Artikel

Kyai Saifuddin, NU dan Masyumi (Bagian III-Habis)

Oleh: Akhmad Khoirul Fahmi, pemerhati sejarah Islam pasca Diponegoro dan dosen PPKn.

Catatan tulisan Kyai Masykur yang terekam justru dalam memperingati usia ke-80 M Natsir yang berjudul, “Mohammad Natsir seorang Pejuang dan Pemimpin Umat”. Secara ringkas tulisan tersebut memaparkan untuk lebih memantapkan ukhuwah Islamiyah dengan perlu lebih memahami dan mengamalkan pesan-pesan Rasulullah saw antara lain: 1) Meningkatkan solidaritas umat Islam, 2) Memadukan semua potensi dan keuatan yang kita miliki, dan ketiga 3) Mengurangi prasangka buruk terhadap sesama muslim.

Buku kecil atas kenangan terhadap sosok M Natsir saaat usia ke-80 tersebut, barangkali merupakan semacam titik jawab terhadap kalimat semacam kuda kepang dan ukhuwah kusir kuda. Dalam suatu wawancara dengan majalah Panjimas No 582, 7-16 Zulhijjah 1408, 21-30 Juli 1988 yang berjudul “Akan Muncul ‘Yahya-Yahya’ Baru”, Natsir mendapatkan pertanyaan, “Menurut Bapak, sifat bagaimanakah yang harus dimiliki seorang pemimpin umat?”

Natsir menjawab secara lengkap dengan perumpamaan, “ … Antara lain, kalau melihat suatu persoalan, dia selalu sadar bahwa itu bukan persoalannya sendiri. Bukan persoalan ‘Saya’, bukan persoalan ‘Kamu’, bukan persoalan ‘Kami’. Tapi persoalan ‘KITA’. Kalau sakit, sama-sama kita rasakan. Kalau mendapat hasil, sama-sama kita bagi. Tidak ada ‘KAMI’. Yang ada ‘KITA’. Namun sering ‘kami’ dan ‘Kita’ muncul dengan nyata. Kalau ‘Kami’ lebih menonjol akan menjurus pada sifat ananiyah. Di saat itulah kita menjadi lemah.”

Dalam sejarah, hal ini sering terjadi. Ketika orang menghadapi musuh di hadapan kita, tidak ada “Saya” atau “Kami”. Semua mengatakan ini musuh kita. Perjuangan ini milik kita. Namun di saat tantangan tidak kelihatan- padahal masih ada, tapi tidak kelihatan- perkataan “Kita” sudah tak terdengar lagi. Yang ada “Kami”. Perjuangan boleh milik kita, tapi hasilnya punya kami. Inilah yang sering berlaku dalam sejarah. Ananiyah, akuisme, muncul di tengah jalan. Ini yang perlu dihindari.

Mengapa antara Natsir dan beberapa tokoh NU utama seperti kalis? Jawaban utama hanya mereka dan Allah SWT saja yang tahu. Yang pasti mereka pernah bersama-sama berjuang dalam Masyumi- entah pada zaman Jepang hingga masa revolusi Kemerdekaan- dan kemudian berpisah dalam kelembagaan partai politik.
Hal mana ketika NU memutuskan keluar dari Masyumi, sebahagian kalangan Masyumi- bahkan Masyumi dengan tradisi Nahdiyyin- menganggap keputusan itu memecah-belah persatuan.

Dalam catatan Kyai Saifuddin berkembang isu yang lebih tidak pantas, sampai ada isu bahwa NU akan mengikuti jejak Kartosuwiryo. Namun justru dengan keluarnya NU membentuk partai tersendiri perolehan kursi DPR dan Konstituante faksi Islam mendekati angka 50 persen, tepatnya 48 persen. Komposisi tertinggi hingga saat ini. Ketika Orde Baru “mengkrangkeng” partai partai Islam dalam PPP, justru antar kekuatan politik Islam saling bertarung di dalamnya. Wallahu alam.

Pada prinsipnya ketika pengalaman majelis konstituante, suara faksi-faksi Islam satu suara. Hanya pelbagai persoalan manajemen kepentingan politik- saat ini model dagang sapi kepentingan praksis politik- yang terlalu kaku saja yang menjadikan faksi-faksi Islam dapat dipecah-belah. Hal itu terutama terkait munculnya gejala otoritarianisme Soekarno disebabkan gagalnya hampir sebagian besar politisi sipil dalam mencapai kata kompromi.

Entah, apakah saat itu tidak ada yang dibagi? Mereka saat itu lebih pada bicara konseptualisasi ide bukan anggaran. Wujud praksisnya adalah pendapat yang harus disetujui berikut panggung kepemimpinan, berbeda saat ini asal dapat anggaran pasti bisa dinego. Artinya persoalannya sudah berbeda, hanya saja kadang bungkusnya yang sering disebut persoalan ideologis.

Belajar dari berbagai ketidakcocokan antar kelompok dan antar pribadi, tentu catatan sejarah menjadi penting untuk bersikap lebih baik dalam menjaga konsensus dan kemudian mewujudkan gagasan-gagasan politik yang memang umumnya abstrak ke dalam realitas praktis dan empiris. Tentu bukan pragmatisme.

Jika kalangan politisi dan elit, nilai praksis dan empirisnya anggaran, maka di tingkat rakyat adalah pembagian BLT, Jamkesmas hingga serangan fajar. Realitas yang hendak dibangun adalah hubungan kepercayaan antara pemimpin dan konstituen. Contoh praksis untuk tidak memperlihatkan wajar- tidak hidup mewah- rasanya sudah cukup bagi masyarakat.

Terkait kecocokan antar tokoh, mengapa Natsir kurang cocok dengan KH Wahid Hasyim? Ada sebuah catatan dari Kyai Syaifuddin, yakni saat peristiwa kudeta 3 Juli 1946 terhadap Kabinet Syahrir. Saat mendengarkan pengumuman resmi pemerintah yang dibacakan Natsir selaku Menteri Penerangan, bahwa Kyai Wahid Hasyim masuk dalam kabinet yang disusun oleh Tan Malaka. “Dari mana Natsir menemukan nama saya itu? Sedangkan saya sendiri tak tahu menahu? Mengapa ia tak menanyakannya kepada saya?” tanya Kyai Wahid Hasyim sembari mengutip Al-Quran Al Hujarat ayat 6, “Hai orang-orang beriman! Jika datang kepadamu orang fasiq membawa berita, selidikilah terlebih dahulu kebenarannya supaya kamu tidak merugikan orang lain disebabkan ketidaktahuanmu itu. Akhirnya kamu sendiri menyesali perbuatanmu.

Tulisan ini bukan untuk membuka luka lama, apalagi aib. Di manapun, manusia biasa pasti punya kekurangan. Terlebih lagi urusan politik yang penuh dengan ego. Tulisan ini dibuat untuk mencoba memahami fakta-fakta yang ada terkait hubungan politik dan kelembagaan. Dus, di dalamnya ada persoalan kecocokan dan ketidakcocokan antar individu satu sama lain. Adagium, bahwa dalam politik tidak ada kawan yang abadi, akan tetapi kepentingan yang abadi.

Namun bagi politisi muslim (aktivis muslim), bukanlah bagaimana melihat faktor utama adalah kepentingan. Akan tetapi maksud dari kepentingan tersebut itu timbul. Bisa jadi pada hal-hal yang sifatnya hubungan komunikasi antar personal dan antar kelompok, persoalan karakter dan pembawaan yang akan berpengaruh pada derajat keakraban satu sama lain.

Kyai Saifuddin menceritakan perjalanan karir politiknya secara padat dan luas. Tentu sangat mungkin banyak hal yang tak terungkap terkait memburuknya hubungan antara NU dan Masyumi atau umumnya kelompok Islam tradisional dan kelompok islam modernis. Beberapa catatan tersebut hendaknya menjadi ibrah bagaimana meletakkan ukhuwah islamiyyah menjadi semangat yang nyata.

Persoalannya, waktu kita sedikit, persoalan kewajiban banyak, kata Hassan Al Banna. Dan seringkali seseorang akan bertindak hanya berdasar referensi apa yang dia tahu terutama referensi kelompok dan ataupun informasi pertama ketika suatu keputusan politik hendak akan diambil. Umumnya sikap reaktif masih menghinggapi banyak kalangan Islam- sedemikian pula di lain hal sikap cuek- pada suatu isu atau persoalan sampai suatu kenyataan lambat dihadapi. Tentu pelajaran dari orang-orang dahulu menjadi penting bagaimana mengkordinasi satu pribadi dengan pribadi yang lain, dan juga satu kelompok dengan kelompok yang lain dengan bersandar bahwa, “Kita bekerja sama dalam hal hal yang kita sepakati dan bertoleransi pada hal-hal yang tidak kita sepakati.”

Bagaimana mempersatukan umat dalam toleransi yang kita sepakati, terutama dalam agregasi kepentingan umat inilah salah satu pesan Slamet Effendy Yusuf (SEY) sebagaimana disitir oleh Anwar Abbas (Sekjen MUI dan salah seorang Ketua PP Muhammadiyah), “Kita boleh saja berkelompok-kelompok dalam organisasi kita masing-masing. Tapi diantara kita harus ada persatuan dan kesatuan. Dan salah satu yang merusak persatuan dan kesatuan kita selama ini kata beliau adalah kita hebat dalam tambah kali, dan kurang, tapi kita lemah dalam bagi membagi.”

Apa dan bagaimana Tambah, Kali, Kurang dan Bagi ala SEY, rasanya bukan di sini tempatnya untuk menjelaskan. Mudah-mudahan suatu saat ada makna penjelasan yang dokumentatif terkait konsep political sharing ala SEY ini. Namun, masih berkait dengan catatan Kyai Saifuddin, sosok beliau ini juga yang ikut memandu kiprah politiknya di kemudian hari. Sebab selain sama-sama NU, juga berasal dari Banyumas. Sosok SEY sangat mengagumi putra Kyai Saifuddin Zuhri, yang bernama Fahmi Saifuddin yang merupakan peletak dasar konsepsi Khittah NU tahun 1984. Wallahu’alam bish-shawab.

(Selesai)

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker