Berita

Umat Islam, Partai Islam dan Syariat Islam

Kanigoro.com – Perbincangan tentang posisi umat Islam dan pemilu, pasti akan berkaitan dengan partai politik dan definisi partai Islam. Bagi senator DPD RI, Drs. M. Sofwat Hadi, yang merupakan partai Islam itu adalah PPP, PKS dan PBB. Ketiga partai itulah yang jelas-jelas menyatakan Islam sebagai asasnya.

Berbeda dengan legislator dari PKS, Refrizal Sikumbang, yang mengkategorikan partai Islam sebagai partai berasaskan Islam atau partai berbasiskan umat Islam. Dengan kategori ini, maka partai Islam tidak hanya PPP, PKS dan PBB tetapi juga PKB dan PAN. 

Sementara bagi Ketua DPW PPP, Makmun Muzakki, perlu melihat konteks lebih luas dalam menyebut partai Islam. Menurut anggota legislatif DPRD Banten ini, zaman sekarang relatif sudah berubah. Banyak aktivis Islam tidak menjadikan partai-partai Islam yang sudah disebut sebelumnya, sebagai saluran ekspresi politiknya. Banyak di antara eks aktivis HMI, PII atau GPI yang keluar dari pilihan partai-partai Islam dan masuk ke partai yang sering dianggap sekular dan nasionalis seperti Partai Golkar dan PDI-P.

Bila Golkar dikenal sebagai partai yang banyak mengakomodir aktivis HMI dengan tokohnya Akbar Tanjung dan Jusuf Kalla, maka di PDI-P sendiri ada institusi bernama BMI, Baitul Muslimin Indoneia, yang didirikan oleh eks Ketua Umum PP Muhamadiyyah, Syafii Maarif, yang juga banyak mengakomodir eks aktivis muslim bergabung di partai berlogo banteng ini.

Ragam pendapat ini mengemuka dalam Diskusi Reboan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KBPII) yang berlangsung Rabu (29/8) malam di Rumah KBPII, jalan Cibitung III No 7 Jakarta Selatan. Mengangkat tema “Posisi Umat Islam dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Serentak 2019”, tampil tiga orang politisi sebagai nara sumber, yakni Drs. M. Sofwat Hadi, SH (Anggota DPD RI), H. Refrizal Sikumbang (Anggota DPR RI, Fraksi PKS) dan Drs. H. Makmun Muzakki (Anggota DPRD Provinsi Banten, Ketua DPW PPP Banten). Diskusi dipandu oleh Delianur dari PB KBPII.

Lepas dari definisi partai politik itu seperti apa, hal lain yang mengemuka dalam diskusi tersebut adalah lemahnya kaderisasi partai-partai Islam. Hal ini tidak hanya mengakibatkan lemahnya partai dalam memperjuangkan visi misinya, tetapi juga lemah untuk memperkuat dan memperbesar dirinya. Karenanya secara statistik partai-partai Islam, dalam hal ini yang berasaskan Islam dan berbasis massa pemilih orang Islam, hanya mengantongi suara sekitar 30%, tidak sampai 1/3, pemilih Indonesia.

Selain itu, permasalahan lainnya adalah lemahnya pembinaan partai Islam kepada masyarakat. Partai Islam seperti tidak mempunyai identitas yang jelas di tengah masyarakat karena ketiadaan isu yang diperjuangkan. Padahal partai lain sudah sangat identik dengan isu-isu ketenagakerjaan atau ekonomi, karena sangat proaktif bila sudah berkaitan dengan kedua hal itu. Sementara partai Islam lebih identik dengan partai bencana, sebab partai mulai terlihat benderanya saat ada bencana alam. Inipun tentunya berkompetisi dengan ormas-ormas dan LSM yang aktif menangani bencana.

Berkaitan dengan partai Islam dan pelaksanaan Syariat Islam, ada satu hal sangat penting yang diingatkan Makmun Muzakki. Belajar dari pengalaman, pelaksanaan syariat Islam prinsipnya bisa diimplementasikan pada hal-hal yang sederhana tetapi sangat prinsip dan sangat berkaitan dengan nilai-nilai Islam yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Contoh paling sederhana adalah masalah UU tentang ketenagakerjaan. Bila merujuk kepada hadits Nabi, maka setiap pekerja itu mestilah dibayar sebelum keringatnya kering. Berdasarkan hadits tersebut, mestinya dibuat aturan ketenagakerjaan dimana pembayaran gaji karyawan itu mestinya bukan di awal, tetapi di akhir bulan.

Masih terkait ketenagakerjaan, Delianur sebagai moderator juga mengingatkan tentang cuti hamil. Bila merujuk kepada Quran, maka anak yang baru lahir itu semestinya disusui selama 2 tahun untuk menyempurnakan proses menyusui. Sehingga dalam UU Ketenagakerjaan mestinya tidak hanya mengakomodir cuti hamil atau cuti melahirkan, tetapi juga cuti menyusui bagi perempuan.

Makmun Muzakki, Ketua DPW PPP Banten, yang diakui oleh kedua kubu partai yang sedang pecah ini, mengingatkan bagaimana Ketua Masyumi, Muhammad Natsir, mengimplementasikan pelaksanaan Syariat Islam melalui gagasan negara integralnya. Mosi yang dikenal dengan Mosi Integral Natsir, adalah sebuah ikhtiar politik cerdas seorang Natsir dalam menjaga keutuhan NKRI yang di kemudian hari diakui menjadi bagian penting perjalanan politik Indonesia. Mosi ini juga menunjukan bahwasannya partai Islam itu sama nasionalisnya dengan partai nasionalis. Sama-sama memperjuangkan dan mempertahankan NKRI.

Muzakki menambahkan bahwa pelaksanaan Syariat Islam itu sendiri pada dasarnya sudah dilakukan oleh para sultan-sultan di Indonesia yang menerapkan dalam bentuk qonun kerajaan. Qonun adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadikan patokan pelaksanaan kebijakan kerajaan dimana didalamnya sangat kental prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam.

Tags

Artikel Terkait

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker