Artikel

Saatnya Mensos Non Partisan

Banner IDwebhost

Oleh : Chazali H. Situmorang (Pemerhati Kebijakan Publik)

Sepekan ini sudah semakin kencang hembusan angin akan terjadinya perombakan kabinet. Presiden Jokowi berencana akan segera mengisi jabatan Menteri yang kosong di dua kementerian yakni Kementerian Sosial dan kementerian Kelautan dan Perikanan.

Disamping itu, juga akan ada pergeseran kursi Menteri. Ada yang terpental, disamping ada yang masuk sebagai wajah baru. Pergeseran maupun pergantian juga akan terjadi di Kementerian Kesehatan, Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertanian. Cukup banyak lokomotif yang berpindah rel jalur perjalanannya. Menarik untuk di analisis sebelum kotak pandoranya di buka Presiden Jokowi.

Saya tidak membahas seluruh perombakan itu, karena tidak sampai sejauh itu pemahaman saya. Yang menjadi fokus adalah pengisian jabatan Menteri Sosial yang ditinggalkan Juliari Peter Batubara, pengurus teras PDIP, yang tersangkut perkara suap dan ditahan KPK.

Baca juga: Kemensos Siap Buka Akses Informasi Bagi KPK dalam Kasus Korupsi Bansos

Dari zaman Orde Baru sampai sekarang, sebagian besar Mensos dipegang partai politik. Zaman Orde baru pernah dipegang P3 (Mintareja), dan berikutnya dari Golkar.

Sejak reformasi sampai sekarang, Mensos itu berasal dari P3, PKS, Golkar dan saat ini PDIP. Tidak dapat dipungkiri begitu besarnya minat partai untuk menempatkan kadernya menjadi Menteri, tidak terlepan dari tugas dan fungsi Kmensos yang begitu luas, dan jangkauan masyarakat disemua lapisan, golongan, dan etnis bangsa.

Kemensos mencatat ada 27 jenis Penyandang Masaalah Kesejahteran Sosial yang harus ditangani. Mulai dari persoalan kemiskinan, penyandang cacat ( semua jenis cacat/disabilitas), lansia khususnya yang terlantar, pemberdayaan masyarakat, pembinaan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, dan semua yang terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, PMKS terlantar. Termasuk juga mengurus puluhan panti sosial di beberapa propinsi, yang dulunya ada sekitar 250 panti sosial, dan karena otonomi daerah sebagian besar diserahkan ke Pemerintah Kab/Kota.

Baca juga: Mensos: Dana Stimulus Rp 405 T untuk Penanganan Covid-19 Tanda Bahwa Negara Hadir

Dukungan pemerintah sejak 3 tahun terakhir ini luar biasa. APBN nya melonjak naik tajam, yang pada awal reformasi (Depsos baru), tidak sampai Rp. 1 triliun, naik 100 kali menjadi sekitar Rp. 100 triliun lebih saat ini dengan program unggulan PKH, BPNT, BLT, Program UEP KUBE, dan jaminan sosial bagi penyandang cacat dan lansia terlantar.

Bahkan pada tahun 2021, Kemensos termasuk 10 kementerian yang mendapatkan APBN terbesar. Kemensos diurutan keempat sebesar Rp. 92,8 triliun setelah Kementerian PU (149,8 triliun), Kementerian Pertahanan ( 137,3 triliun) dan Kepolisian (112,1 triliun).

Persoalan yang dihadapi Menteri dari kalangan partai, adalah sulit untuk menghindar dari tekanan kepentingan partai atau aktivis-aktivis partai, untuk memanfaatkan dana APBN, baik secara langsung maupun tidak langsung kepentingan mendulang suara di masyarakat, yang berakibat prinsip imparsial tidak bisa diterapkan Kemensos secara maksimal.

Karena umumnya penerima manfaat adalah mereka yang lemah, miskin, dan tidak berdaya, tentu tidak punya kemampuan dan kemauan untuk protes apapun yang diberikan kementerian. Apakah sesuai dengan standar kebutuhan atau tidak, dalam hati mereka bersyukur dapat bantuan, dibandingkan mereka yang kondisinya sama tetapi belum tersentuh bantuan.

Sering terjadi pergumulan pemikiran dikalangan birokrasi Kemensos yang umumnya berlatar belakang pendidikan pekerja sosial, menghadapi kenyataan dilapangan dengan kebijakan menteri yang telah diwarnai kepentingan partai yang merugikan hak klien ( penerima manfaat), akhirnya putus asa dan larut dengan arus kebijakan tersebut. Karena sudah begitu lama situasi itu, para penyelenggara pemerintah itu ikut menikmati, dan sedang berada di comfort zone, walapun ada yang masih mempunyai idealisme jiwa pekerja sosial yang masih tetap terjaga sampai saat ini.

Pengalaman puluhan tahun dengan situasi yang ada itu, dan kedepan ini harapan pemerintah sangatlah besar kepada Kemensos untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan dan PMKS, dibuktikan peningkatan anggaran APBN yang luar biasa, memerlukan kebijakan yang jelas, dan kepemimpinan yang kuat. Kebijakan akan jelas, dan kepemimpinan semakin kuat jika independen, tidak ada tekanan dari manapun.

Kebijakan semakin kabur dan kepemimpinan ibarat “ayam sayur”, jika himpitan tekanan begitu besar sehingga tidak lagi dapat berpikir jernih dan waras, akhirnya “terpeleset”. Ada pepatah kuno, ada yang bilang dari China, “ikan membusuk dimulai dari kepalanya”. Merupakan perumpamaan yang tepat untuk menggambarkan bagaimana sebenarnya penyelenggaraan pemerintahan di suatu kementerian.

Baca juga: Najwa Shihab Bakal Jadi Mensos?

Agar Kemensos para birokratnya dapat bekerja secara profesional, berintegritas, dengan hati nurani, maka diperlukan figur seorang Menteri yang kuat, berintegritas, tegas, dan yang terpenting dari semua itu adalah non partisan yaitu idak terikat dengan golongan atau partai politik manapun.

Siapa saja mereka, dan dimana bisa didapat, memang tidak mudah. Tetapi Presiden Jokowi yang sudah berpengalaman 6 tahun jadi Presiden tentu sudah dapat mengamati figur-figur yang non partisan itu. Bisa dari kalngan intelektual akademisi yang sudah punya pengalaman bekerja di lembaga pemerintah, dari kalangan Militer, dan juga dari aktivis LSM peduli sosial, atau yang lainnya.

Dari berbagai kalangan itu, ada satu diantaranya yang menurut pengamatan kami tepat untuk nenjadi Menteri Sosial yaitu Doni Monardo yang saat ini sebagai Kepala BNPB dan Ketua satgas Covid-19. Masyarakat luas sudah mengenal luas kiprah beliau baik sebagai Kepala BNPB / Ketua Satgas Covid-19 dan sebelumnya sebagai Panglima Kodam Siliwangi.

Saya tidak mengenal Pak Doni secara pribadi, kecuali dari berbagai media, tetapi Pak Jokowi pasti mengenal baik. Jelas Pak Doni non partisan karena masih militer aktif dengan pangkat Letnan Jenderal TNI. Berpenampilan tenang, tapi tegas dan terlihat all out dalam melaksanakan tugas selama ini sebagai Kepala BNPB dan Ketua Satgas Covid-19.

Jika memang harus ada kapling PDIP untuk jatah Menteri, Presiden Jokowi tentu dapat berembuk dengan Ketua Partai untuk jabatan Menteri lainnya yang tidak begitu berdampak luas pada seluruh masyarakat.

Gagasan pemikiran ini, bukan untuk mendiskreditkan partai manapun, tetapi jika kita ingin mewujudkan Zaken Kabinet. Dalam Kabinet Presidential saat ini, ruang gerak untuk kader-kader politik sangat luas. Anggota DPR/MPR di isi oleh para politisi, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati di duduki oleh politisi atau mereka yang di dukung partai politik. Hanya untuk anggota kabinet yang hak prerogatifnya dimiliki oleh Presiden, tetapi secara beramai-ramai diperebutkan oleh para Ketua Partai. Kasihan Presiden Jokowi. Semoga dalam menyusun perombakan Kabinet Indonesia Maju, tidak terlalu banyak berkompromi.

Artikel Terkait

Back to top button