Banner IDwebhost
Artikel

Atas Nama Pandemi THR Pun Pilih Kasih

Banner IDwebhost

Oleh: Anis Fauzan, SH MH (Fraksi Partai Demokrat)

Presiden telah menandatangani Paraturan Pemerintah No 24 tahun 2020 tentang Pemberian THR untuk PNS, TNI/POLRI, Pengawai NON PNS dan Pensiunan.

Ada beberapa golongan kelas pejabat tinggi yang pada tahun ini tidak diberikan THR Seperti Menteri, Anggota DPR, Pejabat Eselon 1 dsb. Hal itu dikarenakan beban  keuangan negara sedang
berat urus Covid-19. Alasan ini bisa diterima mengingangat mereka berpenghasilan diatas rata2 orang lain.

Yang menjadi soal adalah pegawai Non PNS pada LNS, LPP atau BLU dan pegawai lainnya yg mendapatkan gaji dari APBN seperti misalnya Tenaga Ahli DPR dan Staf Admisnistrasi Anggota DPR. Mereka bukan termasuk dalam golongan tinggi tetapi juga dikecualikan karena ada aturan harus sudah bekerja selama satu tahun untuk mendapatkan hak THR seperti diatur dalam pasal 4 angka (1) huruf (b) PP No 24 tahun 2020.

Yg menjadi soal Tenaga Ahli dan SAA DPR itu masa kerjanya sama dengan Periodeisasi DPR. Mereka dilantik september 2019. Sampai pada lebaran bulan mei ini waktu efektif bekerjanya baru delapan bulan. Jika merujuk ke dalam PP 24/2020 Otomatif gugur untuk mendapatkan THR tahun ini. Sama sekali tidak mendapatkan hak terhadap THR. sebagian kawan bilang nasib PSBB = Penghasilan Sedikit Belanjaan Banyak.

PP No 24 tahun 2020 ini terkesan diskriminatif jika dibandingkan dengan peraturan lain yang mengatur mengenai pemberian THR bagi buruh atau Pekerja Swasta. Seharusnya juga diperhitungkan mengenai pengawan Non PNS yg masa kerjanya belum genap 1 tahun seperti perhitungan THR pada pegawai swasta. Negara tidak boleh kalah dengan Perusahaan Swasta.

Ketentuan mengenai THR bagi buruh dah pekerja swasta diatur melalui PP 78  tahun 2015 tentang pengupahan; dan Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan RI No 6 tahun 2016 tentang THR bagi pekerja/buruh perusahaan. Dalam ketentuan ini memang ada juga aturan mengenai masa kerja 12 bulan unt mendapatkan THR sejumlah
pendapatan 1 bulan. Akan tetapi bagi yg bekerja kurang dari 12 bahkan hanya 1 bulanpun tetap mendapatkan hak THR meski besarannya bukan 1 kali gaji.

Dalam PerMenaker ada ketentuan seperti ini:

a.    Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah;

b.    Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan

Negara seharusnya memberikan tauladan yang baik bagi Perusahaan Swasta. Kalau karyawan swasta Meski baru tetap dijamin untuk mendapatkan THR, Meski belum genap bekerja Selama 1 tahun. Lantas kenapa Pengawai NON PNS tidak bisa mendapatkan hak yang sama? Negara tidak boleh hanya menekan perusahaan swasta untuk memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Tetapi Negara juga harus memberikan contoh yg baik dengan terlebih dahulu memberikan THR bagi pegawai Non PNS Meski masa kerjanya belum cukup 1 tahun.

TAA 537

Artikel Terkait

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker