Artikel

Bank Wakaf sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan

Banner IDwebhost

Oleh Muhammad Shodiq

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia serta termasuk dalam kelompok Negara G-20 dengan jumlah Produk Domestik Bruto mencapai lebih dari 1 Trilliun dollar AS. Namun demikian, Indonesia memiliki beberapa isu terkait kesenjangan sosial dan ekonomi, kualitas pendidikan, kesehatan serta tingkat pemerataan hasil-hasil pembangunan. Rasio gini yang mengukur tingkat kesenjangan berada di angka 0.39 menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan masyarakat Indonesia masih sangat tinggi dan merupakan salah satu yang tertinggi di Asia.

Menurut data yang dirilis Bank Dunia beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa 1 persen orang terkaya Indonesia menguasai lebih dari 50 persen kekayaan dan 10 persen orang terkaya menguasai lebih dari 77 persen dari seluruh kekayaan di negeri ini. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,68 juta penduduk atau sekitar 10,12 persen. Oleh karenanya penting sekali untuk memastikan program-program pembangunan bersifat inklusif sehingga bisa dinikmati oleh kalangan masyarakat bawah.

Persoalan kemiskinan bukan merupakan hal yang baru, namun demikian banyak negara yang belum berhasil mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan telah menjadi permasalahan umat manusia selama berabad-abad dan telah mendapat perhatian dari berbagai sudut pandang disiplin ilmu baik sejarah, sosial , ekonomi bahkan politik. Beberapa penyebab terjadinya kemiskinan antara lain keterbatasan terhadap akses modal dan lahan, ketidakadilan sistem sosial dan ekonomi, dsb. Reformasi terhadap sistem sosial dan ekonomi menjadi sebuah inisiatif strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan. Islam menawarkan sebuah sistem sosial dan ekonomi yang komprehensif dalam pengentasan kemiskinan. Islam memiliki instrumen jaring pengaman sosial berupa zakat, infaq, shadaqah dan wakaf atau yang lebih dikenal sebagai Ziswaf. Zakat merupakan instrumen wajib bagi setiap Muslim, infaq dan shadaqah bersifat sukarela atau sunnah sedangkan wakaf bersifat abadi.

Tulisan ini akan fokus pada pengembangan instrumen wakaf dalam bentuk institusi lembaga keuangan perbankan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah/dan atau kesejahteraan umum menurut Syariah. Lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi & manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah secara khusus maupun kesejahteraan umum di bidang pendidikan, ekonomi & sosial. Wakaf dapat dijadikan sebagai instrumen untuk pengentasan kemiskinan umat Islam seperti pendidikan gratis bagi kaum miskin, perbankan bagi kaum miskin, dst.

Saat ini jumlah asset wakaf di Indonesia mencapai 358.710 properti wakaf dan luas lahan wakaf mencapai 1.5 juta meter persegi. Potensi wakaf tunai bisa mencapai Rp 120 trilliun per tahun dan potensi wakaf asset bisa mencapai 377 trilliun per tahun. Namun demikian sampai saat ini total pengumpulan wakaf tunai baru mencapai Rp 43 milliar atau sekitar 0.03 persen dari total potensi wakaf tunai. Hal yang menjadi tantangan utamanya adalah faktor pemahaman masyarakat yang masih rendah tentang konsep wakaf.

Pengelolaan wakaf perlu dilakukan secara profesional dan transparan sehingga mendapatkan kepercayaan umat. Pengelolaan wakaf tunai ini secara berhasil dilakukan oleh kekhalifahan Turki Utsmani sejak lebih dari 500 tahun yang lalu. Salah satu nazir wakaf di Turki yakni VEHBI KOC Foundation saat ini mengelola asset wakaf dengan nilai pasar mencapai lebih dari 1 milliar dollar AS. Dana wakaf dapat dijadikan modal dalam bank wakaf untuk selanjutnya dikembangkan untuk mendanai proyek-proyek investasi baik untuk segmen mikro, kecil, menengah bahkan korporasi. Hasil dari keuntungan proyek investasi bank wakaf tersebut dapat disalurkan kepada mauquf alaih yakni pihak penerima manfaat harta wakaf sesuai tujuan pemberian harta wakaf tersebut sebagaimana yang tercantum dalam ikrar wakaf. Penerima manfaat wakaf bisa ditujukan untuk kelompok fakir, miskin, dhuafa, anak yatim. Bisa juga ditujukan untuk berbagai program seperti kesehatan, pendidikan, dsb.

Hal yang penting harus diperhatikan oleh para nazir sebagai pengelola harta wakaf adalah memastikan nilai dari harta wakaf tersebut tidak berkurang apalagi hilang. Oleh karenanya setiap nasabah bank wakaf yang mendapat pembiayaan wajib menyerahkan jaminan (collateral) berupa fix asset yang nilainya melebihi nilai pembiayaannya agar dapat mengganti nilai pembiayaannya jika terjadi kerugian dalam proyeknya. Prinsip manajemen risiko yang ketat wajib diterapkan dalam pengelolaan bank wakaf tersebut.


Inisiator Global Waqf Indonesia. Penulis Buku “ Islamic Banking & Finance in Indonesia: A Critical Analysis”. Vice President – Syariah & MSME Academy Head CIMB Niaga.

Back to top button