Banner IDwebhost
BeritaFeatured

Sinergi HIPMI dan BNI Majukan UMKM Indonesia

Banner IDwebhost

Kanigoro.com – Sejalan dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) melakukan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT BNI (Persero) Tbk mengenai pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Bersinergi dengan bank berplat merah tersebut, BNI melakukan rangkaian program guna mempermudah UMKM mengakses pembiayaan dan pemberdayaan melalui penyaluran kredit secara klaster, penggunaan BNI Move untuk mempercepat proses kredit, hingga berbagai pendampingan bagi UMKM, pemberian berbagai pelatihan keterampilan, serta kerjasama dengan mitra strategis. BNI semakin fokus berupaya melakukan pembiayaan dan pemberdayaan bagi UMKM di seluruh Indonesia.

Sekretaris Jenderal BPP HIPMI Bagas Adhadirgha mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman antara HIPMI dan BNI untuk memberikan komitmen serta dukungan secara terpusat kepada UMKM. Harapannya dengan MoU tersebut, akan menjadi dasar bagi pegiat UMKM anggota HIPMI di daerah dalam bersinergi secara langsung dengan BNI.

“Sekarang yang kita butuhkan adalah program modal kerja untuk meningkatkan kembali semangat dan roda perekonomian ini harus berjalan kembali. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu formulasi bagaimana caranya permodalan untuk menggerakkan roda ekonomi ini bisa berjalan,” ujar Bagas, dalam acara Penandatanganan MoU HIPMI dan BNI, di Kantor Sekretariat BPP HIPMI, Gedung Sahid Sudirman Centre, Jakarta, Selasa (27/10).

Untuk sebagai fakta saja, lanjut Bagas, selama satu tahun menghadapi pandemi sudah pasti ada masalah kolektibilitas para anggota HIPMI yang terganggu, karena ini adalah kejadian yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, HIPMI hadir menjembatani karena sangat paham bahwa institusi keuangan setingkat bank membutuhkan prudent yang cukup tinggi.

“Apabila institusi BNI membutuhkan pengenalan lebih dalam, kami juga akan bisa membantu jika ada teman-teman yang memang layak untuk dibantu dan mungkin kolektibilitasnya itu terganggu bukan karena habitnya si pengusaha, tapi lebih kepada situasi. Kami juga komunikasi kepada pemerintah bahwasannya kita sudah diberi tahu refocusing ini bisa terjadi sampai 2023,” ucapnya.

Menurutnya, hingga 2023, perekonomian Indonesia ini akan dalam kondisi penyesuaian. Bagas berharap, hadapi penyesuaian-penyesuaian tertentu dari bank dan peran bank sangat vital karena sekarang ini pihaknya membutuhkan modal kerja untuk memutar kembali.

“Harapannya dengan MoU ini, menjadi salah satu insentif buat teman-teman dan selanjutnya ini juga amanat dari Bapak Presiden sewaktu kita dilantik bahwa HIPMI ini akan menjadi mitra strategis bagi pemerintah dan akan menjadi mitra strategis bagi investor-investor lokal maupun internasional yang akan masuk ke daerah-daerah di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Bagas juga berharap, MoU ini menjadi sebuah tonggak awal baik kepengurusan sekarang di era pandemi untuk bekerjasama dengan institusi perbankan sebesar BNI. Mudah-mudahan, ini bisa dimanfaatkan oleh anggota HIPMI di seluruh Indonesia dan hasil dari MoU ini akan disebarkan.

“Kami akan minta juga di daerah apabila terjadi proses kreditnya berhasil atau berjalan dari MoU ini. Kami juga akan minta data, sehingga bisa menjadi rujukan pelaporan kami terhadap pemerintah bahwasannya kerja sama ini konkrit dan bisa dieksekusi,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI Ajib Hamdani mengatakan, Nota Kesepahaman antara HIPMI dan BNI memiliki muatan yang cukup luas, karena mengakomodir tidak hanya komitmen dukungan untuk akses pinjaman komersil sektor kecil bagi UMKM saja, namun juga mencakup kredit program, yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR), termasuk aksesibilitas pinjaman kepada mitra binaan dimana anggota HIPMI yang bertindak sebagai pendamping.

“Teman-teman UMKM dengan skala usahanya kalau kita mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, maka UMKM itu adalah yang modalnya sampai dengan Rp10 miliar dan perputaran omsetnya sampai dengan Rp50 miliar per tahun. Kira-kira 70 persen anggota HIPMI ada di skala tersebut,” pungkas Ajib.

Dengan adanya kegiatan MoU ini, lanjut Ajib, anggota HIPMI di 34 provinsi bisa mengoptimalkan opportunity yang ada bahwa rata-rata mereka untuk memulai usaha baru dalam kondisi pandemi ini tentunya membutuhkan relaksasi permodalan. Hal tersebut yang diterobos untuk bagaimana BPP HIPMI hadir dengan melakukan komunikasi yang bisa dibangun antara pengusaha-pengusaha di daerah dengan perbankan di daerah sudah bisa berjalan dengan lancar dengan payung hukum yang ada.

“HIPMI sadar bahwa bank termasuk BNI adalah sebuah industri keuangan yang highly regulated, sebuah industri yang harus prudent ketika akan melakukan kredit kepada para debiturnya. Dalam kondisi pandemi ini, tentunya teman-teman di daerah membutuhkan hal-hal defiasi kebijakan,” ujarnya.

Harapan besar HIPMI, semoga MoU ini menjadi sebuah awal bagaimana anggota HIPMI di 34 provinsi bisa melakukan manfaat terbaiknya. Dan berharap, pihaknya juga akan tetap terdeliver dan menjadi berita terbaik di masa-masa pandemi seperti ini. “Harapan besar kami, teman-teman BNI memberikan arahan terbaiknya buat kawan-kawan pengusaha yang ada di daerah,” ucapnya.

Ajib menambahkan, kerja sama ini merupakan awal yang baik dan diharapkan akan memberikan geliat bagi pelaku UMKM khususnya anggota HIPMI untuk bermitra dengan BNI. Anggota HIPMI di daerah bahkan sudah menanyakan terkait MoU tersebut karena keseriusan dan keuletan mereka dalam bekerja membutuhkan dukungan mitra perbankan.

“Terkait nota kesepahaman ini haruslah merupakan kerja sama yang menguntungkan, namun tidak selalu berkaitan untuk faktor bisnis dan finansial semata, juga terdapat faktor sosial, pemerataan, dan humanisme di dalamnya karena cakupan di dalam MoU ini luas termasuk dukungan pembinaan, monitoring, referal, collection agent, hingga off taker,” tutupnya.

Sementara itu, Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil 1 BNI Edy Awaludin menyampaikan bahwa BNI dan HIPMI telah secara intens berkomunikasi secara terpusat, mendapat respons yang sangat baik dan menguntungkan kedua belah pihak. Dengan resources yang ada serta kesamaan cita-cita untuk memajukan usaha kecil, pihaknya memiliki komitmen yang sejalan untuk mendukung sektor UMKM khususnya dalam memperoleh akses pinjaman.

“Nota kesepahaman ini merupakan awal yang baik untuk hal yang besar di kemudian hari. Kami tidak melihat dari sisi bisnis semata, namun multiplier effect yang ditimbulkan akan sangat positif, termasuk memberikan akses pinjaman program kepada anggota dan mitra binaan dengan skala lebih kecil di daerah serta kerjasama-kerjasama terkait lainnya seperti off taker, collection and referal agent yang menguntungkan kedua belah pihak,” ungkap Edy.

Edy menambahkan, penandatanganan tersebut merupakan langkah positif yang diharapkan mendapat respon cepat dari para pihak di lapangan. BNI secara terpusat mendukung yang telah dikomitmenkan dan akan terus memantau pelaksanaannya di lapangan.

“Dengan cakupan kerja sama yang luas meliputi pinjaman usaha kecil, KUR baik segmen Kecil, Mikro, dan Super Mikro, serta pola kemitraan, dengan jaringan dan tenaga yang dimiliki, kami optimis akan membuahkan hasil yang menggembirakan tidak hanya dari sisi bisnis, namun pengembangan UMKM secara menyeluruh serta turut mendorong roda perekonomian nasional,” tuturnya.

Pada acara tersebut, penandatanganan dilakukan dan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal BPP HIPMI Bagas Adhadirgha yang mewakili Ketua Umum BPP HIPMI Mardani H. Maming, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI Ajib Hamdani, dan para anggota BPP HIPMI lainnya, serta pejabat BNI yang diwakili oleh Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil 1 BNI Edy Awaludin dan Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil 2 BNI Bambang Setyatmojo. Penandatanganan MoU ini merupakan tindaklanjut atas sejumlah pertemuan yang telah diselenggarakan oleh HIPMI dan BNI dengan tema pembahasan yang berbeda, sehingga ruang lingkup kerja sama dalam MoU ini dinilai cukup luas dalam memajukan UMKM.

Artikel Terkait