Artikel

Sebuah Ikhtiar, Kembali Kepada UUD 1945 Asli

Banner IDwebhost

Oleh: dr. Zulkifli S Ekomei, penggugat pembatalan amandemen UUD 1945 versi MPR yang disahkan 10 Agustus 2002

Banyak pihak yang tadinya meragukan efektivitas gugatan saya menolak UUD-45 palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi setelah proses persidangan berlangsung satu tahun lebih, malah berbalik mendukung langkah saya tersebut. Meskipun kemudian harus berakhir anti klimaks dengan Putusan Sela yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili gugatan menolak UUD 1945 palsu tersebut.

Sebagai penghargaan dan rasa terima kasih saya pada semua pihak yang mendukung gugatan tersebut, saya ingin menuliskan harapan-harapan seandainya persidangan dilanjutkan, sambil menunggu jadwal pengajuan memori banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta.

Dalam sidang peradilan, para pihak berperkara wajib mengemukakan reasonings posisi masing-masing, sehingga nampak jelas ke arah mana berpihaknya, apakah mendukung atau menolak UUD 1945 palsu.

Sehingga apabila persidangan tersebut dilanjutkan akan menjadi bagian integral dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena para pihak berperkara wajib mengemukakan pembelaan posisinya berdasarkan kompetensi akademis legal, filosofi, historis dan pengalaman empirik bangsa, bukan dengan cara tidak bernalar dan tidak masuk di akal sehat.

Maka dari itu dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan selanya menyatakan tidak berwenang mengadili perkara gugatan menolak UUD 1945 palsu ini menunjukkan sikap ingin cuci tangan, dan menyerahkan penyelesaiannya dengan cara lain tanpa memikirkan secara seksama segala risiko dan konsekuensinya kepada masyarakat.

Baca juga: Nilai Pancasila Ada di UUD 1945 : “Kita Tidak Butuh UU HIP”

Tindakan seperti ini sesungguhnya bertentangan dengan tugas dan fungsi pengadilan sebagai bagian integral perangkat penyelenggara negara Indonesia di bidang kekuasaan yudikatif. Sungguh suatu tindakan yang tidak senonoh yang tidak patut ditauladani dan amat disesalkan. Dengan istilah dalam bahasa Jawa disebut sebagai “Tinggal glanggang colong playu”. Ungkapan yang digunakan untuk menyebut perilaku pengecut, yakni memilih meninggalkan arena pertempuran dengan melarikan diri.

Tentu saja saya tidak akan menyerah begitu saja. Dengan keyakinan bahwa yang saya lakukan adalah sebagai pemenuhan atas hak dan kewajiban sebagai warga negara yang sama kedudukannya di depan hukum. Saya terpanggil untuk ikut berperan serta mewujudkan kembali Indonesia sesuai cita-cita para pendiri bangsa berdasarkan Undang-undang Dasar 18 Agustus 1945.

Menurut saya, kita tak sedang butuh kemenangan apa-apa. Bagi saya, di setiap kehadiran kita haruslah menyadari bahwa kita harus menyalakan cahaya meski kecil, di keremangan rimba raya hukum dan politik kekuasaan di Indonesia. Karena musuh kita bersama adalah kehilangan akal sehat kemanusiaan.

Ini senada dengan quote founding father , “Intelegensia Indonesia memiliki tanggung jawab intelektual untuk membela ide-ide dan nilai-nilai moral bangsanya. Mereka yang melepas tanggung jawab ini demi nafsu politik berarti telah mengkhianati fungsi dan bangsa mereka.” (Mohammad Hatta, 1957)

Kepada para pendukung berlakunya kembali UUD 1945 asli, karya agung para pendiri negeri ini, saya mengucapkan terimakasih. Penghargaan setinggi-tingginya atas support semangat dan doa yang mengalir tiada habisnya.

Baca juga: Batalkan RUU HIP, Tanpa Kompromi!

Saya mengajak untuk bersama-sama tetap berjuang menyelamatkan bangsa dan negara, yakinlah bahwa kebenaran tidak bisa ditukar dengan pembenaran. Karena di atas kebenaran ada keyakinan yang merupakan suasana kebatinan yang paling mendalam, wetenschap hintergrund. Tan Hanna Dharma Mangrwa, tak ada kebenaran yang mendua. Salam Patriot Proklamasi!! (MA-AMz)

Back to top button