ArtikelFeatured

Hajat Politik Ma’ruf Amin dan Degradasi Ulama

Rangkuman

  • Diamnya sosok Ma’ruf Amin dalam melihat kecurangan bukan saja menjatuhkan peran ulama. Malah membuat musuh-musuh Islam tidak bersimpati pada Islam.
Oleh : Dr. Slamet Muliono

Sorotan mata publik kembali kepada sosok Ma’ruf Amin. Sorotan kali ini karena Ma’ruf Amin saat dicalonkan sebagai Cawapres masih menjabat sebagai ketua dewan Pengawas dua bank Syariah. Hal ini bukan hanya meruntuhkan predikat keulamaannya tetapi juga menghancurkan karier politiknya.

Meruntuhkan keulamaannya karena tidak memberi teladan. Ketika ada pensyaratan harus mundur dari jabatan yang diemban guna menduduki jabatan yang lain. Menghancurkan karir politiknya karena bila persyaratan mundur benar-benar ditetapkan, maka dia akan didiskualifikasi sebagai Cawapres. Tawaran dan godaan politik seolah menjadi pintu masuk atas hancurnya kredibilitas Ma’ruf Amin, baik sebagai ulama maupun politisi.

Ma’ruf Amin dan Sengketa Pilpres

Sebagaimana diberitakan, bahwa sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) ada yang menuntut agar Ma’ruf Amin sebagai Cawapres 01 didiskualifikasi dalam kontestasi Pilpres 2019. Menurut Bambang Widjojanto, kuasa hukum Prabowo-Sandi, bahwa Ma’ruf Amin  masih tercatat sebagai pejabat di dua bank, BNI Syariah dan Syariah Mandiri. Dijelaskan bahwa Ma’ruf Amin sebagai ketua dewan Pengawas, dianggap melanggar pasal 227 huruf P Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 yang berbunyi bahwa seseorang yang mencalonkan diri sebagai Capres-Cawapres maka dia harus mengundurkan diri sebagai pejabat BUMN serta BUMD.

Adapun yang tidak kalah penting adalah wacana penuh kecurangan dalam kontestasi Pilpres kali ini. Kredibilitas Ma’ruf Amin sudah jatuh pada titik terendah. Dimana dia berpasangan dengan Capres yang dianggap identik dengan praktik kecurangan.

Ketika dalam sidang perdana sengketa Pilpres itu terkuak bahwa Jokowi memberi sumbangan dana kampanye sebesar Rp. 19 miliar. Sementara dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Jokowi melaporkan kekayaannya sebesar 6 Miliar. Hal ini tentu membuat publik meragukan kredibilitas Petahana ini yang melaporkan kekayaannya tidak sesuai dengan fakta.

Wacana Pilpres yang identik dengan kecurangan. Publik seolah melihat tidak adanya peran Ma’ruf Amin dalam mendorong Pilpres yang jujur dan adil. Bahkan Ma’ruf Amin dianggap berkontribusi dalam mendorong praktik kecurangan. Salah satu buktinya adalah tidak mundurnya dari ketua dewan Pengawas sebagai salah satu persyaratan menjadi Cawapres.

Hal ini membuat publik hilang kepercayaan pada sosok Ma’ruf Amin, karena sebagai ulama kurang berperan dalam menciptakan kehidupan berdemokrasi yang lebih baik di saat demokrasi dipenuhi kecurangan massif, sistematis, dan terstruktur. Ma’ruf bukannya ikut memerangi praktik kecurangan, tetapi justru menjadi bagian dari kecurangan itu.

Tercelanya Ulama Ketika Mendatangi Pemimpin

Penguasa seharusnya mendatangi ulama untuk mendapatkan nasihat. Bukan sebaliknya ulama yang mendatangi penguasa. Kalau saja seorang ulama yang mendatangi penguasa dianggap terlarang atau cacat. Maka ulama yang berada di tengah-tengah penguasa dan tidak mampu membawa perubahan yang lebih baik pada penguasa bisa dikatakan lebih buruk.

Tidak mundurnya Ma’ruf Amin dari ketua dewan pengawas, guna menduduki sebuah kekuasaan benar-benar mencederai status ulama. Alih-alih ikut memperbaiki sistem, Ma’ruf Amin justru memberi contoh perbuatan yang tak layak diteladani, yakni tidak mundur dari ketua dewan Pengawas dua Bank Syriah. Dengan kata lain, masyarakat berharap sosok kyai ini bisa memberi teladan. Tetapi justru dia memberi amunisi pada masyarakat untuk menghujat dan menstigma negatif pada dirinya.

Diamnya sosok Ma’ruf Amin dalam melihat kecurangan bukan saja menjatuhkan peran ulama. Malah membuat musuh-musuh Islam tidak bersimpati pada Islam. Bahkan menjauh dari Islam dan berbalik memusuhi Islam. Karena tokoh dan ulama Islam tidak memberi contoh yang patut diteladani.

Ketika Ma’ruf Amin masih menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan belum memutuskan menjadi Cawapres, dia dikenal sebagai sosok ulama yang disegani. Umat Islam begitu menghargai dan menghormati kepemimpinannya. Ketegasannya dalam bersikap terhadap Ahok yang telah menista agama, terlihat begitu gigih. Ketika Ahok menghujatnya, maka berbagai komponen umat Islam membelanya sangat gigih.

Sikap Ma’ruf Amin mengalami perubahan ketika dirinya direkrut menjadi Cawapres mendampingi Jokowi. Sikap tegasnya sebagai ulama telah berubah dan menjadi musuh bersama umat Islam. Keikutsertaannya dalam Pilpres justru semakin membuat dirinya larut dalam praktik kecurangan. Kecurangan yang TSM bukan membuat dirinya bangun dan bangkit melakukan perlawanan, tetapi dirinya mendiamkan praktek kecurangan itu.

Dalam sengketa Pilpres di MK terlihat jelas adanya fakta tuntutan atas dirinya yang melakukan kecurangan karena tidak mundur dari ketua dewan Pengawas di dua Bank Syariah, di saat dirinya dicalonkan menjadi Cawapres. Hajatan politik Ma’ruf sebagai Cawapres memberi peluang besar bagi dirinya untuk membisikkan kebaikan pada Jokowi sebagai Capres. Namun keterlibatan politik Ma’ruf Amin bukan membuat dirinya secara maksimal berkontribusi dalam mengurangi kecurangan, tetapi justru terbenam dalam praktik politik yang memarginalisasi keulamaannya. Inilah bentuk praktek politik yang mendegradasi ulama.

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker