Banner IDwebhost
Dunia IslamFeatured

Wakaf sebagai Solusi Bencana

Banner IDwebhost

Oleh: Sunano (Divisi Media dan Publikasi ACT)

Pada akhir September 2018 terjadi bencana mengejutkan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, karena semua ahli mengatakan tidak mungkin. Hal serupa juga terjadi di Selat Sunda, tanpa gejala gempa, sehingga peringatan dini tidak keluar, tiba-tiba terjadi tsunami.

Saat tsunami menerjang Teluk Palu ada satu desa pantai yang aman dari terjangan tsunami, karena terlindungi hutan mangrove seluas 10 hektare. Lokasi tepatnya di RW 005 Kelurahan Kabonga Besa, Kecamatan Banawa, Kabupaten Sigi. Masyarakat sangat bersyukur, tidak sia-sia selama ini merawat hutan mangrove, selain mendatangkan manfaat menjadi habitat udang, kepiting dan ikan, juga mampu mencegah air pasang, abrasi dan mengurangi dampak bencana trunami.

Selain di Sigi, beberapa desa pantai yang menuju Sirenja di Kabupaten Donggala juga hanya mengalami kerusakan kecil karena terlindungi tanaman mangrove. Pemandangan kontras berbeda dengan sepanjang bibir Pantai Palu yang habis tersapu tsunami sampai titik terjauh mencapai 0,5 kilometer.

Ancaman Bencana

Ide pemerintah pusat untuk mencegah tsunami kembali mengancam pemukiman Pantai Palu, dengan membangun tanggul penahan mendapat kecaman dari aktivis lingkungan dan komunitas mangrove. Model lain yang hampir serupa juga diterapkan di beberapa daerah terdampak bencana dengan membangun tanggul penahan. Sebagai solusi, pembuatan tanggul bisa cepat selesai, dan mampu dibuat tanpa melakukan negosiasi dengan berbagai pihak.

Berbeda jika solusinya dengan penanaman mangrove, karena membutuhkan lahan pantai yang sangat luas, negosiasi dilakukan karena hampir semua pantai di Indonesia sudah dimiliki perorangan, perusahaan atau negara. Memanfaatkan lahan untuk penanaman mangrove akan membutuhkan waktu lebih lama, selain, lama tumbuh sampai menjadi hutan mangrove juga membutuhkan puluhan tahun.

Saat ini, dampak pemanasan global dan kerusakan lingkungan di Indonesia menimbulkan bencana yang sangat merusak. Bencana yang banyak terjadi sepanjang 2020 ini, adalah bencana ekologis berupa banjir bandang dan longsor. Dari mulai banjir bandang Lebak, Banten sampai yang terakhir di Masambak, Lukuk Utara, Sulawesi Selatan. Bencana ini akibat kerusakan lahan di daerah hulu, sehingga tidak mampu menahan longsoran tanah saat terjadi hujan lebat.

Pada musim kemarau, bencana ekologis berupa kekeringan hebat yang mematikan lahan pertanian. Hal ini akan semakin menyulitkan masyarakat mencukupi kebutuhan pangan. Belum lagi bencana pandemi Covid-19 belum jelas kapan berakhir. Hampir seluruh dunia diambang resesi ekonomi dan ancaman bencana pangan.

Baca juga : Pondok Pesantren Alquraniy Azzadiy Laweyan akan Dirikan Bank Wakaf Mikro

Seperti penyebab banjir bandang yang menerjang enam kecamatan di Kabupaten Lebak, merupakan dampak penambangan liar dan penggundulan hutan di hulu sungai dan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Lahan yang sudah kritis diguyur hujan lebat menyebabkan longsor.

Sama seperti banjir bandang di Masamba juga akibat kerusakan lingkungan yang sangat parah di daerah hulu, sehingga tidak mampu menahan debit hujan yang sangat besar selama dua hari. Hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Rongkong yang mengalami kerusakan akibat pembukaan lahan untuk perkebunan, mengalami degradasi kerekatan karena alih tanam dari pepohonan hutan ke perkebunan. Daya dukung lingkungan yang sudah kritis menyebabkan bencana bagi pemukiman yang berada di sepanjang sungai.

Tipologi tanah di Indonesia sangat subur yang umumnya gembur, sehingga harus didukung oleh rekatan yang kuat oleh pohon. Akibat perencanaan pembangunan yang tidak memenuhi aturan lingkungan, menjadikan kawasan lahan kritis, seperti bantaran sungai, lahan perbukitan, dataran tinggi, hulu sungai, pesisir pantai sangat rentan terjadi bencana.

Akibat pembabatan hutan secara liar tanpa melakukan penanaman kembali, berakibat fatal pada kawasan hilir yang padat penduduk. Apalagi tipe pemukiman di Indonesia, selalu masih mengikuti aliran sungai atau memanjang mengikuti jalan raya. Pemukiman yang berada di dekat sungai sangat rawan menjadi korban banjir bandang.

Baca juga : Ketum Kadin Indonesia Eddy Ganefo: Pelaku UMKM Sangat Merasakan Dampak Bencana Covid-19

Izin tambang dan kesalahan pengelolaan hutan banyak sekali terjadi di Indonesia. Kerusakan yang ditimbulkan sangat merugikan masyarakat dan negara. Hampir semua kawasan hulu sungai mengalami kerusakan dan memiliki potensi longsor yang menyebabkan banjir bandang. Persoalannya, kepemilikan lahan di daerah hulu sungai, pesisir pantai.

Bencana ekologi yang lain pada musim kemarau, selalu terjadi kekeringan hebat dan sampai kebakaran hutan. Siklus hujan dan cuaca yang sudah berubah menyebabkan ketanahan lingkungan dan alam semakin rapuh. Akibatnya, krisis pangan sering terjadi akibat gagal panen dan kekeringan parah.

Mitigasi Bencana dengan Wakaf


Dalam konsep mitigasi bencana, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu: bahaya, kerentanan, bencana, dan mitigasi bencana. Kita sudah sama-sama tahu bahwa bahaya, yang juga berarti “risiko” kondisi lahan kritis di Indonesia sudah masuk ancaman serius, diindikasikan dengan jumlah bencana ekologi yang terus meningkat. Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama, tidak sekedar terus mendorong pembangunan, pembuatan pemukiman baru, dan pembukaan lahan pertanian tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan.

Pada level kerentanan, kejadian bencana ekologi yang terus meningkat, membutuhkan perhatian serius, tidak hanya kebijakan pemerintah yang tegas juga bersama-sama masyarakat. Mengembalikan lahan kritis yang rawan bencana dengan mengembalikan pada fungsi awalnya. Untuk mengurangi risiko bencana, perlu disusun rencana jangka pendek dan jangka panjang.

Baca juga : Kuntowijoyo dan Ekologi Tegal Madura

Setiap tahun, ancaman bencana ekologi terus meningkat. Korban jiwa dan kerugian material sangat banyak. Kita tidak mungkin meminta masyarakat yang sudah sejak orang tua mereka menghuni pinggiran sungai, harus pindah lokasi. Maka, mitigasi bencana dengan mengembalikan fungsi lahan kritis seperti semula.

Satu hal yang bisa dilakukan adalah alih kepemilikan lahan, dari status kepemilikan pribadi, perusahaan, menjadi kepemilikan kolektif yang dilindungi undang-undang dengan model wakaf. Secara legal, wakaf mempunyai kedudukan yang mapan berkat keberadaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Di Indonesia, praktik wakaf sudah berlangsung sejak lama dalam bentuk yang berbeda, tidak hanya terbatas pada wakaf pembangunan sarana umum, juga wakaf produktif. Bahkan praktik wakaf produktif pertanian menjadi model utama untuk menopang kebutuhan padepokan, fasilitas ibadah, dan pesantren.

Di Minangkabau kita mengenal tanah adat berupa lahan pertanian yang tidak boleh diperjualbelikan dan harus diwariskan ke keturunan berikutnya. Di Jawa, model wakaf dengan adanya tanah perdikan, yang dibebaskan dari membayar pajak dan hasil pertaniannya selain untuk kepentingan ibadah juga menopang kebutuhan penduduk. Hal serupa juga terjadi di Bali dan Lombok dengan model subak, ada kewajiban menyerahkan sebagian hasil pertanian untuk disimpan di lumbung padi dan akan dimanfaatkan saat upacara adat.

Konsep yang lebih modern sudah diawali oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) dengan mendirikan Lumbung Pangan Wakaf dan Lumbung Ternak Wakaf. Konsep yang mengupayakan lahan pertanian wakaf yang hasilnya untuk kepentingan masyarakat saat terjadi bencana alam dan krisis pangan. Model ini memberi kepastian kepada petani agar memiliki perlindungan akses dan perlindungan hak pada hasil pertanian.

Perlindungan ekosistem dengan model wakaf diadopsi menjadi solusi bencana ekologis berupa pembebasan lahan kritis dan mengembalikan pada fungsi semula. Pembebasan lahan dengan cara dibeli dari uang wakaf dan menetapkan kawasan kritis menjadi tanah wakaf, akan terjaga dari proses alih fungsi dan transaksi jual beli lahan.

Membebaskan lahan pantai yang rawan tsunami dengan dana wakaf kemudian dialihfungsikan menjadi hutan bakau agar memiliki nilai manfaat yang lebih banyak. Hal ini juga akan memberikan perlindungan sistem produksi lahan yang efisien dan berkelanjutan. Begitu juga lahan kritis di hulu sungai, perbukitan dan dataran tinggi yang rawan longsor kembali menjadi hutan resapan.

Artikel Terkait

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker