Berita

Webinar LesPK Yogyakarta: Mengelola Kebhinekaan dan Merawat Keindonesiaan

Kanigoro.com – Webinar, atau seminar virtual dengan platform zoom yang diselenggarakan oleh LesPK Yogyakarta, Sabtu (1/8), menggoreskan beberapa catatan yang menyentuh.

Tema Mengelola Kebhinekaan dan Merawat Keindonesiaan disorot dari berbagai sudut pandang para narasumber yang dilibatkan. Dari sisi penyebaran agama misalnya, Dr. M. Shamsi Ali, Lc.,MA., Director of Jamaica Muslim Centre, New York, AS, menandaskan perlunya pembelajaran dan penyebaran Islam substansial, bukan islam formal.

“Islam substansial lebih dekat dengan nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian dan pembelaan kelompok lemah secara universal. Penghargaan terhadap keberagaman, toleransi, dan kerjasama menjadi kebutuhan kita bersama,” kata Shamsi Ali.

Dr. M. Shamsi Ali, Lc.,MA., Director of Jamaica Muslim Centre, New York, AS.

Sementara itu, Dr. Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberi keadilan pada semua warga. Bukan keadilan pada kelompok tertentu.

“Hal ini sebagai penjabaran dari amanat pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jika hal ini tidak terwujud, maka kebhinekaan dan keindonesiaan hanya sebatas slogan. Belum.menjadi komitmen bersama,” tambah Hidayat.

Sedangkan pakar telematika dan Menpora RI 2013-2014, Roy Suryo, menggarisbawahi agar negara memberi perhatian khusus pada generasi muda.

“Di tengah sergapan teknologi digital yang massif dan intens, kalangan muda perlu dijaga agar tetap terintegrasi dengan lingkungan sosial budayanya,” ungkap Roy Suryo.

Menurur Roy, jangan sampai mereka teralienasi dari masyarakatnya dan hanya asyik dengan diri sendiri. Langkah ke arah ini perlu upaya serius.

Dr. Titi Savitri Prihatiningsih, anggota BNSP 2014–2019, mengemukakan beberapa catatan, khususnya di bidang pendidikan. Catatan yang paling riil misalnya, pembelajaran dengan sistem daring selama Covid-19, perlu diimbangi dengan stabilitas dan subsidi koneksi internet.

Di samping itu, Titi Savitri menjelaskan bahwa pemerataan akses terhadap teknologi digital juga perlu disiapkan. “Agar pembelajaran daring juga bisa diterima dengan baik di daerah terpencil, pedalaman dan perbatasan negara,” jelas Titi.

Titi Savitri juga menyatakan agar pendidikan jangan hanya menjalankan proses transfer pengetahuan. Melainkan juga perlu ditingkatkan menjadi transfer nilai, peneguhan karakter dan jati diri.

Prof. Dr. Siti Zuhro dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), menyampakan beberapa catatan dan refleksi kritis. Bahwa kebhinekaan dan keindonesiaan perlu diiringi dengan pemerataan aset dan akses serta keadilan dan penjeraan hukum.

“Bilamana perlu, sebutan untuk orang yang korupsi jangan hanya koruptor. Tetapi perlu disebut sebagai maling besar, atau perampok besar. Ketimpangan aset dan akses ekonomi, juga ketimpangan penegakan hukum, telah menyebabkan fragmentasi sosial yang tajam. Retaknya kohesi sosial, terciptanya disharmoni dan public distrust,” terang Siti Zuhro.

Terakhir dan sangat penting, Siti Zuhro menjelaskan bahwa perlu kerja keras untuk memulihkan kepercayaan di antara sesama elemen masyarakat, sesama elemen pemerintah dan antara elemen pemerintah dengan masyarakat. (Fn)

Selanjutnya

Artikel Terkait

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker