Banner IDwebhost
Artikel

Mahkamah Konstitusi, Antara Negative Legislator dan Positive Legislator

Banner IDwebhost

Oleh: Sofian

Menyambung tulisan sebelumnya, “Inkonsistensi MK Dalam Memutus Perkara, Sebagai Negative Legislator atau Positive Legislator” saya ingin menelaah lebih jauh kedudukan MK dalam peraturan perundangan di Indonesia. Berdasarkan Pasal Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU Nomor 24 Tahun 2003, MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Kewenangnnya yaitu: Pertama, menguji UU terhadap UUD 45; kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 45; ketiga, memutus pembubaran partai politik; dan keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedang kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran (impeachment).

Dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 juga ditegaskan bahwa MK hanya memiliki kewenangan sebatas menghapus norma (negative legislator). Dengan kewenangan tersebut maka dalam putusan MK terkait pengujian pasal-pasal tentang perzinahan (pasal 284, 285.dan 292) yang terdapat dalam UU KUHPidana, maka MK telah memainkan peran sebagai negative legislator,

Akan tetapi kalau kita menengok ke belakang melihat beberapa putusan-pusatan MK seperti putusan MK No.102/PUU-VII/2009, Putusan No.4/PUU-VII/2009 dan Putusan No.110.111.112.113/PUU-VII/2009, tampaknya MK tak hanya memainkan peran negative legislator. Ketiga putusan tersebut terkait pengujian Pasal 28 dan Pasal 111 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilhan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Demikian juga putusan MK pada kasus permohonan pengujian pasal 77 dari UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terkait perluasan objek dari praperadilan dan beberapa putusan MK lainya, terlihat MK telah memainkan peran sebagai positive legislator.

Itu artinya dalam melakukan pengujian dan memutus perkara, MK dapat memainkan kedua peran tersebut, baik itu sebagai positive legislator maupun negative legislator. Hal ini tentu dilakukan dengan berbagai pertimbangan hakim yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara lmiah maupun etika. Yang terpenting adalah tercapainya keadilan yang substantif bagi masyarakat luas.

Terkait MK melakukan putusan yang bersifat positive legislator Dr. Martitah dalam disertasinya menyatakan bahwa pada konteks MK, Hakim MK membuat putusan yang bersifat positive legislator sebagai perwujudan dari diskresi hakim yang tidak dapat digolongkan sebagai intervensi terhadap ranah legislasi. Diskresi tersebut harus memiliki batasan-batasan agar hakim tidak melakukan sebebas-bebasnya. Selain itu juga harus diatur dalam Hukum Acara MK yang berkaitan dengan kapan hakim MK bersifat positive legislator.

Hal-hal yang perlu diatur adalah: Pertama, hakim berpandangan masalah tersebut waktunya mendesak. Kedua, terjadi kekosongan hukum jika tidak dibuat putusan yang bersifat positive legislator yang dapat menyebabkan chaos dalam masyarakat. Ketiga, adanya kemanfaatan, kemaslahatan dan keadilan substantif yang didasarkan pada tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang ingin dicapai. Keempat, supaya putusan tersebut memiliki dasar hukum serta tidak dipertanyakan lagi oleh publik. Kelima, putusan MK yang bersifat positive legislator, dilaksanakan hanya untuk satu kali dan/atau sampai pembentuk UU, membuat penggantinya. Keenam, hakim MK harus menggunakan “moral reading” dalam membaca norma hukum yang diujikan, sehingga dapat lebih berhati-hati dan selektif dalam membuat putusan yang bersifat positive legislator, karena putusan ini bersifat mengatur, final dan mengikat bagi masyarakat umum.

Dengan dasar ini, semestinya dalam putusan MK No.46/PUU-XIV/2016 tentang pengujian pasal-pasal tentang perzinahan (pasal 284, 285.dan 292) yang terdapat dalam UU KUHPidana, memungkinkan MK dalam melakukan pengujian serta putusan yang bersifat positive legislator. Hal ini dengan pertimbang: Pertama, masih ada kekosongan hukum, karena belum ada aturan yang mengatur tentang LGBT dalam KUHPidana. Kedua, adanya kemanfaatan, kemaslahatan dan keadilan substantif yang didasarkan pada pada tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang ingin dicapai, yakni terwujudnya visi Indonesia terkait ketahanan keluarga. Kasus LGBT sudah sangat mengkhawatirkan sebagai perilaku seks tidak benar yang mengancam ketahanan keluarga berkualitas, yang pada akhirnya akan mengancam ketahanan bangsa. Ketiga, RUU KHUPidana masih dalam proses pembahasan DPR RI yang masih belum tahu kapan disahkan menjadi UU. Keempat, secara teknis mekanisme hubungan antara putusan MK dan proses legislasi di DPR dapat dilihat pada pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan UU  salah satunya berisi tentang tindak lanjut putusan MK. Artinya sekiranya putusan MK mengabulkan permohonan terkait perluasan makna dari pasal-pasal perzinahan tersebut, maka dapat menjadi rekomendasi bagi DPR dalam pembentukan dan perubahan UU KUHPidana.

Karena itu menurut saya, sudah saatnya MK mengubah paradigma pengujian UU terhadap UUD, tidak lagi hanya sebatas melakukan pengujian dan memutus berdasarkan kewenangan yang bersifat prosedural semata, tetapi harus melihat fungsi dibentuknya MK sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitusion). Sehingga  apabila dalam proses pengujian terdapat norma yang belum diatur oleh UU, padahal sangat bertentangan dengan nilai-nilai norma agama yang menjadi basis kontitusi RI dan falsafah Pancasila, MK sudah sepatutnya berani melakukan terobosan, walaupun mungkin terkesan melanggar UU. Yang terpenting kalaupun melanggar, tapi dilakukan agar putusan MK memenuhi keadilan substantif dan mencegah terjadinya kekacauan dalam masyarakat.

Penulis adalah mahasiswa Magister Hukum Tata Negara UNPAD.

Artikel Terkait

Check Also
Close
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker