Banner IDwebhost
Artikel

Membaca Arah Gerakan Tolak Omnibus Law

Banner IDwebhost

Oleh: Ali Mahyail F (Pemerhati Sosial/Komisioner Bawaslu Bekasi)

Sesaat setelah palu pengesahan Omnibus Law diketuk pada 5 Oktober 2020, maka gerakan rakyat dan mahasiswa mulai melakukan ‘long march’ panjang menolak pengesahan itu. Gerakan yang mula-mula diinisiasi oleh organisasi-organisasi buruh mulai menemukan momentum untuk berkolaborasi dengan mahasiswa, pemuda dan bahkan pelajar untuk menolak undang-undang Cipta Kerja tersebut. Kaum penolak memyebutnya undang-undang CILAKA (Cipta Lapangan Kerja).

Proses pematangan dan kelahiran UU ini dinilai cacat, baik secara prosedur maupun substansi, banyak kalangan yang masih terus mengkritisi, bahkan ormas-ormas terbesar di negara ini seperti NU dan Muhammadiyah pun masih belum bisa menerima sebagian isi dari UU tersebut. Wajar saja, dalam keadaan seperti itu ditulis dengan nada satire oleh Erros Djarot, “Ketika palu Omnibus Law diketuk dalam kegelapan, maka rakyatpun berbondong turun kejalan sambil membawa obor untuk menghalau kegelapan, mereka meneriakkan tuntutan: Keadilan harus ditegakkan!”

Mengapa Omnibus Law mampu menyatukan dan menggerakkan seluruh elemen msyarakat (pekerja, buruh, mahasiswa dan pelajar)? Bahkan organisasi ekstra mahasiswa yang selama ini sering dipersonifikasikan dekat dengan kekuasaan, seperti GMNI, PMII, HMI dan lainnya, turut serta ambil bagian dalam demonstrasi massif tersebut. Berhari-hari dan berjilid-jilid, merata hampir di seluruh kota besar di Indonesia.

Melihat fenomena, di mana semua organisasi itu bergerak secara serentak dan simultan, dengan derap langkah dan tarikan nafas yang sama, maka dapat dipastikan ada suasana kebatinan yang sama, walaupun ada beberapa kasus yang di ungkap polisi bahwa mereka yang demo itu tidak mengerti isi UU Ciptaker tersebut, tetapi secara keseluruhan ada kesamaan ‘sesuatu’ yang mereka rasakan, yaitu: Rasa keadilan yang terkoyak!

Palu sidang yang seharusnya milik rakyat karena itu merupakan pengejawentahan dari suara rakyat, digunakan secara ugal-ugalan (istilah Prof. Zainal Arifin Mochtar) untuk mengesahkan UU yang masih menjadi perdebatan.

Pemerintah sepertinya harus mengeluarkan semua jurus simpanan untuk meredupkan gerakan itu. Mulai dari melakukan klarifikasi bahwa UU tersebut semata mata hanya demi kebaikan rakyat dan proses kelahirannya pun sudah melalui prosedur yang benar. Pemerintah juga melakukan cara-cara persuasif (undangan dialog tokoh gerakan) bahkan sampai melakukan tindakan yang terkesan ekstrem/represif (kekerasan dan penangkapan aktifis). Tetapi kenapa gerakan tolak Omnibus Law tersebut belum juga surut? Kemana arah gerakan ini sesungguhnya, dan seberapa kuat gerakan ini akan terus berlanjut?

Sesungguhnya demonstrasi (baca: gerakan) menolak Omnibus Law memang bukan gerakan yang langsung menohok pusat kekuasaan politik nasional. Isu yang diusung pun lebih dominan kepada cluster ketenagakerjaan, soal kontrak kerja seumur hidup, tunjangan PHK yang dikurangi, dan persoalan-persoalan ketenaga kerjaan lainnya. Sedikit tambahan isu, misalnya soal ‘karpet merah’ untuk investor (baca: asing/aseng) yang seolah mengancam eksistensi keberadaan pribumi, menindas dan menyengsarakan rakyat.

Pada paragrap pertama, murni persoalan buruh, di situ lah kaum buruh akan berjibaku dan berjuang untuk mempertaruhkan eksistensinya, ‘No point to return, tidak ada kata berhenti’ begitu kata pemimpinnya. Gerakan kaum buruh memang seringkali menjadi gerakan yang panjang dan kuat staminannya. Kondisi ini karena memang organ buruh memiliki infrastruktur yang memadai untuk bergerak termasuk dukungan logistik dari dalam organisasinya sendiri, buruh akan head to head dengan pemerintah. Langkah terbaik adalah terus melakukan dialog dengan semua organ buruh terkait tuntutan yang mereka suarakan, mengakomodir dalam bentuk Perpu atau PP misalnya, adalah satu jalan keluar yang bijaksana.

Kondisi ini akan memakan waktu cukup panjang, walaupun secara politik tidak terlalu besar berpengaruh terhadap kepemimpinan nasional tetapi akan menghambat target-target pemerintah dalam menjalankan agenda kemakmuran nasional. Apalagi di masa pandemi seperti ini, di mana langkah pemerintah sangat terbatas untuk dapat menjalankan program kerjanya, karena kondisi pertumbuhan ekonomi yang kembali minus.

Pada paragrap kedua, organisasi-organisasi mahasiswa dan pemuda lah yang akan mengambil posisi, menyuarakan keadilan rakyat, tentang hak hak rakyat yang terancam dirampas oleh Omnibus Law, bahkan tentang kepemimpinan nasional yang dinilai gagal dalam menyejahterakan rakyat dan oleh karena itu harus dicabut mandatnya.

Gerakan mahasiswa kali ini memang terbilang massif dan panjang karena menemukan momentum Omnibus Law, tetapi itu saja belum cukup untuk terus menggelembungkan gerakan aksi mahasiwa ini, kecuali ada faktor x yang dapat memicu gerakan ini, beda dengan aksi mahasiswa 98, begitu banyak variabel yang mempengaruhi kejatuhan pemimpin nasional saat itu seperti gerakan mahasiswa menjadi trigger dalam proses itu.

Saat ini kondisi pemerintah begitu kuat dengan dukungan mayoritas parlemen dan semua eksekutif saat ini adalah ‘all president man’. Jadi tanpa tambahan faktor lain (ekonomi yang ambruk misalnya), akan sulit terwujud gerakan mahasiswa untuk cabut mandat ini sukses, ditambah stamina dan infrastruktur gerakan mahasiswa memang tidak sebagus yang dimiliki organisasi kaum buruh, mahasiswa mungkin akan terus bergerak dengan stamina terbatas yang dimiliki, sambil menunggu momentum besar yang akan terjadi. Jika tidak ada, maka akan seperti gerakan tolak UU KPK membesar dan setelah itu berhenti. Adapun yang tersisa hanyalah gerakan-gerakan kecil dari para aktifis sejati, yang terus menyuarakan kebenaran dan keadilan untuk rakyat Indonesia.
Fiat justisia et pereat mundus

(Fn)

Bekasi, 22 oktober 2020

Artikel Terkait