Banner IDwebhost
Artikel

Jalan Memutar Menghindar “Status” Bencana Nasional

Banner IDwebhost

Oleh Dr. Chazali H. Situmorang/Dosen FISIP UNAS- Pemerhati Kebijakan Publik

Artikel ini saya tulis, sebagai kelanjutan atas artikel sebelumnya dengan judul PERINTAH UNDANG-UNDANG TENTANG STATUS BENCANA NASIONAL, (www.jurnalsocialsecurity.com). tanggal 21 Agustus 2018, merupakan Trending Topic di media cetak dan elektronik.

Berbagai pendapat dan pandangan di berbagai media, menimbulkan tidak semakin jelasnya soal status Bencana Nasional. Pejabat Tinggi Pemerintah ada menyatakan bahwa apa perlunya status. Yang penting besarnya perhatian dan dukungan pemerintah untuk membantu penanganan bencana di Lombok.

Bahkan sudah ada surat edaran Menteri Dalam Negeri agar Pemerintah Daerah menyisihkan APBDnya untuk membantu keuangan Pemda Provinsi NTB. Pemda ada yang siap membantu, tetapi banyak juga yang ragu bahkan menolak dengan alasan macam-macan antara lain dana yang terbatas, sampai dengan lemahnya regulasi untuk merealokasi atau merevisi APBD.

Mendagri berkelit. Surat Edaran tidak bersifat wajib. Nah, jadi tak selesai juga soal kebutuhan dana untuk Pemda Provinsi NTB.

Ada lagi pertimbangan tidak dibuatnya status bencana nasional, karena tidak memenuhi 3 unsur yaitu pertama, masih berfungsinya pemerintah daerah walaupun dibawah tenda; kedua,  apabila akses terhadap sumber daya nasional tidak tersedia; dan ketiga jika ada hambatan regulasi.

Ketiga unsur tersebut di atas, tidak ada dasar rujukannya. Walaupun bisa diperdebatkan ketiga unsur tersebut. Soal berfungsinya pemerintah daerah, ukurannya apa, hanya karena mereka tetap hadir dan pasang meja di tenda-tenda darurat. Padahal nyatanya Pemda Provinsi NTB menyatakan ketidakmampuannya dengan membuat surat meminta bantuan kepada Menteri Dalam Negeri.

Akses terhadap sumber daya nasional sejauh mana ketersediaannya. Dari Jakarta ke Mataram melalui transportasi udara tidak ada masalah, tetapi akses bantuan untuk korban bencana ke titik-titik lokasi apa tidak ada hambatan, dan masih banyak yang belum terbuka aksesnya. Sehingga korban itu sendiri yang datang ke posko-posko bansos, untuk mendapat dukungan logistik.

Soal regulasi, apa benar tidak ada masalah. Kewenangan BNPB akan terbatas dalam memobilisasi dana yang dibutuhkan. Kecuali jika adanya status bencana nasional, maka ada kewenangan lebih yang diberikan undang-undang untuk menangani kedaruratan bencana. Buktinya apa. Menurut berita diberbagai media, dana yang digelontorkan BNPB baru sekitar 38 miliar, padahal kerugian sudah diduga ribuan triliun rupiah.

Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007, sebenarnya sudah memberikan tuntunan dan pedoman kepada Pemerintah apa yang harus dilakukan jika terjadinya bencana. Sesuatu landasan hukum yang tidak dimiliki pada saat terjadinya tsunami di Aceh, dan Bantul Yogyakarta.

Secara terang benderang pasal 7 Ayat (2) Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi: a. jumlah korban; b. kerugian harta benda; c. kerusakan prasarana dan sarana; d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Jadi pasal 7 ayat (2), dan ayat (3) tidak multi tafsir, dan dalam penjelasan disebut cukup jelas. Kok tidak menjadi rujukan pemerintah. Sesuatu yang tidak masuk dalam akal sehat masyarakat yang normal.

Dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), tidak ada frasa yang menyebutkan unsur pemerintah daerah, akses terhadap sumber daya nasional, dan persoalan regulasi. Jadi mana yang mau kita pakai? Apakah Undang-Undang atau pendapat pejabat pemerintah.

Memang ada “bom waktu” yang ditinggalkan Pemerintah Presiden SBY, yang luput atau tidak dianggap sebagai “bom” oleh Pemerintahan Presiden Jokowi. Yaitu perintah pasal 7 ayat (3), untuk membuat Perpres mengenai penetapan status dan tingkatan bencana. Dari tahun 2007 sampai dengan 2014, Perpres dimaksud tidak dibuat oleh Pemerintah SBY. Di lain pihak Pemerintah SBY sudah membuat PP Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, tanggal 28 Februari 2008.

Kelalaian ini diteruskan oleh Pemerintah Presiden Jokowi, dan akibatnya benar-benar menjadi polemik bagi Pemerintah untuk menetapkan staus bencana nasional karena tidak ada indikator kuantitatifnya. Maka jalan pintas yang diambil yaitu tadi, tidak perlu status, tetapi comitment dan dukungan pemerintah untuk membantu masyarakat NTB yang mengalami musibah sangat besar, dan Presiden Jokowi setiap saat tidak luput perhatiannya atas perkembangan gempa yang tidak pasti kapan berakhir.

Sebagai bukti keseriusan pemerintah, dengan asumsi tidak perlu menaikkan status dan tingkatan bencana, maka dilakukan jalan memutar, dengan akan diterbitkannya Instruksi Presiden. Tetapi sudah ditegaskan bahwa Inpres bukan terekait peningkatan status bencana nasional. Jelas bukan?

Jalan memutar menuju Inpres
Saya tidak tahu persis, apa sebenarnya isi Inpres terkait bencana alam Lombok yang akan dikeluarkan Presiden. Tetapi dugaan saya, tentu tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk memobilisasi perangkat pemerintah pusat/ daerah, dan masyarakat untuk bergotong royong membantu penanganan bencana alam Lombok, khususnya terhadap korban, untuk mendapatkan hak-hak dasarnya sesuai dengan harkat kemanusiaan.

Mari kita coba memahami makna atau deskripsi dari Instruksi Presiden menurut Kamus 123 (lihat Google) yaitu : bentuk arahan/ tuntunan dalam hal suatu pelaksanaan tugas dan pekerjaan dari Presiden yang hanya dapat mengikat menteri, kepala lembaga pemerintah nondepartemen, atau pejabat-pejabat pemerintah yang berkedudukan di bawah (merupakan pembantu) presiden dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan. 

Dimana posisi Inpres, jika mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu pada BAB III JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ayat (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ternyata Inpres tidak termasuk dalam Jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Dimana kekuatan hukumnya, jika menyangkut penggunaan asset dan dana Pemerintah?.

Jika mengacu pada deskripsi Inpres, hanya ditujukan pada aparatur dan lembaga pemerintah, tidak dapat dijadikan dasar untuk memobilisasi dana masyarakat karena lemah landasan hukumnya.

Ada kekahawatiran, Inpres dimaksud tidak efektif untuk mengatasi kondisi kedaruratan, rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana alam masyarakat Lombok.

Bagaimana sebaiknya?

Kalau pemerintah berkenan, sebaiknya waktu yang ada digunakan untuk mempersiapkan Perpres. Tugaskan saja BNPB untuk menyiapkan konsep Peraturan Presiden tentang status dan tingkat bencana nasional, dengan menggunakan data-data empiris, dan retrospektif kejadian bencana alam 5 tahun terakhir sebagai base line. Selanjutnya dirumuskan 5 indikator bencana nasional secara kuantitatif. Itu bukan pekerjaan yang sulit karena di BNPB banyak para ahli dan pemikir yang dapat merumuskannya.

Pekerjaan tersebut pasti dapat diselesaikan dalam 2 hari kalau didasarkan tekad dan comitment yang kuat untuk menyelesaikan persoalan yang memerlukan kecepatan dan ketepatan bertindak.

Tiga hari kedepan Bapak Presiden sudah dapat menandatangani Perpres dimaksud, dan pada hari yang sama membuat MAKLUMAT TENTANG STATUS BENCANA NASIONAL PULAU LOMBOK DAN DAERAH TERDAMPAK.

Tiba-tiba saya terbangun, karena dibangunkan oleh bell di hp saya. Waktu sudah jam 04.30 wib. Rupanya saya baru terjaga dari mimpi bahwa Presiden Jokowi akan menerbitkan Maklumat Status Bencana Nasional Lombok. Muidah-mudahan jagi kenyataan. Saya bergegas ke kamar mandi mengambil wuduk untuk siap-siap sholat Subuh, yang biasanya saya lanjutkan dengan doa pada Allah SWT, agar Allah dengan kekuasaan Mu mengakhiri gempa bumi di Pulau Lombok. Amiin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham. Selamat Idul Adha. Maaf lahir bathin.

Cibubur 22 Agustus 2018

Artikel Terkait