Artikel

Strategi Indonesia Menuju Pusat Keuangan Islam Dunia

Banner IDwebhost

Oleh Muhammad Shodiq

Peta kekuatan pusat keuangan dunia mengalami perubahan secara signifikan dalam beberapa tahun belakangan ini. Islamic equity fund mengalami pertumbuhan yang sangat kuat sejak pertengahan era 1990-an. Pada tahun 1996 terdapat 29 Islamic funds mencapai nilai 800 juta dollar AS. Seiring meningkatnya investasi di sektor Islamic equity fund, investor internasional Kuwait berkolaborasi dengan grup FTSE, sebuah perusahaan independen index global yang bermarkas di London meluncurkan seri Islamic equity index yang pertama di dunia yakni, FTSE Global Islamic Index Series (GIIS) pada tahun 1998. Selanjutnya, pada tahun 1999 Dow Jones juga meluncurkan Dow Jones Islamic market index (DJIMI) yang melakukan tracking terhadap kinerja perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam di 34 negara.

Bursa Efek Indonesia berkolaborasi bersama PT. Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000 menargetkan para investor yang berminat untuk menempatkan dananya pada produk keuangan Islam. Dengan adanya index tersebut, memudahkan para investor untuk memilih saham-saham yang memenuhi aspek kepatuhan syariah.

Sejak November 2007 Bapepam –LK telah menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) yang berisi daftar saham-saham syariah di Indonesia. Selama ini, investasi Syariah di pasar modal Indonesia identik dengan Jakarta Islamic Index (JII) yang hanya terdiri dari 30 saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Padahal Efek Syariah yang terdapat di pasar modal Indonesia bukan hanya 30 saham Syariah yang menjadi konstituen JII saja tetapi terdiri dari berbagai macam jenis Efek selain saham Syariah yaitu Sukuk, dan reksadana Syariah.

Dalam menentukan atau menyeleksi efek syariah, Bapepam & LK (sekarang menjadi OJK) di bantu oleh DSN-MUI. Kerjasama antara Bapepam & LK dan DSN-MUI dimaksudkan agar penggunaan prinsip-prinsip syariah di pasar modal dalam menyeleksi efek yang memenuhi kriteria syariah dapat lebih optimal, mengingat DSN-MUI merupakan satu-satunya lembaga di Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia.

Hasil seleksi efek syariah yang telah dilakukan oleh Bapepam & LK (sekarang menjadi OJK) dan DSN-MUI tersebut dituangkan ke dalam suatu Daftar Efek Syariah (DES).Keberadaan DES dilanjutkan dengan peluncuran ISSI merupakan indeks saham yang mencerminkan keseluruhan saham syariah yang tercatat di BEI. Konstituen ISSI adalah keseluruhan saham syariah tercatat di BEI dan terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES) pada 12 Mei 2011.

Per 31 Oktober 2017, Bursa Efek Indonesia mencatat kenaikan produk keuangan yang berbasis syariah mencapai 347 saham dari total 563 saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau 61 persen dari seluruh total saham mencapai nilai Rp 3.500 trilliun ( 259 milliar dollar AS). Kapitalisasi pasar dari saham syariah mencapai 53 persen dari total pangsa pasar saham. Jakarta Islamic Index( JII) memiliki 30 saham syariah dengan nilai Rp 2.100 trilliun (161 milliar dollar AS) atau setara 32.7 persen dari total kapitalisasi pasar. Namun demikian, investor produk syariah baru mencapai sekitar 5.000 investor atau sekitar 1 persen dari total investor.

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan sektor keuangan syariah baik dari sisi perbankan, pasar modal maupun pasar saham. Berdasarkan data Bank Dunia, PDB Indonesia per Desember 2016 telah mencapai 932 milliar dollar AS. Indonesia merupakan salah satu Negara dengan pertumbuhan tertinggi di Asia. Indonesia dengan populasi Muslim mencapai 209 juta atau setara 13 persen populasi Muslim dunia merupakan potensi yang sangat besar untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan Islam di dunia.

Tingkat penetrasi sektor perbankan di Indonesia masih tergolong rendah baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Hanya 17 persen penduduk yang memiliki akses terhadap produk pembiayaan perbankan, 40 persen penduduk sama sekali tidak memiliki akses terhadap produk keuangan baik formal maupun non formal. Pangsa pasar perbankan syariah juga masih kecil di kisaran 5 persen dari total pangsa pasar perbankan nasional. Tingkat kedalaman pasar keuangan Indonesia juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan Negara-negara ASEAN lainnya. Tingkat kedalaman produk keuangan diukur antara lain dari rasio kapitalisasi pasar saham terhadap PDB, rasio obligasi baik obligasi pemerintah maupun perusahaan terhadap ODB dan rasio pasar uang antar bank terhadap PDB.

Demikian juga terkait tingkat kesiapan pasar keuangan syariah di Indonesia juga masih dalam fase pengembangan terkait inovasi produk, kelengkapan infrastruktur pendukung, kerangka kebijakan, sumber daya insani, teknologi informasi dan kesadaran masyarakatnya. Ada lima hal mendasar yang penting untuk disiapkan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan Islam di dunia. Pertama, inovasi produk untuk memenuhi kebutuhan pasar serta meningkatkan likuiditas. Sejumlah inisiatif yang dapat dikembangkan antara lain pengembangan sukuk pemda, Islamic REITs, metodologi pemeringkatan sukuk, platform pengembangan akses investor retail untuk masuk pasar primer sukuk. Dalam upaya peningkatan likuiditas perlu dilakukan upaya perluasan basis investor termasuk investor institusi global, institusi syariah dan investor retail. Inovasi pengembangan produk antara lain green bonds, produk derivatif syariah yang diharapkan bisa menambah basis investor pasar modal. Kedua, penguatan infrastruktur untuk mendorong kemudahan penerbitan sukuk terutama sukuk korporasi dan sukuk pemda serta peningkatan transaksi perdagangan di pasar sekunder bagi investor institusi maupun retail dengan pemberian insentif berupa diskon pajak, relaksasi ketentuan portfolio reksadana syariah, peraturan manajemen investasi syariah, dsb. Ketiga, Penguatan kerangka aturan dan kebijakan perpajakan, penguatan peran bank dan bank dalam pengembangan pasar modal. Keempat, pengembangan sumber daya insani (SDI) dan teknologi informasi melalui pendidikan dan pelatihan bagi seluruh pemangku kepentingan keuangan syariah serta pengembangan stock screening syariah. Kelima, peningkatan promosi dan kampanye ekonomi syariah kepada seluruh pemangku kepentingan ekonomi syariah

Muhammad Shodiq
Vice President- Micro Small & Medium Enterprises & Syariah Academy Head CIMB Niaga Indonesia. Penulis buku Islamic Banking & Finance in Indonesia: A Critical Analysis. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis. Artikel dimuat di The Jakarta Post edisi 17 November 2017 dengan judul Developing Indonesia as Islamic Finance Hub

Artikel Terkait

Back to top button