Banner IDwebhost
Jalan Pinggir

BPSK Alternatif Murah dan Cepat dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen

Banner IDwebhost

Kanigoro.com – Pernah kehilangan kendaraan saat parkir di sebuah mall atau publik area lainnya yang memiliki pengelola parkir? Atau hendak membeli apartemen atau properti lainnya harus indent sampai bertahun-tahun tanpa kepastian?

Jika mengalami peristiwa seperti itu dan pengelola/pelaku usaha sulit dimintai pertanggungjawaban, kemana kita harus mengadu? Adakah alternatif jalur hukum yang tidak rumit dalam mengatasi masalah tersebut?

Beberapa pertanyaan ini disampaikan oleh praktisi hukum perlindungan konsumen, Advokat Razi Mahfudzi, SH kepada para jurnalis di Kawasan Cempaka Putih, Jakarta, Sabtu (14/11).

“Salah satu contohnya adalah proyek apartemen di kawasan Jatibening Bekasi. Sudah hampir 2 tahun proyek pembangunan apartemen berhenti beroperasi. Padahal sudah banyak konsumen yang memesan unit atau bahkan sudah melunasi pembelian apartemen tersebut. Lantas bagaimanakah dengan nasib konsumen itu?” tutur Razi memberi contoh.

Baca juga: Komunitas Konsumen Desak BRTI Membuat Regulasi Layanan Penawaran Melalui SMS

Razi menjelaskan bagaimana kelanjutan pundi-pundi rupiah yang sudah terlanjur dikeluarkan untuk membeli unit apartemen yang harganya tentunya tidak murah. Salah satu korban, sebut saja Eva, yang memesan unit apartemen seharga kurang lebih 420 juta, dan sudah melunasi pembayaran ke developer. Eva kecewa karena dari tahun 2017 sampai saat ini unit apartemen yang dibeli tak kunjung diserah terimakan. Bahkan pembangunannya baru sampai tahap pondasi sudah terhenti. Eva tidak diam saja menghadapi situasi ini, korespondensi dengan pihak developer sudah berkali-kali ia lakukan. Namun jawabannya selalu sama, akan segera kita bangun, dan itu adalah jawaban yang dia terima dari setahun yang lalu.

“Upaya hukum telah ia lakukan bahkan sampai tingkat Mahkamah Agung. Akan tetapi sampai hari ini uang pembelian apartemen belum juga dikembalikan,” cerita Razi tentang salah seorang kliennya.

Terkait dengan hal tersebut, Razi mengajak untuk menganalisa lebih dalam upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam menghadapi situasi seperti ini.

Baca juga: Memaknai Permohonan Informasi, Keberatan, Upaya Penyelesaian Sengketa, Gugatan, Kasasi, dan Laporan Pidana dan Perdata

“Negara sudah memberikan perlindungan kepada konsumen yaitu dengan adanya Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam UU ini sudah diatur secara komprehensif mengenai apa itu perlindungan konsumen termasuk lembaga yang dibentuk khusus untuk menangani sengketa konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai realisasi dari Pasal 49 UU tersebut,” tandas Razi.

Razi menekankan BPSK merupakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang relatif cukup cepat penyelesaiannya, yaitu 21 hari kerja sejak diterimanya gugatan/aduan. Walaupun terkadang lebih dari 21 hari penyelesaiannya, tetapi berdasarkan pengalamannya mendampingi klien, tidak pernah lebih dari 2 bulan sejak diajukannnya gugatan. Berbeda dengan pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri yang bisa memakan waktu 4-5 bulan di Pengadilan Tingkat Pertama.

“Hal ini tentunya merupakan angin segar bagi konsumen yang haknya telah dizalimi oleh pelaku usaha. Proses beracara di BPSK juga tidak dipungut biaya, berbeda dengan Pengadilan Negeri yang diwajibkan membayar biaya panjar perkara,” tambah Razi.

Baca juga: Menaker: Perbankan Siap Bantu Pemodalan Bagi Inkubasi Bisnis

Advokat muda yang sudah sering berkecimpung dalam masalah perlindungan konsumen ini, memberikan arahan kepada konsumen yang memilih menyelesaikan sengketanya melalui jalur BPSK.

“Langkah awal, konsumen yang dirugikan dapat menyurati pelaku usaha perihal keluhannya. Jika pelaku usaha tidak menanggapi, konsumen dapat mendaftarkan gugatan ke BPSK. Lazimnya BPSK ada di kabupaten/kota,” terang Razi.

Sebagaimana yang sudah dilakukan Razi dalam mengajukan gugatan konsumen (salah satu kliennya) di BPSK Kota Bekasi. Tahapan awal konsumen membuat aduan/gugatan ke Sekretariat BPSK. Bentuk aduan/gugatan mirip dengan gugatan ke pengadilan dengan mencantumkan posita dan petitum.

“Setelah diregister di Sekretariat BPSK dalam kurun waktu 14 hari kerja konsumen dan pelaku usaha akan mendapat panggilan untuk menghadap ke BPSK,” lanjut Razi.

Para pihak (konsumen dan pelaku usaha) diberikan pilihan forum penyelesaian sengketa, baik itu melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase.

Baca juga: Tembus Pasar Indonesia, Lulu Hypermarket Tarik Minat Konsumen dengan Bagi-bagi Shopping Voucher

“Biasanya yang populer adalah menggunakan mediasi, karena tidak dipungut biaya dan mediator pun sudah ditentukan,” ujar Razi.

Konsumen dan pelaku usaha akan dimediasi terlebih dulu sebelum masuk ke pokok perkara. Apabila dalam mediasi gagal maka akan masuk ke pokok perkara dengan proses beracara seperti di pengadilan tetapi lebih cepat.

“Putusan BPSK wajib dilaksanakan paling lambat 7 hari sejak diterimanya putusan. Apabila para pihak tidak puas dengan putusan BPSK, sesuai dengan pasal 56 ayat (2) UU Nomor 8 tahun 1999, maka pihak yang berkeberatan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri setempat dengan jangka waktu maksimal 14 hari sejak diterimanya Putusan. Jika dalam 14 hari para pihak tidak mengajukan keberatan maka demi hukum putusan BPSK telah inkracht van gewijsde (berkekuatan hukum tetap) dan dapat dimintakan eksekusi ke Pengadilan Negeri setempat,” tegas Razi.

Proses pengajuan eksekusi, menurut Razi, sama persis dengan pengajuan eksekusi putusan pengadilan, yaitu melalui juru sita di Pengadilan Negeri. (MA-AMz)