masih setengah hati, karena hanya rela menyisihkan Rp. 5 triliun dari Rp. 9 triliun yang dibutuhkan. Padahal cukai rokok itu pertahun ada sekitar Rp. 150 – 160 triliun. Artinya pemerintah dalam hal ini kemenkeu tidak tuntas menyelesaikan persoalan yang sangat sensitif dan mencakup kepentingan rakyat banyak.

Mungkin saja, wacana yang disampaikan Direksi BPJS Kesehatan dalam RDP dengan Komisi IX DPR, sebagai bentuk “kekecewaan” Direksi dan Dewas BPJS Kesehatan atas tidak tuntasnya mengatasi defisit DJS program JKN yang harus ditutupi oleh BPJS Kesehatan untuk tahun 2017.

Bahwa apa yang disampaikan Dirut BPJS Kesehatan di RDP dengan Komisi IX DPR tentang cost sharing katastropik adalah baru wacana, Fachmi Idris menegaskan, bahwa penghapusan 8 penyakit dari daftar tanggungan BPJS adalah hoaks atau kabar bohong belaka.

Dia mengatakan, sampai saat ini ke-8 penyakit tersebut, yakni jantung, kanker, gagal ginjal, stroke, thalasemia, sirosis hati, leukimia, dan hemofilia, masih 100 persen ditanggung oleh BPJS kesehatan.

“Berita yang berkembang bahwa 8 penyakit tersebut tidak ditanggung BPJS adalah hoaks. Sampai sekarang BPJS Kesehatan masih menanggungnya 100 persen,” ujar Fachmi saat dalam pesan singkatnya pada Kompas.com, Minggu (26/11/2017).

Cost sharing tidak melanggar UU jika….

Mari kita simak bunyi pasal 56 UU BPJS ayat (2) Dalam hal terdapat kebijakan fiskal dan moneter yang mempengaruhi tingkat solvabilitas BPJS, Pemerintah dapat mengambil kebijakan khusus untuk menjamin kelangsungan program Jaminan Sosial. (3) Dalam hal terjadi krisis keuangan dan kondisi tertentu yang memberatkan perekonomian, Pemerintah dapat melakukan tindakan khusus untuk menjaga kesehatan keuangan dan kesinambungan penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

Dalam penjelasan pasal 56 ayat (3) Kondisi tertentu yang memberatkan perekonomian dapat berupa tingkat inflasi yang tinggi, keadaan pasca bencana yang mengakibatkan penggunaan sebagian besar sumber daya ekonomi negara, dan lain sebagainya. Tindakan khusus untuk menjaga kesehatan keuangan dan kesinambungan penyelenggaraan program Jaminan Sosial antara lain berupa penyesuaian Manfaat, Iuran, dan/atau usia pensiun, sebagai upaya terakhir.

Maknanya adalah pemerintah dapat melakukan langkah menyesuaikan manfaat (cost sharing merupakan salah satu bentuk dari penyesuaian manfaat) dengan catatan sebagai upaya terakhir. Tetapi untuk menuju ke upaya terakhir tersebut, maka ditandai atau adanya kondisi memberatkan perekonomian, apakah bentuk inflasi, bencana alam skala nasional yang mengakibatkan sumber daya ekonomi terkuras.

Pertanyaannya apakah kondisi perekonomian kita sudah seperti itu. Kalau itu yang terjadi, Insya Allah rakyat rela untuk cost sharing.

Cibubur, 28 Nopember 2017

Artikel Terkait

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker