Banner IDwebhost
Artikel

Quo Vadis Komunikasi Publik Era Kedua Jokowi ?

Banner IDwebhost

Oleh Dedy Hariyadi Sahrul (Aktivis GPII, Founder Netizen Indonesia Community)

Kabinet baru telah diumumkan hanya beberapa hari setelah pasangan Jokowi-Makruf Amin dilantik dibawah sumpah oleh Majelis Permusyawaratn Rakyat minggu (25/10) lalu. Sejumlah nama baru dan lama muncul dan menjadi sebuah kombinasi dalam kabinet yang diberi nama Kabinet Maju tersebut. Nama-nama lama seperti Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri ATR/BPN Sofyan Jalil berpadu dengan nama-nama baru seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnuthama, Mendikbud-Dikti Nadiem Makarim dan MenPPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

Tulisan ini dimulai dengan pertanyaan “Bagaimana peran Komunikasi Publik di Era kedua Jokowi ini?” Namun tulisan ini tidak bermaksud menakar seberapa efektifkah nama dalam kabinet Indonesia maju tersebut dalam menjalankan komunikasi publik. Justru sebenarnya haruslah kembali direview, pola komunikasi publik yang seperti apakah yang perlu dilakukan oleh para menteri di kabinet Indonesia maju tersebut.

Jokowi harus segera memberikan arahan yang serius kepada menterinya terkait komunikasi publik. Jika tidak penilaian publik betapa buruk komunikasi publik pejabat-pejabat tinggi era Jokowi periode pertama akan terulang pada periode kedua ini. Bahkan lebih buruk.

Jika sistem dan pola komunikasi publik pemerintah stagnan dalam kondisi sekarang, pada akhirnya kerja pemerintah tenggelam oleh kabar yang lain. Bahkan kalah dengan kabar yang kontraproduktif seperti hoax, hatespeech. Itulah sebenarnya tantangan terbesar Jokowi dalam kepemimpinannya yang kedua kali ini.

Belajar dari buruknya komunikasi publik pemerintahan Jokowi di periode lalu, ada beberapa poin yang harus benar-benar dicermati. Selama ini komunikasi publik pemerintah kurang optimal bukan karena kurangnya sarana dan prasarana komunikasi. Bukan juga karena minimnya SDM yang membidangi masalah pengelolaan komunikasi publik tersebut.

Hambatan komunikasi publik yang terbesar dan belum terpecahkan adalah tingginya ego sektoral di setiap lembaga kementerian. Itulah yang menyebabkan sinergitas komunikasi yang menjadi harapan Presiden seringkali menemui kendala. Kendala tersebut lama-kelamaan menjadi bad effort terhadap performa pemerintah di mata publik. Saling silang , selisih paham terkait kebijakan masih saja terjadi di akhir periode pemerintahan Jokowi-JK.

Sebagai contoh yang pernah diupload di laman tirto.id tentang Pernyataan Wiranto, Moeldoko, dan Eko yang menyederhanakan masalah karhutla seperti menggambarkan betapa buruk komunikasi publik pejabat-pejabat tinggi era Jokowi. Eko, misalnya, mengklaim “oksigen gratis” seakan-akan udara itu punya Indonesia semata. Padahal, salah satu negara terdampak, Singapura, memiliki komposisi kota dengan ruang terbuka hijau yang paling bagus. Malaysia bahkan sudah setuju membantu Indonesia, tetapi bantuan itu ditolak Jokowi.

Ditulis juga Wiranto pun juga acapkali membingungkan pernyataannya. Dia merasa dampak karhutla tidak begitu parah di Riau. Namun, nyatanya warga berkata lain. Mahasiswi Universitas Islam Riau, Laras Olivia (23), geram atas pernyataan mantan ajudan Soeharto tersebut. Menurutnya, Wiranto tak paham masalah dampak kabut asap. Itulah sekelumit kurangnya sinergitas komunikasi publik di era pertama pemerintahan Jokowi.

Menegaskan Kembali Implementasi Inpres Nomor 09 Tahun 2015

Presiden Jokowi pun perlu kembali mempertegas tentang Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik sekaligus mendukung PP Kominfo No 35 Tahun 2014 yang memberikan ketetapan pengelolaan narasi tunggal komunikasi publik di bawah Kominfo.

Di bawah Menkominfo baru Johnny G. Plate yang memiliki background politisi partai yang mengusung jargon Gerakan Perubahan ini haruslah memiliki gebrakan untuk melakukan sinergitas komunikasi antar kementerian. Selain memperkuat THP, Menkominfo harus benar-benar memantau komunikasi publik yang memang saat ini pengelolaan teknisnya masih dilakukan oleh PNS yang terikat dalam pranata humas. Tidak boleh ada lagi pengabaian terhadap sangat rendahnya poin, interactions, engagement, kudos atau lainnya yang didapatkan pranata humas setiap kali mentwit atau mengunggah keberhasilan pemerintah di media sosial. Sosial Media Analysis perlu lebih ditingkatkan lagi peranannya dengan dukungan teknologi informasi.

Terakhir Menkominfo perlu lebih aktif melibatkan NGO, OKP maupun Ormas dalam mendukung Komunikasi Publik. Sosialisasi Program-program prioritas pemerintah tidak lagi menjadi monopoli media mainstream, namun juga pelibatan kelompok-kelompok Netizen dan kelompok Siber baik yang berbasis Platform Sosial Media maupun yang berbasis Aplikasi. Sudah selayaknya juga tokoh dan pejabat publik memiliki strategi komunikasi publik yang baik pada platform media sosial mereka. ($)

Artikel Terkait

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker