Artikel

Kyai Saifuddin, NU dan Masyumi (Bagian II)

Oleh: Akhmad Khoirul Fahmi, pemerhati sejarah Islam pasca Diponegoro dan dosen PPKn.

Timbulnya perasaan tidak puas di kalangan NU terdapat dua faktor, yakni faktor dari dalam (NU) dan dari luar (Masyumi). Muktamar ke-16 NU di Purwokerto, 26-29 Maret 1946, menganjurkan warganya agar membanjiri Partai Masyumi. Karena setelah perjuangan bersenjata, haruslah dilanjutkan lewat politik guna menjaga dan mempertahankan negara yang telah diproklamasikan serta untuk mengisi kemerdekaan. Banyak tenaga NU utama, baik di pusat maupun daerah yang diserap Masyumi.
Akibatnya disiplin NU (ideologis) sering terbelenggu dalam disiplin politik Masyumi. Padahal pengertian perjuangan politik tidak harus diartikan memasuki suatu partai politik.

Sejak berdirinya, NU tetap dapat menyalurkan aspirasi politiknya tanpa menjadikan dirinya partai politik atau menjadi anggota partai politik. Ingat sikap NU tentang Indonesia berparlemen, tentang milisi Hindia Belanda, tentang resolusi jihad dan lain-lain. Banyak program NU yang tumpul dan tidak berjalan disebabkan sebagaian besar pengurusnya (Tanfidziyah) lebih aktif di Masyumi.
Dalam rencana semua, NU dan Masyumi harus saling mengisi dan saling berketergantungan. NU sebagai Jamiiyah Islamiyah, ibarat sawah ladang yang menghasilkan komoditi penting, bahkan sekaligus menjadi industri yang memproduksi barang-barang kebutuhan hidup yang sangat vital. Adapun Partai Masyumi ibarat dealer dengan tokonya untuk menjual hasil produksi yang dihasilkan oleh pabrik.

Sebagai organisasi umat yang berkecimpung dalam pendidikan, dakwah, pertanian, sosial dan lain-lain bidang non politik, NU seharusnya dapat memproduksi ‘politik” pendidikan, amar makruf nahi mungkar, di mana semuanya merupakan bentuk pertanian rakyat yang lebih maju, untuk pada saatnya ‘dijual’ kepada pemerintah lewat Partai Masyumi. Tetapi karena lebih banyak orang terlalu asyik melakukan tugas dealer, duduk dalam ‘toko’ bahkan giat menjadi calo atau makelar, akibatnya sawah, ladang dan pabrik terlantar kekuraangan tenaga.

Struktur organisasi Masyumi mempunyai bentuk mendua, partai beranggotakan organisasi dan perorangan. Struktur tersebut melahirkan tiadanya keseimbangan yang adil dalam memberikan hak-hak politis dan organisatoris kepada anggotanya. Dewan Pimpinan NU diwakili oleh 3 orang (KH Wahid Hasyim, KH Masykur dan Zainul Arifin). Akan tetapi, beberapa anggota perseorangan memborong tempat-tempat dalam DPP yang praktis didominasi oleh tokoh-tokoh politisi (intelektual) yang tidak mewakili siapa-siapa kecuali diri mereka.
Dengan demikian, secara organisatoris ideologis dan politis, NU sangat dirugikan.

Meskipun Majelis Syuro dipimpin oleh ulama NU (KH Wahab Chasbullah) – anggota-anggota lainnya bukan NU – namun kedudukan majelis yang memberi arah kebijakan partai (organisatoris, politis dan syar’i) lambat laun terdesak kewenanganya oleh DPP, sehingga suara Majelis Syuro terabaikan. Majelis Syuro didengar jika materinya menguntungkan golongan yang sedang menguasai DPP.

Akan halnya dengan sebutan “Kuda Kepang”, terkait dengan Kyai Wahab Chasbullah sebagai dirijen NU, atau orang yang mengawali keberadaan NU sejak adanya Nahdlatul Wathan, Taswirul Afkar dan Nahdlatut Tujar di Surabaya. Kyai Wahab inilah sesungguhnya yang meletakkan garis-garis besar perkembangan NU dari lahir hingga memasuki masa Orde Baru. Sehingga nanti tercatat, NU masa Orde Baru mengalami stagnasi hingga muncul konsep kembali ke khittah NU tahun 1984.

Terlebih lagi setelah beberapa pemimpin NU yang utama wafat, seperti KH Hasyim As’ary (wafat 1947), KH Wahid Hasyim (1953), menyusul KH Wahab Chasbullah (1971) dan terakhir KH Bisri Syamsuri (1980). NU pernah mengalami gonjang-ganjing kubu Cipete (KH Idham Khalid) dan kubu Situbondo (KH As’ad Syamsul Arifin) dan ditengahi oleh KH Ali Maksum (Krapyak). Saat itu dalam pasungan PPP, secara politik NU mengalami pembonsaian politik. Sehingga lahirlah konsep mengembalikan NU sebagai organisasi sosial keagamaan dengan konseptor dan penggeraknya adalah putra dari KH Saifuddin Zuhri, yaitu dr Fahmi Saifuddin.

Langkah khittah melahirkan tokoh Abdurahman Wahid dan beberapa tokoh lain. Abdurahman Wahid sempat menduduki jabatan sebagai Presiden hasil Pemilu 1999. Itulah capaian politik tertinggi yang pernah diraih NU sebagai kekuatan organisasi sosial politik dan keagamaan.

Terkait hubungan NU-Masyumi, masih dalam catatan Kyai Saifuddin pada forum Magelang tersebut, menerangkan bahwa NU itu betul-betul meriam, bukan batang kelapa. Amat disayangkan, banyak pemimpin NU tidak menyadari kekuatan sendiri karena menjadi korban golongan lain yang ingin menjadikan NU sebagai kuda tunggangan di atas dalil “demi persatuan.

“Kita ikhlas berkorban untuk persatuan yang jujur. Tetapi kita menolak ‘persatuan’ antara kusir dan kuda. Sang kusir cuma duduk ‘mengangkang’ padahal sang kuda berlari-lari menarik beban sambil menerima cambukan-cambukan!”

Akhirnya sejarah mencatat NU dalam Muktamar ke-19 di Palembang tanggal 26 April-1 Mei 1952 memutuskan keluar dari Masyumi secara organisatoris dan menjelma menjadi partai politik. Keputusan tersebut berlangsung dalam perdebatan yang hangat hingga dua kali pemaparan pandangan 55 orang pembicara dari 77 utusan yang berhak berbicara. Kesudahanya, 61 setuju NU keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik, 9 kontra dan 7 abstain.

Pangambilan suara dilakukan setelah Nawawi Duski, utusan dari Pucuk Pimpinan Gerakan Pemuda Islam (GPII), sebuah organisasi yang berafiliasi kepada Masyumi menyampaikan pidato sambutan.

Kyai Masykur, Natsir dan Ukhuwah

Sesungguhnya beberapa kekecewaan atas suasana di tahun 1951 di Magelang tersebut coba dinetralisir oleh KH Masykur, selaku Ketua Umum PBNU yang berbicara paling akhir.

“Syukur dan gembira atas semangat perjuangan para pemimpin NU di daerah-daerah. Apa yangmereka kemukakan, yang manis dan yang pahit sekalipun amat dihargai. Hanya saja hal-hal yang menyangkut hubungan NU dengan Masyumi, karena hal itu menyangkut kebijaksanaan NU, tentulah bukan di konferensi dakwah seperti ini tempatnya diputuskan. Nantilah di Jakarta, PBNU pleno insya Allah akan memutuskan masalah yang begini penting. Bersabarlah…”

Sosok Kyai Masykur agak kurang banyak dibicarakan sebagaimana tokoh-tokoh NU lainnya. Padahal beliau pada zaman Jepang sebagai Panglima Hizbullah dan kemudian pernah menjadi menteri Agama RI. Agaknya sosok Kyai Masykur inilah yang lebih dekat secara pribadi dengan Buya Muhammad Natsir. Mengapa kurang banyak disebut, bisa jadi selain tak suka menonjolkan diri, beliau juga tidak banyak meninggalkan catatan tulisan.

Padahal peran-peran politiknya terutama dalam menjadi jembatan hubungan atas berbagai kebuntuan sangat penting. Pernah tercatat usaha mencari jalan keluar mengatasi kebuntuan di lembaga Konstituante pada rapat terakhir tanggal 2 Juni 1959. Piagam Jakarta muncul dalam bentuk Amandemen Masjkur. Sampai tiga kali diadakan pemungutan suara antara konsepsi Pancasila versi Piagam Jakarta dan Pancasila versi UUD 1945. (Bersambung)

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker