Banner IDwebhost
Berita

BPJAMSOSTEK-Kemenlu Susun Integrasi Sistem dan Pemanfaatan Data Dalam Rangka Pelayanan dan Perlindungan PMI

Banner IDwebhost

Kanigoro.com – Tanpa memandang jenis pekerjaan, seluruh individu yang memiliki aktivitas kerja setiap saat pasti akan terpapar oleh risiko pekerjaan yang berpotensi mengancam kesejahteraan dari sisi sosial ekonomi para pekerja.


Untuk itu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) siap memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja Indonesia, baik para pekerja Penerima Upah (PU), Bukan Penerima Upah (BPU), hingga Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Hal ini merupakan tujuan utama dari BPJamsostek sejak resmi bertransformasi dari PT Jamsostek (Persero) pada 1 Januari 2014 yang lalu.


Salah satu upaya untuk terus meningkatkan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di luar negeri, sejak 21 Desember 2018 lalu, BPJamsotek telah menandatangani kerjasama nota kesepahaman dengan Kementerian Luar Neger (Kemenlu) tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran Indonesia.


Kerja sama antara BPJamsostek dan Kemenlu, kembali dilakukan guna menyusun turunan dari nota kesepahaman yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Integrasi Sistem dan Pemanfaatan Data Dalam Rangka Pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.


Penandatanganan PKS dilakukan di Jakarta, Jumat (13/11), anrara Direktur Kepesertaan BPJamsostek, E Ilyas Lubis, dengan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu, Judha Nugraha.


Dalam kerja sama kali ini, poin penting yang diangkat adalah terkait pengintegrasian data antara dua lembaga ini, yakni sistem pendataan PMI dan pelaksanaan pelayanan terpadu PMI di Luar Negeri milik Kemenlu dengan aplikasi pengelolaan kepesertaan milik BPJamsostek.
Kerja sama lanjutan ini dilakukan untuk mewujudkan pelayanan optimal dan perlindungan jaminan sosial kepada PMI di Luar Negeri, serta mewujudkan data PMI yang akurat, kredibel, dan akuntabel.
Ilyas mengungkapkan, kerjasama ini memungkinkan PMI dapat mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan perlindungan program dari BPJamsostek saat mengajukan perpanjangan perjanjian kerja tanpa pulang ke Indonesia. Selain itu para PMI juga dapat mendaftarkan dirinya saat melakukan proses Lapor Diri pada aplikasi milik Kemenlu.


“Kepesertaan BPJamsostek ini bersifat mandatory dan wajib dilakukan oleh PMI saat menyelesaikan proses administrasi,” tutur Ilyas.


Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu, Judha Nugraha, mengatakan, pihaknya melihat hal ini sebagai kerjasama strategis, karena sudah merupakan tugas kami untuk memberikan perlindungan kepada WNI di Luar Negeri. Dalam konteks jaminan sosial ketenagakerjaan, kerjasama dengan BPJamsostek ini sangat penting dengan melalui integrasi sistem.


“Kita tinggal menyelaraskan data kedua lembaga agar seluruh PMI dapat terlindungi program BPJamsostek,” kata Judha.
Judha juga menjelaskan bahwa dirinya menyampaikan pesan dari Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, agar jaminan sosial bagi PMI ini menganut skema portability,

“Jadi, apabila PMI berpindah negara, maka perlindungan jaminan sosialnya juga mengikuti. Tentunya dengan terlebih dahulu ada kerjasama antar institusi jaminan sosial,” jelasnya.


Menurutnya, dalam melakukan pendaftaran, para PMI calon peserta BPJamsostek dapat melakukan pendaftaran langsung melalui aplikasi portal milik Kemenlu yang telah terintegrasi dengan aplikasi BPJamsostek. “Upaya ini merupakan wujud nyata kami dalam memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat pekerja Warga Negara Indonesia,” ujar Judha.


“Semoga dengan kerjasama ini seluruh WNI mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang menjadi hak mereka dalam mencapai kesejahteraan dan menjamin keamanan dan kenyamanan dalam menjalani aktivitas bekerja,” pungkas Judha (Azw/t)

Artikel Terkait