Banner IDwebhost
ArtikelFeatured

Omnibus Law Menuai Badai

Banner IDwebhost


Oleh: In’am eL Mustofa (Direktur Eksekutif LeSPK Jogjakarta dan pengurus pusat KB-PII )

Dalam kekerasan akan ditemukan perubahan besar
Jika dijumpai adanya kelembutan

Mahatma Gandhi

Oktober 2020 menjadi saksi Aksi berskala nasional untuk menolak sekaligus membatalkan UU Omnibus Law, dan sampai kini belum bisa diprediksi apakah Aksi menolak tersebut akan berhenti atau sebaliknya.

Kontroversi atas UU tersebut di kalangan elit pembuat keputusan pun bahu-membahu serta tak bergeming agar UU Omnibus Law terlaksana sesuai jadwal , dan di sisi lain sebagai rakyat yang akan terdampak dan terikat akan keputusan tersebut juga tak kalah kuat untuk bergotong royong, bagaimana agar UU tersebut dibatalkan oleh Presiden.

Mahasiswa, buruh dan kelompok rentan bahkan para cerdik pandai terpanggil untuk melakukan penolakan atas UU tersebut. Sekalipun UU tersebut dengan alasan banyak mahdhorotnya, diperkirakan akan mampu dan membuka kran investor, terbukanya lapangan kerja dan gaji yang lebih tinggi. Namun jika pemberantasan korupsi dan keadilan ekonomi penegakkanya masih loyo tak ada yang berani menjamin investor akan hadir. Alih-alih akan terjadi keadilan ekonomi, bisa jadi malah akan sekedar janji dan harapan. Mengingat draf UU Omnibus Law inipun dibuat diruang-ruang gelap yang publik tak banyak tahu.

Mungkin itu menjadi faktor dominan meletusnya demonstrasi menolak UU tersebut dibergai kota besar. Secara keseluruhan yang banyak di blow up oleh media sosial adalah aksi kekerasan dan perusakan fasilitas umum. Padahal itu hanya sebagian kecil dari drama, episode penolakan rakyat terhadap UU yang dipandang mengabaikan aspirasi rakyat.

Kekerasan yang dilakukan oleh aparat, sampai menindak anak di bawah umur (yang seharusnya dilindungi), mengeroyok mahasiswa dengan cara melukai hingga pingsan dan masih banyak drama lain yang menyayat akal sehat dan nurani.

Menuntut publik untuk bertanya kembali, doktrin seperti apa yang diberikan oleh polisi selaku pemberi rasa aman dan nyaman rakyat hingga harus memberlakukan anak bangsa sendiri seperti hewan. Menjalankan tugas? Menegakkan hukum? Menindak yang berbuat kerusuhan dan perusakan? Jika jawabannya adalah “Ya”, kenapa hal itu hanya diberikan kepada rakyat biasa seperti para demonstran? Bagaimana dengan para aparat penegak hukum yang memberlakukan para penyabot hutan, merusak lingkungan, korupsi ratusan triliun?

Negara dirugikan, tapi pemberlakuan terhadap yang melanggar boleh dibilang sangat manusiawi tidak sebagaimana para demonstran, baik buruh maupun mahasiswa. Keadilan menjadi tersayat. Dan ini kemudian tidak bisa dianggap kecil kembali.

Baca juga: Mahasiswa Geruduk DPR. Ah, Yang Bener?

Kekerasan dan pemaksaan kehendak menjadi pilihan ketika kepercayaan atas elit politik berada di titik nadir. Padahal kekompakan antara pemimpin dan rakyat yang dipimpin merupan kunci utama keberhasilan dalam mencapai tujuan. ‘Trust’ dalam kepemimpinan merupakan unsur utama dalam stabilitas (Greenleaf, 1977). Jika dalam perkembangannya pendekatan keamanan plus kekerasan masih terus berlangsung, dapat diperkirakan menurut dalil di atas maka sesungguhnya telah rapuh. Kalaupun, toh, masih bertahan maka hal itu bukan atas kehendak Pemimpin namun atas tuntutan orang-orang di belakang Pemimpin tersebut. Misal penangkapan dan pemborgolan Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat penulis kira tidak atas kehendak Presiden selaku Pemimpin Indonesia. Ada kekuatan lain yang terus berupaya mendikte arah.

Pada saat yang sama dalam sendu dan tangis kekerasan yang sedang didera oleh para demonstran kesejukkan dan kelembutan hadir di tengah massa, itulah Anies baswedan (ABW). Sebagai Gubernur terpanggil untuk menurunkan tensi para demonstran buruh dan mahasiswa, memberikan keyakinan dan kepastian agar semua pihak bisa mengendalikan diri karena keadilan menjadi tanggungjawab semua pihak termasuk mahasiswa dan buruh. Dengan Bahasa yang mudah dicerna, malam itu demonstrasi mulai surut. Aparat juga mundur teratur, semuanya saling menjaga. Ya, sekali lagi ABW menawarkan kelembutan. Bahkan markas GPII dan PII di Menteng 58 ia sambangi setelah sebelumnya dirusak oleh aparat, puluhan aktifisnya juga digelandang secara brutal.

Lain ABW, lain pula Gatot Nurmantyo (GN). Meskipun GN tidak turun membaur bersama buruh namun ia tak luput dari serangan dan tuduhan sebagai ‘otak’ demonstrasi dengan lembaga barunya KAMI. Namun GN menanggapi hal itupun tetap dalam koridor ketimuran dan kelembutan. KAMI ini seumur jagung saja belum, hebat banget jika mampu menggerakan demonstrasi dibeberapa kota. GN sadar betul, karena ia pernah menjadi elit serdadu. Tak ingin terprovokasi dengan berbagai tuduhan karena hal itu hanya akan menambah robek persatuan bangsa.

Baca juga: GPII Jakarta, “Kapolda Harus Bertanggung Jawab atas Perusakan Sekretariat Kami!”

Kehadiran saat membesuk Syahganda dan Jumhur pun ditolak. Ia dan rombongan tak menunjukkan kegundahan. GN dan rombongan pun balik kanan dengan tangan hampa tak bisa dibesuk. Kecewa tentu saja, namun tidak perlu kemudian melawan aparat. GN melawan dan menundukkan  kekecewaan justru dengan kelembutan. “Ya sudah, aparat menolak saya, mau apa lagi.”

Secara politis terbaca dengan kasat mata bahwa agenda setting elit pemerintah menjadi berantakan karena kurang begitu mengindahkan komunikasi dengan publik secara elegan dalam artian merangkul semua stake holder dalam membuat keputusan yang menyangkut hidup orang banyak. Sebaliknya, ABW dan GN kurang lebih memiliki komunikasi yang relatif lebih baik dalam merespon terhadap gejolak masyarakat. Kalau disebut bahwa gejolak masyarakat ini adalah panggung drama perubahan, maka yang dapat angin segar adalah ABW dan GN. Pemerintah justru menjadi protagonis karena tampil dengan kekerasan serta sembunyi-sembunyi sehingga pantas untuk dicurigai.

Baca juga: KAMI Di Tengah Lautan Persekusi

Kelembutan telah mencuri perhatian dan mencari jalannya sendiri untuk mendorong perubahan. Kelembutan, ibarat ‘ibu’ sanggup untuk mendekapi semua anak bangsa agar duduk bersama kembali. Jangan memaksakan kehendak. Kelembutan juga mengetuk hati, bahwa kepemimpinan yang bersumbu pada ‘trust‘ harus dikembalikan pada tempatnya, yakni dengan berkomitmen bahwa segala keputusan politik yang mengikat warga negaranya harus dibuat secara tranparan dan berkeadilan.

Terakhir kelembutan adalah anti kekerasan. Jika kekerasan demi kekerasan yang didapatkan dalam setiap pergolakan social politik maka selamanya tak aka ada perubahan kecuali kekerasan itu sendiri yang makin keras. Makin represif.

Sulit untuk dibantah untuk tak mengatakan bahwa Rezim Pemerintah represif. Maka sekarang tinggal ke mana hendak berarah  ‘kelembutan’ tersebut.  Itu pertanyaan dasar yang diajukan. Dan terlalu dini pula untuk menyebut bahwa personifikasi kelembutan adalah ABW dan GN. Akhirnya selamat datang kelembutan.

Baca lainnya:

Artikel Terkait