ArtikelFeatured

Politik Islam Perlu Tinggalkan Egoisme Pemimpin

Banner IDwebhost

Oleh: Ainur Rafiq Sophiaan (Aktivis Civil Society di Surabaya)

Peta politik Islam di Indonesia belakangan ini dipastikan mengalami sedikit perubahan lanskap. Setidaknya ada tiga faktor yang menarik dicermati. Pertama, kehadiran parpol baru yang berbasis Islam, yakni Partai Gelora, Partai Masyumi (Reborn), dan Partai Ummat. Kedua, menguatnya oposisi dari masyarakat sipil akibat lumpuhnya fungsi kontrol dari parlemen, seperti hadirnya KAMI (Koalisi Aksi Mednyelematkan Indonesia) yang sudah membuat merah telinga penguasa. Ketiga, pulangnya Habib Rizieq Shihab dari Saudi Arabia yang untuk pertama kali dalam sejarah disambut pendukungnya luar biasa sejak dari Bandara Soekarno-Hatta (10/10).

Pertanyaan penting adalah apakah ketiganya bisa dikapitalisasi menjadi sebuah kekuatan determinan dalam peta besar politik Indonesia mutakhir di tengah kekhawatiran munculnya kembali otoritarianisme Orde Baru dalam bentuk baru setelah banyak pihak merasakan kuatnya pengaruh oligarki ekonomi dan politik yang sangat merugikan lapisan terbesar bangsa Indonesia. Dan itu berarti mengusik eksistensi umat Islam yang selama ini dianggap sangat lemah dari sisi ekonomi dan politik.

Pada tahun 1980-an Prof. Ahmad Syafi’i Ma’arif pernah membuat gambaran bahwa umat Islam di Indonesia itu “numerical majority, but political minority” yang bermakna besar jumlahnya tapi kecil kekuatan politiknya.

Di awal-awal Reformasi mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan Pendiri The Maarif Institute itu bahkan menyebut parpol-parpol yang pasca Reformasi jumlahnya puluhan sudah tidak menarik lagi bicara ideologi. “Ideology is dead in politics”, kata Buya Syafi’i dalam wawancara eksklusif dengan The Jakarta Post (10/10).

Bersatu dalam Strategi

Sekiranya takaran kekuatan politik Islam diukur dari perolehan jumlah suara parpol berbasis Islam dalam setiap Pemilu, maka jumlahnya sejak Pemilu pertama 1955 tidak pernah mencapai 50 persen, mentok di angka 42,9 persen. Pemilu 1982 (27,78 persen), 1999 (35,01 persen), 2004 (40,92 persen), 2009 (22,15 persen), 2014 (29,93 persen), dan 2019 (27.04 persen). Itu pun sudah termasuk PAN dan PKB yang lebih plural dibanding PPP, PKS, dan PBB.

Baca juga: Masa Depan Politik Islam antara Demokrasi dan Kleptokrasi

Ketika terjadi peristiwa monumental Aksi Bela Islam 2 Desember 2016 di Monas Jakarta banyak pihak merasa optimitis bahwa massa berjumlah konon hingga 7 juta orang itu bisa dikonversi menjadi penggerak utama suara Islam pada Pemilu 2019. Faktanya, perolehan suara parpol Islam tetap berada di tengahan. Malah, PBB yang secara ideologis lebih dekat dengan psikologi politik mereka hanya mendapat 0.79 persen (1,09 juta suara) terlepas dari manuver Yusril Ihza Mahendra mendukung Jokowi-Ma’ruf pada laga Pilpres.

Apakah gegap gempita politik sekarang akan berimplikasi positif bagi perolehan suara di Pemilu 2024 ? Tidak mudah menjawab pertanyaan ini.

Pengalaman sejarah membuktikan umat Islam paling sulit bersatu secara politik kecuali di masa Masyumi (1945-1960) walaupun unsur NU telah keluar dan mendirikan parpol sendiri di tahun 1952. Toh koalisi mereka (termasuk PSII) dalam menghadapi PKI dan PNI di dalam dan luar parlemen tetap solid. Tokoh-tokoh mereka juga bersepakat dalam hal-hal yang strategis dan substantif.

Kehadiran parpol-parpol baru berbasis Islam Partai Gelora, Partai Masyumi (Reborn), dan Partai Ummat juga menyiratkan kembali kegalauan lama sulitnya menyatukan visi dan misi para pemimpin alih-alih bersatu dalam satu basis kekuatan untuk konslolidasi demokrasi dan membuka kekuatan tawar (bargaining power) umat yang lebih besar.

Diakui atau tidak kehadiran ketiga parpol baru itu lebih disebabkan perpecahan internal partai lama karena persaingan kepemimpinan. Bukan didorong oleh hasrat membangun peta jalan baru politik Islam yang lebih kolegial dan sinergis. Dari awal sudah kental dengan warna parokial (sempit) kendatipun dibalut tagline universal, seperti Partai Ummat dengan slogan “Menegakkan Keadilan dan Menlawan Kezaliman”.

Demikian pula kehadiran kembali Habib Rizieq di panggung politik akan menjadi teka-teki baru mampukah “kerumunan massa” yang oleh majalah TEMPO disebutnya sebagai mobokrasi akan berubah menjadi amunisi demokrasi dalam melipatgandakan basis kekuatan politik umat?

Tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Jargon perjuangan baru Revolusi Akhlak yang sangat menarik itu apakah mampu mengubah akhlak politik para pejabat negara, termasuk Presiden Jokowi, dalam mengelola pemerintahan?

Sekurang-kurangnya bisakah mendorong pemerintahan menciptakan good governance and clean government sehingga tidak dikuasai oleh segelintir kekuatan ekonomi yang menghisap nyaris tak tersisa sumber daya umat.

Sudah menjadi rahasia umum periode kedua Jokowi makin kuat dikuasai segelintir elite politik dan ekonomi (plutokrasi) yang membuat dia tersandera. Atau justru tidak merasa tersandera atau bahkan telah menikmati dengan penyandera itu? Lolosnya Revisi UU KPK, UU Minerba, UU Corona, maraknya gelombang protes RUU HIP, dan terakhir UU Omnibus Law mengukuhkan konstatasi ini.

Sementara itu munculnya gerakan civil society berlabel gerakan moral KAMI sedkit banyak telah membuat gerah pusat Istana. Terbukti belum apa-apa sudah tiga aktivisnya diciduk dengan tuduhan delik pidana UU ITE, yaitu Jumhur Hidayat dan Syahganda Nainggolan. Safari mantan Panglima TNI Jenderal TNI Pur Gatot Nurmantyo juga dipersekusi oleh elemen massa tidak jelas. Fenomena ini cukup menyimpulkan ada kelompok-kepentingan terpendam (vested interest) yang terusik. Dengan kata lain, ada perilaku/moralitas politik menyimpang yang terancam dengan gerakan ini.

Ketiga faktor di atas kemungkinan akan menjadi gelombang baru politik Islam dengan berbagai persyaratan dan kondisi tertentu. Sebelum itu kita mesti memahami bahwa politik Islam itu juga tergantung bagaimana masyarakat menerjemahkannya apakah politik dalam pengertian ideologis yang ketat (puritan) atau diejawantahkan dalam perjuangan menegakkan demokrasi yang menghargai partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik secara luas. Sebab moralitas politik Islam hanya akan berlaku ketika tatanan sosial berjalan baik. Pada tahap ini saja beberapa pemimpin Islam sudah berbeda pendapat.

Dinamika Pemerintahan dan Luar Negeri

Karena itu enerji baru ini akan menjadi amunisi dalam perjuangan politik umat ke depan dengan beberapa catatan. Pertama, para pemimpin Islam di parlemen dan luar parlemen perlu menyatukan langkah yang tidak kontraproduktif bagi konsolidasi demokrasi yang menghargai kelompok mayoritas dengan berbagai hak-haknya yang melekat. Sudah terbukti teori Gunnar Myrdal di tahun 1970-an dengan trickle down effect-nya gagal. Tidak mungkin yang kecil mendorong yang besar. Meninggalkan egoisme pribadi dan kelompok menjadi keniscayaan. Perbedaan tidak identik dengan perpecahan.

Belajar dari studi kekagalan politik Islam yang dilakukan Oliver Roy dalam bukunya The Failure of Political Islam (1994) di negara-negara mayoritas muslim. Disebutkan, gerakan-gerakan Islam telah gagal merespon tantangan modernisasi dengan menawarkan gagasan alternatif. Pada saat yang sama para pemimpinnya juga terjebak pada persaingan pribadi dan mengedepankan kelompoknya.

Baca juga: Pertaruhan Strategis Politik Islam

Kedua, belajar dari perubahan politik besar di republik ini selalu ditandai dengan dinamika internal dalam negeri (termasuk internal pemerintahan) dan desakan/intervensi dari luar negeri.

Pengamat militer Harold Crouch dalam tesisnya (Military and Politics, 1990) menyatakan, perubahan besar politik di Indonesia hanya akan terjadi jikalau ada perpecahan di internal pemerintahan dan tekanan (pressure) dari luar negeri. Crouch melihatnya pada peristiwa pergantian Orde Lama ke Orde Baru. Tesis ini saya kira juga berlaku pada pergantian Orde Baru ke Reformasi.

Kemenangan Joe Biden dari Partai Demokrat menjadi Presiden AS diperkirakan juga akan berdampak pada politik dalam dan luar negeri Indonesia. Pendulum ke Cina akan dicoba “dipaksa” kembali melihat AS di tengah persaingan global dua adidaya itu. Ini sedkit banyak akan “mengganggu” dominasi oligarki. Kedekatannya dengan pemilih muslim yang lebih dari 80 persen konon Biden akan membuka ruang dialog lebih besar bagi masa depan Islam. Mampukah para pemimpin Islam di Indonesia membaca ini dengan mengesampingkan ego pribadi dan kelompok masing-masing ? Kita lihat saja nanti.

Artikel ini telah dimuat Majalah HIDAYATULLAH edisi Januari 2021.

Artikel Terkait

Back to top button