ArtikelFeatured

Mengakhiri Kekosongan Sekolah

Banner IDwebhost

Oleh: M. Aminudin (Peneliti Senior Institute for Strategic and Development Studies (ISDS)/ Pengurus Pusat ALUMNI UNAIR/ Staf Ahli Pusat Pengkajian MPRRI tahun 2005/ Staf Ahli DPRRI 2008/ TIM AHLI DPD RI 2013)

Setelah hampir 10 bulan, pemerintah meliburkan belajar mengajar di sekolah menggantikan dengan pembelajaran jarak jauh sudah berbasis internet (daring). Kini pemerintah berencana menormalisasi dunia pendidkan metode belajar tatap muka langsung.

Kebijakan pemerintah cukup tepat karena kebijakan “mengosongkan sekolah/ lembaga pendidikan” dalam jangka panjang memiliki dampak negatif ke banyak aspek. Dampak libur panjang sekolah terbengkalai gedung-gedung sekolah/lembaga pendidikan yang dibangun biaya mahal jika kosong terlalu lama bisa membuat gedung kurang terawat dan cepat rusak. Sedangkan dari segi biaya, pembelajaran jarak jauh memakan biaya tinggi.

Hanya empat bulan saja sudah menguras uang negara untuk subsidi kuota internet diberikan pada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen senilai Rp 7,2 triliun. Ini juga tidak menjamin lancar semua karena sinyal tidak merata. Tak semua siswa memiliki perangkat komunikasi internet yang bagus, dan ada siswa yang belum punya smartphone.

Dalam jangka panjang, tak adanya pendidikan langsung tatap muka akan menimbulkan kemerosotan kualitas pendidikan semakin tajam. Pendidikan dengan metode tatap muka langsung tetap tetap lebih efektif dibanding pembelajaran daring, terutama yang terkait dengan transfer keahlian. Itu artinya jika dalam jangka lama proses belajar mengajar tanpa tatap muka langsung, kemampuan penyerapan pengetahuan atau keahlian anak didik akan menurun tajam dibanding generasi pendahulunya yang sepenuhnya menggunakan kehadiran langsung.

Rupanya dampak negatif libur sekolah dalam jangka panjang itu disadari oleh pemerintah. Melalui Pemerintah melalui 4 menteri telah mengeluarkan Keputusan Bersama yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

Dalam SKB tersebut, pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan penguatan peran pemerintah daerah atau kantor wilayah (kanwil) sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerahnya. Pemberian kewenangan penuh dalam menentukan izin pembelajaran tatap muka tersebut berlaku mulai semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021, di bulan Januari 2021.

Penyesuaian kebijakan ini diambil sesuai hasil evaluasi yang dilakukan bersama kementerian, lembaga terkait, masukan dari para kepala daerah, dan berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Mereka menyatakan bahwa walaupun pembelajaran jarak jauh sudah terlaksana dengan baik, tetapi terlalu lama tidak melakukan pembelajaran tatap muka akan berdampak negatif bagi anak didik.

Kendala tumbuh kembang anak serta tekanan psikososial dan kekerasan terhadap anak yang tidak terdeteksi nampaknya turut menjadi pertimbangan. Pemberian izin pembelajaran tatap muka dapat dilakukan secara serentak dalam satu wilayah kabupaten/kota atau bertahap per wilayah kecamatan dan/atau desa/kelurahan.

Lagi-lagi, di SKB 4 Menteri itu sangat tergantung dengan permintaan daerah. Jika sudah diberi kewenangan seperti ini seharusnya kepala daerah sudah haru berani mengambil keputusan. Bagi zona hijau terutama mestinya jangan ragu sedikitpun untuk membuka proses belajar dan mengajar melalui tatap muka langsung. Walaupun BNPB sudah memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk dibuka lagi proses pendidikan tatap muka.

BNPB pun memberikan kebebasan dibukanya sekolah dengan tidak lagi terpaku pada peta zonasi risiko dari Satgas Covid-19 Nasional dalam menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka. Tetapi, agar lembaga pendidikan tidak semakin menjadi klaster penyebaran covid-19 seyogyanya pemerintah daerah terutama di zona merah perlu membuat mekanisme pembelajaran tatap muka tetap dilakukan secara berjenjang, mulai dari penentuan pemberian izin oleh pemerintah daerah/kanwil/ pemenuhan daftar periksa.

Kepala Daerah memberi izin pembelajaran tatap muka dikarenakan ada faktor-faktor yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam pemberian izin pembelajaran tatap muka, antara lain tingkat risiko penyebaran Covid-19 di wilayahnya, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai daftar periksa. Selanjutnya, akses terhadap sumber belajar/kemudahan belajar dari rumah, dan kondisi psikososial peserta didik. Pertimbangan berikutnya adalah kebutuhan fasilitas layanan pendidikan bagi anak yang orang tua/wali yang bekerja di luar rumah, ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan, tempat tinggal warga satuan pendidikan, mobilitas warga antar kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa, serta kondisi geografis daerah.

Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan idealnya mematuhi protokol kesehatan seperti jaga jarak melalui pemberian jarak bangku belajar, ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet bersih dan layak, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir jika ada disiapkan disinfektan. Selanjutnya, mampu mengakses fasilitas pelayanan Kesehatan, kesiapan menerapkan wajib masker. Di sini menjadi penting kerja sama sekolah-sekolah dengan PUSKESMAS setempat dalam periode tertentu melakukan kontroling proses belajar mengajar langsung. Termasuk tindakan preventif dalam skala waktu tertentu pemeriksaan suhu badan dan sejenisnya dan tindakan kuratif yang lain. Kantin di satuan pendidikan pada masa transisi dua bulan pertama tidak diperbolehkan buka.

Setelah masa transisi selesai, kantin sekolah mestinya diperbolehkan beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler pada masa transisi mestinya dua bulan pertama tidak boleh dilakukan. Setelah masa transisi selesai, kegiatan olahraga bisa dilangsungkan lagi, kecuali kegiatan yang menggunakan peralatan bersama dan tidak memungkinkan penerapan jarak minimal 1,5 meter seperti basket, voli, dan sebagainya. Kegiatan selain pembelajaran tidak boleh dilakukan pada masa transisi dua bulan pertama.

Daftar periksa pendukung berikutnya adalah memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang memiliki komorbid yang tidak terkontrol, tidak memiliki akses transportasi yang aman, memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat risiko Covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri. Faktor persetujuan orang tua perlu dipertimbangkan. Sudah tepat jika Pemerintah mensyaratkan adanya persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali. Orang tua yang tidak menyetujui anaknya melakukan pembelajaran tatap muka, peserta didik dapat melanjutkan pembelajaran dari rumah secara penuh.

Walaupun tidak sempurna skenario pembelajaran langsung melalui berbagai persyaratan di atas memiliki ekses negatif yang minimal. Setidaknya jika satu bulan atau lebih membuat situasi memburuk pemerintah bisa mengevaluasi kembali. Jika rangkaian prosedur di atas dilakukan, insya Allah proses transfer pengetahuan dan skill di lingkungan pendidikan akan normal lagi dengan risiko pencegahan yang minimal. (Fn)

Artikel Terkait

Back to top button