Banner IDwebhost
Dunia IslamFeatured

Poros Pelajar : Lebih Baik Dana POP Dialokasikan Bagi Pelajar dan Guru Honorer Terdampak Covid-19

Banner IDwebhost

Kanigoro.com – Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 dan bahkan hingga bulan juli kasus terus bertambah hingga lebih dari 90.000 jiwa positif Covid-19. Seluruh sektor kehidupan di dunia menjadi lumpuh bahkan di Indonesia menjadi persoalan nasional yang terus mencekam mulai dari ekonomi, sosial, dan pendidikan. Demikian pernyataan Poros Pelajar Nasional dalam Webinar yang diselenggarakan pada Senin (27/7).

Dalam pernyataan yang dibacakan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) Hafizh Syafaaturrahman, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang sangat amburadul menjadi permasalahan besar karena tidak adanya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tidak hanya itu PJJ menjadi dilematis tersendiri bagi seluruh rakyat Indonesia mulai dari dana BOS yang hanya di tujukan bagi platform digital sehingga dana pengembangan kreativitas siswa menjadi terhambah.

Hafizh membacakan pernyataan sikap

“Bahkan di Lampung ada pencurian laptop untuk anaknya bisa sekolah melalui PJJ dan juga di Rembang yang sekolah sendirian karena tidak memiliki HP. Masih ada banyak kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi, pendidikan di tengah pandemi hanya bisa dinikmati bagi mereka yang memiliki uang.” tambah Hafizh.

Oleh sebab itu Organisasi Poros Pelajar Tingkat Pusat memberikan 9 pernyataan sikap. Pertama, Indonesia dibangun atas dasar kesatuan dari Sabang sampai Merauke dengan beragam Ras, Suku, Budaya dan Agama sehingga pendidikan merupakan amanah konstitusional yang harus di benahi terlebih dahulu.

“Pendidikan adalah hak semua manusia di Indonesia, bukan semata-mata mereka yang memiliki uang saja yang bisa mendapatkan akses pendidikan, tetapi mereka yang miskin dan berada dikawasan 3T perlu dan wajib mendapat pendidikan.”, kata Ketua Umum Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII), Husin Tasrik Makrup.

Kedua, Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kemendikbud harus terjun langsung dalam melindungi dan menjaga anak-anak termasuk mendapat akses pendidikan baik secara tatap muka maupun daring, khusus ditengah wabah covid-19 perlu diingat tidak semua daerah mendapatkan akses dan ketersediaan internet maupun gawai, hal ini harus diprioritaskan agar tidak terjadi kesenjangan yang nyata antara anak daerah dan perkotaan karena seluruh anak-anak di Indonesia memiliki hak yang sama untuk sekolah.

Ketiga, Organisasi Poros Pelajar Tingkat Pusat mendesak KEMENDIKBUD mencari solusi pembelajaran yang sekarang menelantarkan anak-anak yang termarjinalkan, yang tidak punya laptop dan gawai untuk akses pembelajaran.

Keempat, mengingatkan kepada pemangku kebijakan yang dalam hal ini pemerintah pusat untuk lebih fokus dalam memperbaiki nasib pendidikan di Indonesia.

Kelima, menekankan arti pentingnya pendidikan karakter dan pendidikan yang berpihak kepada pelajar serta pemerintah harus hadir ditengah anak-anak bukan persoalan fasilitas tetapi berbentuk kepedulian dan memberikn hak serta kewajiban terhadap anak.

Keenam, mengutuk keras lambatnya gerak Kemendikbud dalam mengatasi kesenjangan pendidikan yang terjadi di Indonesia.

Ketujuh, Kemendikbud agar bisa fokus dalam membangun pendidikan ditengah pandemi Covid- 19.

Kedelapan, mengecam keras kebijakan Kemendikbud yang sangat tidak tepat sasaran ditengah Pandemi Covid-19 ini seperti progam POP serta lebih baik dana tersebut di alokasikan bagi pelajar dan guru-guru honorer yang terdampak.

Kesembilan, Kemendikbud harus mengkaji ulang sejarah organisasi besar Indonesia yang selama ini terus fokus dalam mencerdaskan Bangsa Indonesia yang jauh sebelum negara ini merdeka.

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh tujuh organisasi pelajar tingkat nasional, yaitu Pelajar Islam Indonesia (PII), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), Ikatan Pelajar PERSIS (IPP), Ikatan Pelajar PERSIS Putri (IPPi), dan Ikatan Pelajar Nahdlatul Wathan (IPNW).

Artikel Terkait

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker