Banner IDwebhost
ArtikelFeatured

Pertaruhan Strategis Politik Islam

Banner IDwebhost

Oleh ; Ainur Rafiq Sophian (Jurnalis dan Dosen FISIP UPN Surabaya)

Pemilu serentak 17 April 2019 depan sangat menarik sepanjang sejarah sejak Pemilu pertama 1955. Pemilih akan mendapatkan 5 kartu suara (Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota). Meski sosialisasi Pemilu oleh KPU telah berjalan relatif massif, Pilihan Presiden (Pilpres) jauh lebih banyak menyita perhatian dibanding Pilihan legislatif (Pileg). Berbeda dengan Pileg yang puluhan ribu kandidat, Pilpres hanya ada 2 Pasangan Calon (Paslon). Ibarat permainan bola bertanding head to head.

Wacana akademis dan celotehan di warkop-warkop pinggir jalan pun tampak lebih ramai memperbincangan Pilpres dibanding Pileg. Mungkin dilecut oleh ekspose media sosial yang selama lima tahun terakhir ini luar biasa. Sayangnya, banyaknya hoax dan ujaran kebencian (hate speech) sebagai buah bangkitnya jurnalis warga (citizent journalist) amat mengganggu pendidikan politik yang sehat dan jujur. Betapapun begitu, media sosial telah berhasil membangun literasi politik masyarakat dan lahirnya demokrasi dunia maya (cyberdemocracy).

Penting dicermati di sini adalah kuatnya polarisasi ideologis dan fragmentasi politik pada sisi koalisi partai maupun menguatnya politik identitas pada Paslon Pilpres.

Barangkali bacaannya tidak sepenuhnya hitam putih karena jika dilihat secara dekat terdapat varian-varian yang membutuhkan penjelasan khusus.

Seperti diketahui Paslon 01 Jokowi-Ma’ruf Amin didukung PDIP, Golkar, PKB, PPP, Hanura, Nasdem, Perindo, PSI, Partai Garuda, PKPI, dan belakangan PBB. Sementara Paslon 02 Prabowo-Sandiaga Uno disokong Gerindra, PAN, PKS, Demokrat, dan Partai Berkarya. Fenomena politik ini menjadi sesuatu yang tak terlelakkan karena kita telah memilih model demokrasi dalam mengelola kekuasaan.

Robert A.Dahl mengemukakan, pilihan demokrasi mensyaratkan dua variabel pokok, yaitu kontestasi dan partisipasi. Ibarat dua sisi mata uang yang sama, keduanya menjadi tolok ukur konsolidasi demokrasi di negara yang ingin menghargai pluralitas dan tegaknya hak-hak politik rakyat tanpa terkecuali.

Walhasil, pertarungan politik dalam Pemilu menjadi keniscayaan dalam skala yang berbeda-beda.

Pada perspektif ini Pemilu 2019 menjadi pertarungan dua kekuatan besar di Indonesia sejak pemilu 1955, yaitu kekuatan nasionalis sekuler dan nasionalis islami (meminjam istilah pembelahan ideologis Endang Saifuddin Anshari. 1983). Hanya saja perlu ditekankan, polarisasi ini tidak dinisbatkan kepada parpol, melainkan lebih kepada kekuatan sosial. Karena dari koalisi parpol dalam Pilpres terjadi deviasi ideologis dalam pemetaan dukungan. Misalnya, Demokrat dan Gerindra di kubu 02, sebaliknya PKB dan PPP di barisan 01. Apalagi, PBB yang akhirnya berlabuh ke 01 sulit dipahami dari sudut pandang ini.

Diskriminasi politik dan hukum

Pertanyaan besarnya adalah mengapa Pemilu 2019 kali ini banyak disebut sebagai pertarungan kekuatan umat Islam dan kekuatan sekuler? Bahkan tak sedikit yang secara implisit menyatakan sebagai batu uji masa depan politik Islam. Prof. Dr. Din Syamsuddin, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat, mengungkapkan di depan para alumni PP Gontor di Ponorogo 20 Januari 2019, jika pada Pemilu 2019 ini umat Islam kalah tak bisa dibayangkan bagaimana masa depan politik Islam pada 2024 dan selanjutnya.

Ada kecenderungan baru menguatnya kembali kesadaran politik Islam setelah tergerus kebijakan politik Soeharto yang terkenal deideologisasi bahkan deislamisasi. Di antara indikatornya, maraknya kajian Islam di banyak tempat khususnya di tengah masyarakat urban dan kelas menengah ke atas secara tak langsung juga berhasil membangun kembali kesadaran politik umat. Sebagian karena ciri Islam yang tidak memisahkan dimensi politik dan agama.

Gerakan-gerakan Islam baru telah mengamplifikasi tren ini. Aktualisasinya yang paling mencolok adalah Aksi Bela Islam 212 dan Reuni Alumni 212 Desember tahun lalu.
Selain itu berbagai tindakan diskriminatif secara hukum dan politik oleh pemerintah Jokowi kepada beberapa ulama sampai, kriminalisasi simbol-simbol Islam (perampasan bendera Tauhid), persekusi atas akademisi kritis yang aktivis muslim (seperti Prof. Suteki UNDIP Semarang dan Prof. Danil Rosyid ITS Surabaya), pembubaran pengajian yang diisi ulama-ulama penyokong ABI 212, dan tindakan hukum kepada Ahmad Dhani dan Rocky Gerung terakhir ini telah membentuk kristalisasi kekuatan Islam vis a vis kekuatan sekuler.

Sebaliknya, kekuatan sekuler yang merasa diuntungkan dengan rezim oligarkis dan ditengarai banyak menghembuskan pikiran-pikiran komunisme baru dan islamophobia terus menekan kekuatan Islam dengan berbagai cara. Mereka menuduh kelompok Islam membangkitkan kembali politik identitas yang sejatinya tak bisa dihindari di negara yang heterogen ini. Sesuatu yang lumrah dan dijamin konstitusi.

Figur kyai yang dipilih menjadi Cawapres kelompok ini alih-alih menolong tuduhan anti-Islam, justru oleh kekuatan Islam dinilai sebagai political gimmick (siasat politik) hanya untuk merayu segmen pemilih muslim tradisionalis.

Mayoritas dorong minoritas

Ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi melihat pasca Pilpres ini. Pertama, kekuatan politik sekuler akan memiliki bargaining power makin kuat dan political leverage makin tinggi karena telah mengkapitalisasi sumber daya politik setidaknya 5 tahun. Dengan dalih Pancasila mereka akan makin represif terhadap apa pun yang berbau Islam. Kekuatan ini dengan All the President Men yang ultransionalis dan alergi agama akan terus menggerus aspirasi Islam dan umat Islam.

Kedua, kekuatan Islam akan memiliki prospek relative terbuka. Politik memang tak selamanya berisi simbol dan identitas. Lebih dari itu adalah pemihakan dan keberpihakan. Harus diukui Koalisi Prabowo-Sandi lebih mampu mengakomodasi aspirasi umat. Bukan sekadar kesamaan kepentingan politik sebagai kekuatan oposisi, tapi juga ada irisan historis dan pemihakan yang sama.

Sebagai kekuatan mayoritas, umat Islam selama ini faktanya minoritas secara politik dan ekonomi. Inilah problem akut perjalanan bangsa kita hingga kini. Padahal, belajar dari studi yang dilakukan Daron Acemoglu dalam bukunya Why Natios Fail (2012), negara yang gagal membangun warganya akibat kebijakan politik ekstraktif hanya menguntungkan segelintir elite atau minoritas.

Sebaliknya negara yang berhasil karena pemerintahnya menerapkan kebijakan inklusif dan berbagai program yang disebutnya sebagai lingkaran kebajikan (virtues circle). Politik demikian mesti melibatkan kelompok mayoritas dalam semua proses kekuasaan.

Dalam konteks Indonesia, kekuatan itu bertumpu pada umat Islam. Di sinilah letak relevansinya memilih pemimpin yang berpihak pada kepentingan tegaknya kejayaan Islam dan umat Islam (izzul Islam wal muslimin). Hanya mayoritas yang bisa mendorong minoritas. Bukan sebaliknya, pendorong itu datang dari sekelompok kecil yang korup dan selalu melihat umat Islam sebagai ancaman. Nashrun min Allah wa fatkhun qariib wa basysyiril mu’minin. (fn)

Artikel Terkait

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker