Banner IDwebhost
BeritaFeatured

Menyoal Investasi Pembangunan Kilang Pertamina

Banner IDwebhost

Oleh: Defiyan Cori
Ekonom Konstitusi

Permasalahan investasi yang menurun telah menjadi polemik di tengah publik, terutama di sektor energi Indonesia yang saat ini menjadi tanggungjawab Pertamina untuk mendukung penurunan impor Bahan Bakar Minyak (BBM). Tentu saja hal ini dipertanyakan karena ada hubungannya dengan masalah fokus dan konsistensi kebijakan energi, khususnya energi baru dan terbarukan (EBTK). Mengacu pada data BKPM, selama kuartal I-2018 realisasi investasi adalah sebesar Rp 185,3 triliun, dan sejumlah Rp 76,4 triliun di antarannya berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN). Jumlah realisasi total investasi PMDN ini meningkat sebesar 11% dibanding kuartal yang sama tahun 2017 yang sejumlah Rp 68,8 Triliun.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan total realisasi investasi, porsi investasi dalam negeri dalam kurun waktu kuartal I-2018 masih lebih kecil dibanding realisasi investasi asing, yaitu hanya sebesar 41,2%, sedangkan 58,8% masih didominasi oleh investasi asing. Walaupun masih didominasi oleh investasi asing, penurunan penanaman modal asing (PMA) seharusnya mendorong pemerintah membuat kebijakan yang lebih pro PMDN dan affirmative (pemihakan) kepada kelompok usaha koperasi dan usaha kecil-menangah (UKM). Kebijakan ini akan mampu memberi peluang sinergisitas pengusaha dalam negeri untuk meningkatkan pertumbuhan investasi dalam negeri secara massif dan dapat mengatasi penurunan investasi tahunan saat ini, dibandingkan yang berhasil dicapai pada tahun 2017 yang sebesar 13%. Dari jumlah tersebut, porsi PMA menurun dari sejumlah Rp 111,7 Triliun pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp 89,1 Triliun pada tahun 2018 atau turun sebesar 20,2%. Sementara itu, realisasi total investasi pada kuartal III-2018 berdasar data BKPM juga mengalami penurunan sebesar 1,6%, yaitu hanya Rp 173,8 Triliun jika dibandingkan dengan total investasi pada kuartal yang sama pada tahun 2017 yang sebesar Rp 176,6 Triliun.

Kemana Arah Realisasi Investasi?
Penurunan realisasi investasi asing ini disinyalir terjadi oleh rendahnya realisasi investasi di sektor energi yang merupakan usaha dengan tingkat risiko tertinggi (high risk), modal yang besar (high capital) dan teknologi yang mahal (high technology). Padahal, sejak pemerintahan periode pertama Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden M Jusuf Kalla (2014-2019), hampir tanpa henti disampaikan dalam setiap kesempatan tatap muka dengan kalangan industriawan, bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya raya akan potensi energi baru dan terbarukan dalam rangka transformasi energi fosil, sebagai akibat menurunnya potensi energi fosil (minyak bumi) di Indonesia. Pada kunjungan ke pabrik PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban, Provinsi Jawa Timur tanggal 21 Desember 2019, Presiden juga menyinggung soal impor petrokimia yang nilainya mencapai Rp 332 triliun per tahun. Kondisi ini disebabkan karena jumlah kilang minyak sangat minim dan selama 34 tahun terakhir Indonesia tak pernah lagi membangun kilang minyak. Sementara itu dari sisi impor, dalam kurun waktu sebelas bulan terakhir, impor migas telah mengalami penurunan sebesar 29%, yaitu menjadi US$ 19,75 Miliar. Penurunan impor migas lebih diakibatkan oleh anjloknya impor minyak mentah dan hasil minyak. Impor minyak mentah anjlok sebesar 42,4% (yoy) menjadi US$ 5 Miliar di sepanjang Januari-November 2019. Pada periode yang sama tahun 2018 lalu, impor minyak mentah adalah sebesar US$ 8,69 miliar. Ini salah satunya dikarenakan kebijakan Kementerian ESDM yang mewajibkan Pertamina untuk membeli minyak mentah dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di dalam negeri. Pemetaan dan Konsistensi Kebijakan Secara faktual, mengacu lagi pada data BKPM mutakhir pada bulan November 2019, memang tidak ada perubahan terhadap pola dan konsentrasi masuknya investasi asing ke Indonesia.

Sementara itu, data realisasi investasi yang telah dipublikasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selama periode April – Juni (Triwulan II) Tahun 2020 mencapai Rp 191,9 Triliun serta data realisasi investasi secara kumulatif sepanjang periode Januari – Juni (Semester I) Tahun 2020 mencapai Rp 402,6 Triliun.
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah investasi pada semester I 2020 naik tipis 1,8 persen dibandingkan dengan posisi semester I 2019 yang sebesar Rp395,6 Triliun. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan rincian realisasi investasi itu terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp207 Triliun atau 51.4 persen dari target dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp195,6 Triliun atau 48,6 persen dari target. Realisasi PMDN naik 13,2 persen, sedangkan PMA turun 8,1 persen.

Berdasarkan sektor, data secara keseluruhan semester I 2020 terlihat aliran investasi terbesar mengalir ke transportasi, gudang, dan telekomunikasi mencapai Rp76,3 Triliun atau 19 persen dari total investasi. Kemudian, investasi mengalir ke sektor listrik, gas, dan air sebesar Rp48,5 Triliun atau 12 persen dari total investasi.

Pertanyaannya adalah dengan fluktuatif dan ke arah semakin menurunnya harga minyak mentah dunia (per-Nopember 2020 US$40/barrel) dan sangat mungkin terjadi karena adanya pergeseran (shifting) produksi dan konsumsi BBM yang menjadi penyebab utamanya. Berkaitan dengan itu, apakah masih relevan pembangunan kilang dan pengolahan minyak mentah dengan investasi yang sangat besar di tengah penurunan harga minyak mentah di hulu dan menurunnya hasil penjualan BBM Pertamina pada Semester I Tahun 2020? Justru, dalam konteks pembiayaan (investasi) sektor EBT dan potensi sumber daya alam Indonesia yang sangat besar beragam, maka pemetaan potensi menjadi keniscayaan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai kebijakan strategis energi nasional. Pemetaan potensi diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan investasi sektor energi yang tepat untuk suatu wilayah di beberapa daerah di Indonesia dan memenuhi skala ekonomis (economic scale).

Sebagai contoh, bagaimana kemajuan pengambilalihan kilang PT TPPI yang dibangun dengan modal Rp 4,4 Triliun (sempat mati suri bertahun-tahun akibat utang yang bertumpuk) oleh Pertamina melalui campurtangan pemerintah dengan merestrukturisasi utang TPPI yang diakibatkan oleh aksi korporasi pemegang sahamnya? Sebab, Tirtamas Group yang dimiliki oleh Honggo Wendratno ini, yang kini menjadi buron, tak sampai dipermasalahkan secara hukum. Sebab, TPPI telah membuat repot banyak institusi pemerintah, salah satunya adalah PT Pertamina (Persero) yang diketahui memiliki piutang senilai US$ 500 juta di TPPI, dan dua kali TPPI dinyatakan gagal bayar utang (default) ke Pertamina.

Restrukturisasi yang dilakukan oleh Pertamina sebagai aksi korporasi harus dipastikan aman atas kedudukan hukum para direksi Pertamina. Selain itu, mesti benar-benar didukung penuh oleh pemangku kepentingan (stakeholders) energi nasional dalam mendukung upaya mengatasi impor migas, investasi ladang-ladang minyak di luar negeri yang telah dimiliki Pertamina, diversifikasi sumber energi atau EBT, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang masih stagnan pada angka 5%. Pertamina harus siap melakukan revolusi energi ini, tinggal masalah dukungan konsistensi kebijakan pemerintah saja. Lalu, apa tidak akan mubazir jika Pertamina terus melanjutkan pembangunan kilang pengolahan minyak mentah?

Artikel Terkait