Banner IDwebhost
BeritaFeatured

Himsataki Desak Jokowi Copot Menaker Hanif dan Dirjen Binapenta dan PKK

Banner IDwebhost

Kanigoro.com – Sekretaris Jenderal  (Sekjend) Himpunan Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Himsataki), Amin Balbaid mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mengganti Menteri Tenaga Kerja (Menaker) dan Dirjen Binapenta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Kemnaker dalam kepemimpinannya disinyalir telah membuat kebijakan yang menciptakan monopoli/diskriminasi penempatan dan perlindungan TKI ke Saudi Arabia Timur Tengah,” ungkap Amin kepada Para  Awak Media di Jakarta, Selasa , (23/04).

Dijelaskannya, dalam 4,5 tahun terakhir ini, selama menjabat Menaker, Hanif Dhakiri dan Dirjen Binapenta Kemnaker Maruli Tambunan  sebagai penanggung jawab teknis penempatan TKI ke luar negeri tidak mampu memecahkan permasalahan TKI di luar negeri khususnya di Saudi Arabia dan Timur Tengah. Sejak 2011. Pemerintah telah melakukan Moratorium TKI ke Saudi Arabia. Di mana  tahun 2015 Menteri Hanif Dhakiri telah mengeluarkan SK Penutupan penempatan TKI ke 22 negara di Timur Tengah. Pada  Desember 2018, Menaker Hanif Dhakiri mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang Peraturan Pelaksana Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran di Kerajaan Saudi Arabia melalui sistem satu Kanal.

Kebijakan tersebut tentunya sangat menggembirakan PPTKIS yang telah menunggu hampir 8 tahun lamanya.

Namun sayangnya, SK Menteri tersebut dirasakan atau diduga telah menciptakan sistem diskriminasi dan monopoli, dengan menggunakan pihak lain.

“Penempatan model seperti ini dinilainya  Ilegal, bisa terkena UU Perdagangan Orang,” kata Amin.

Menurutnya, selama 4,5 Tahun, Hanif  Dhakiri tidak pernah menggubris keluhan atas  permasalahan yang dihadapi PPTKIS.

Bahkan orang nomor satu di Kemnaker itu terkesan  tenang saja. Sekjen Himsataki Amin menilai SK Menteri Nomor 291/2018 tersebut tampak dengan jelas mengarah ke Diskriminasi dan monopoli. Amin juga menduga dengan kebijakan ini ada aliran dana yang besar yang akan masuk.

“Sehubungan dengan itu Himsataki berharap ke KPK ikut mengawasi penempatan TKI ke Saudi Arabia tersebut karena diduga akan ada aliran Dana Besar yang mengalir untuk bisa menempatkan TKI ke Saudi Arabia,” ujar Amin.

Sebelumnya, Himsataki telah mengirim surat ke pejabat Kemnaker atas SK tersebut. Namun surat Himsataki tidak mendapat tanggapan atau respons, dan ketika kami mencoba menemui, pejabat teras Kemnaker.

“Kedatangan kami sia-sia, tidak  diterima pejabat yang seharusnya melayani masyarakat,” ungkapnya. Untuk itu, Himsataki  meminta kepada Presiden Jokowi  mencopot kedua pejabat tersebut (Azw/Fn).

Artikel Terkait

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker