Banner IDwebhost
ArtikelFeatured

Berbagai Ad Hoc untuk Virus yang sama

Banner IDwebhost

Oleh : Chazali H. Situmorang (Pemerhati Kebijakan Publik/Dosen FISIP UNAS)

Virus yang merajalela di dunia selama 9 bulan ini, bernana Covid-19. Corona Virus Disease yang ditemukan pada akhir tahun 2019 di Wuhan China.

Datang ke Indonesia dan mulai menggemparkan penyelenggara negara di bulan Maret 2020. Saat itu Menkes masih plengeh-plengeh meyakinkan virus itu tidak masuk ke Indonesia.

Menkes baru sedikit gusar setelah Presiden Jokowi menyampaikan ada kasus covid-19 di Depok dan Gubernur DKI Anies menyatakan hal yag sama terdeteksi di Jakarta.

Enam bulan kemudian, sang virus sudah bertengger di inangnya ( yang terdeteksi) mendekati angka 240.000 kasus, dengan angka kesembuhan 171.000 lebih, dan angka kematian 9.336 jiwa. 9..336 itu bukan angka biasa tetapi nyawa manusia yang melayang, dan sebanyak 117 jiwa diantaranya tenaga dokter, dan hampir setengahnya adalah spesialis.

Pemerintah tidak mau melakukan karantina wilayah (lockdown) karena takut jebol APBN memberi makan penduduk yang dikarantina. Sebab perintah UU Nomor 6/2018, yang diterbitkan Presiden Jokowi, jika Lockdown, yang disuruh tinggal dirumah harus dibiayai pemerintah kebutuhan hidupnya.

Lantas dibuatlah ad hoc, bernama Gugus Tugas Covid-19. Ketua Tim Gugas ditunjuk Kepala BNPB Letjen Doni Monardo. Menkes sebagai salah satu Tim Pengarahnya. Untuk Gugas ini, bertubi-tubi instrumen regulasi yang diturunkan pemerintah. Mulai dari Perppu, PP, Perpres, Keppres dan Kepmen terkait.

Presiden mungkin tidak puas, sebab kok yang diurus Covid-19 saja, ekonomi semakin terancam. PHK sudah mulai muncul di berbagai perusahaan.

Langkah PSBB yang diterapkan Gugas Covid-19, pada awal Juni 2020 sudah menunjukkan tanda-tanda terkendali khususnya di DKI yang angka positivity rate nya 5,3%, mendekati yang disyaratkan WHO yaitu maksimum 5%.

Rasa tidak puas Presiden terhadap turbulensi ekonomi yang dikhawatirkan akan menggoyahkan pemerintah, maka ad hoc pertama tadi dibubarkan, diganti dengan ad hoc kedua, dengan musuh yang sama yaitu Covid-19.

Dalam ad hoc kedua ini, juga Menkes Terawan masih berperan sebagai pendamping yang setia. Kita tidak tahu, apakah beliau enjoy dengan posisi itu atau diperintahkan atasannya untuk melakukan peran pendampingan.

Ad hoc kedua ini yang berkibar adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Komite Pengarah Penanganan Covid-19 dan PEN. Struktur di bawahnya Ketua Komite Pelaksanan Menteri BUMN Erick Tohir, dan Ketua Satgas PEN, Wakil menteri BUMN, dan Ketua Satgas Covid-19 Letjen Doni Monardo, Ketua BNPB.

Baca juga:

Posisi Menkes dr.Terawan, lagi-lagi sebagai pendamping Erick Tohir. Menteri BUMN itu aktif bergerak mencari vaksin dari China bekerjasama dengan Bio Farma. Bung Erick Tohir menghadap Presiden melaporkan soal uji klinis tahap III vaksin Sinovac didampingi oleh Menkes. Kepada wartawan Menkes tidak banyak bicara, seperlunya saja.

Soal vaksin ini, ada yang membuat heboh yaitu yang obat covid-19 yang diteliti Univ. Airlangga kerjasama dengan BIN, dan TNI. Diyakini dapat menyembuhkan Covid-19. KASAD dan Rektor Univ.Airlangga sudah konprensi pers. ternyata kemudian BPOM menyatakan bahwa obat dimaksud belum dapat diloloskan untuk ijin edar karena ada tahapan yang belum tuntas. Sampai sekarang berita obat itu lenyap, belum ada beritanya lagi.

Lantas Menteri Riset dan Teknologi melakukan penelitian yang sama untuk membuat vaksin. Pemerintah menunjuk lagi tim ad hoc Vaksin ini, dipimpin Menristek, dengan melibatkan Menkes dan Menteri lainnya. Saat ini kita menunggu hasil risetnya, yang katanya sudah pada tahap uji coba klinis.

Lembaga penelitian microbiologi Eijkman (Eijkman Institute for Molecular Biology ) juga sedang membuat vaksin bernama vaksin merah putih, sekarang dalam tahap uji coba pada binatang, diharapkan tahun 2022 dapat diproduksi.

Sepertinya pemerintah lebih terfokus mendapatkan vaksin Sinovac yang sedang dilakukan uji klinis tahap III, dengan relawan 1600 orang. Sampai hari ini kita belum mendapat berita, apakah diantara relawan itu mengalami gangguan, keluhan komplikasi yang dapat mengagalkan uji klinis tersebut. Kita bedoa semua berjalan lancar. Insya Allah.

Kita dapat berita baru lagi, akan mendapatkan bantuan vaksin dari UEA dalam waktu dekat ini. Mudah-mudahan bukan sekedar harapan saja.

Puncaknya yaitu hari Senin 14 September 2020 yang lalu, Presiden Jokowi menunjuk lagi ad hoc di dalam ad hoc kepada Menko Marves LB Panjaitan, dan Ketua satgas Covid-19 Letjen Doni Monardo.

Keputusan menunjuk Luhut disampaikan Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas penanganan Covid-19, Senin (14/9). Jokowi memerintahkan Luhut menurunkan kasus Corona di 9 provinsi dalam waktu dua pekan. Kesembilan provinsi itu adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua.

Luhut membenarkan mendapat tugas itu. Dia bilang, sasaran kerjanya berupa penurunan kasus baru, penurunan kematian, dan peningkatan angka kesembuhan di 9 provinsi. Sembilan provinsi ini menyumbang 75 persen kasus Covid-19 secara nasional. Selain itu, 8 provinsi selain Papua, dianggap memiliki kontribusi besar ke perekonomian nasional.

Luhut membeberkan tiga strategi menjinakkan Corona. Pertama, memaksimalkan peran TNI dan Polri untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan ( peran ini sudah pas dan dibutuhkan).

Kedua, meminta Pangdam dan Kapolda untuk mengecek akurasi setiap data di masing-masing kabupaten dan kota tentang variabel jumlah kasus, jumlah angka kesembuhan, tingkat kematian. Soalnya, ada banyak kasus OTG alias Orang Tanpa Gejala yang masih berada di rumah sakit. “Hal ini saya pikir menghambat kesembuhan pasien yang bergejala berat,” ujarnya.

( Pertanyaannya: Apakah TNI sebagai Combatant dan Polri sebagai penjaga keamanan rakyat, punya keahlian dalam hal statistik, dan teori epidemiologis?)

Ketiga, sinkronisasi data antara Kemenkes dan Dinas Kesehatan di beberapa daerah sehingga tidak ada manipulasi angka di lapangan. “Saya ingin seluruh pimpinan daerah tidak segan mengambil kebijakan dan tindakan yang tegas dan keras untuk mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan, guna mencegah jumlah kasus yang terus bertambah,” sebutnya.

Baca juga:

Luhut dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional juga sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk menangani kasus Corona di sembilan wilayah di RI. Luhut meminta tidak ada yang nyinyir.

Hal ini disampaikan Luhut dalam video conference, Jumat (18/9/2020). Rapat virtual ini dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Darat ( KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, dan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo.

Dia mengingatkan kunci utama penanganan COVID-19 adalah koordinasi yang baik sekaligus penerapan disiplin protokol kesehatan yang kuat. Menurut dia, bangsa Indonesia harus kompak.

“Tanpa disiplin yang kuat, tanpa melakukan aturan yang kuat, tanpa implementasi terhadap semua ketentuan ini, apa pun yang kita kerjakan tidak akan bagus. Jadi bangsa ini harus kompak. Jadi saya sekali lagi ngomong mungkin agak sedikit keras, jangan terlalu nyinyir kalau ndak mengerti masalah. Jadi kalau perlu datang, tanya sama kita, kita kerja kok, kita ini punya otak, juga kekuatan, punya tim yang bagus. Jadi tidak usah merasa bahwa ini tidak bisa, ini tidak bisa. Anda belum pernah bekerja, kan? Jadi nggak usah berkomentar kalau belum paham,” tegas Luhut.

Sungguh jujur kita akui, apa yang disampaikan Pak Luhut benar adanya. Kata kuncinya adalah koordinasi, kompak dan jangan nyinyir atau rewel.

Kelemahan koordinasi dan tidak kompak sudah terjadi selama enam bulan ini. Mulai dari ad hoc Gugas, ad hoc Komite Covid-19 dan PEN, dan sekarang penugasan khusus Presiden Jokowi kepada LBP dan Doni Monardo. Di ketiga ad hoc itu, Luhut ada di dalam nya.

Apa indikasinya. Fakta bicara. Angka kematian yang tinggi ( 4% dari total terinfeksi) dan positively rate lebih dari 15% ( WHO maks 5%). Ekonomi juga nyungsep di kuartal II , minus 5,3%.

Koordinasi dan kekompakan itu apakah pengendaliannya ada di Ketua Pengarah Komite Covid-19 dan PEN, atau di Presiden, atau di tangan LBP, selaku Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional? Atau kedua hal itu tanggung jawab masyarakat?.

Soal nyinyir perlu dikaji lebih dalam lagi. Siapa sebenarnya yang nyinyir belakangan ini. Bukankah penyelenggara negara itu sendiri? Siapa yang mengatakan Indeks saham anjlok 297 triliun, kata menko Perek, Industri anjlok kata menteri Perindustrian, dan ekonomi semakin terancam di pinggir jurang kata Menkeu. karena Gubernur Anies merencanakan PSBB diperketat?

Apakah sehebat itu pengaruh Anies terhadap perekonomian Indonesia? Bukankah karena penanganan Covid-19 kita yang tidak solid? Bukankah ada hubungannya dengan 59 negara menutup diri bagi warga Indonesia? Itu tanggung jawab siapa?

Tidak ada yang salah dengan nyinyir. Penyelenggara negara silahkan nyinyir, jika mereka sudah berbuat, rakyatnya masih bandel juga. Demikian juga sebaliknya, rakyat pasti nyinyir jika tidak mendapat pelayanan publik sesuai haknya sebagai warga.

Supaya kita tidak nyinyir terus, mari kita beri kesempatan dan ruang yang cukup kepada LBP untuk merealisasikan janjinya, untuk mengatasi Covid-19 dalam waktu dua pekan sebagaimana diperintahkan Presiden Jokowi.

Jadwal 2 pekan itu, disampaikan juga oleh Wiku (Jubir Covid-19) “Target yang diharapkan adalah penurunan penambahan kasus harian, peningkatan angka kesembuhan, menurunkan angka kematian. Diminta Presiden agar target ini dapat dicapai dalam waktu dua minggu ke depan,” sebut Wiku. Ingat, bukan 3 bulan loh.

Tugas tersebut sungguh berat, dan tepat disandang oleh LBP, karena beliau punya kekuatan, punya otak dan punya tim yang bagus, sebagaimana disampaikannya pada video conference 18 September 2020 yang lalu. Selamat bekerja Pak Luhut.


Cibubur, 19 September 2020
Silahkan share jika bermanfaat

Baca lainnya:

Artikel Terkait

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker