Banner IDwebhost
Berita

Rakornas KI ke-XI Rekomendasikan Perlunya Transparansi Soal Vaksin COVID-19

Banner IDwebhost


Kanigoro.com – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke-XI Komisi Informasi (KI) seluruh Indonesia menghasilkan beberapa rekomendasi untuk inovasi pelayanan Informasi Publik kepada seluruh Badan Publik (BP), baik lembaga pemerintah, legislatif, yudikatif dan badan lainnya.

Salah satu rekomendasinya, adalah perlunya transparansi soal vaksin Covid-19 yang telah menimbulkan resistensi di tengah masyarakat akibat simpang siurnya informasi mulai dari soal pengadaan vaksin, uji klinis hingga kemungkinan timbulnya efek samping jika vaksin diwajibkan dalam waktu dekat ini.

Hal itu terungkap dalam rapat pleno kedua Rakornas KI secara daring yang dipimpin Ketua KI Pusat Gede Narayana bersama Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi Romanus Ndau Lendong dan Ketua Bidang Kelembagaan KI Pusat Cecep Suryadi, Selasa (27/10).

Sejumlah tanggapan konstruktif dalam Rakornas yang diikuti oleh seluruh KI Provinsi/Kabupaten/Kota, disampaikan pada sesi tanya jawab antara peserta dengan Ketua Sidang Bidang Internal Dery Hendryan (KI Lampung) bersama Sekretaris Catharina Pancer Istiyani (KI Kalbar) dan Ketua Bidang Sidang Eksternal Romanus Ndau Lendong (KI Pusat) dan Sekretaris Sosiawan (KI Jateng).

“Pemerintah harus membuka informasi soal vaksin Covid-19 agar terjadi trush (tingkat kepercayaan-Red) oleh masyarakat. Keterbukaan informasi soal vaksin ini harus dilakukan oleh semua BP yang menangani pandemic Covid-19, mulai dari soal pengadaan dan produksinya,” kata Sosiawan dari KI Jateng.

Sosiawan menyampaikan bahwa publik atau masyarakat harus diberikan informasi yang benar akurat dan tidak menyesatkan menyangkut tingkat keamanan vaksin dan manfaat dan risiko yang ditimbulkan jika pemerintah mewajibkan penggunaan vaksin Covid-19.

Selain itu, Bidang Sidang Eksternal juga menyoroti soal perlunya membuka informasi tentang jenis vaksin Covid-19 yang telah dibeli oleh pemerintah termasuk soal harganya apakah sudah kompetitif.

“Pemerintah perlu secara rinci menyampaikan informasi mengenai apakah nanti ada biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk program vaksin atau gratis agar masyarakat tidak terbebani dalam masa krisis Covid-19 saat ini, juga informasi yang jelas tentang tahapan dan tata cara pemberian vaksin secara massal yang mudah diketahui lewat pengumuman resmi pemerintah,” ujar Sosiawan.

Sementara itu, dari Bidang Sidang Internal Catharina Pancer Istiyani menyampaikan tujuh rekomendasi, diantaranya tentang penyeragaman struktur dan kelembagaan KI seluruh Indonesia serta perlunya revisi Perki (Peraturan KI) nomor 1 Tahun 2013 tentang PPSIP (Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik) agar kandungan tentang sidang elektronik bisa dimasukkan.

Juga masalah honorarium komisioner daerah yang perlu kebijakan berdasarkan kearifan lokal, dan perlunya isu transformasi digital dimasukaan dalam draf Perki SLIP (Standar Layanan Informasi Publik), juga soal Pasca putusan KI, serta perlunya Dewan Etik. (Azw)

Artikel Terkait