Banner IDwebhost
Berita

Abdullah Rasyid: Perbuatan Stafsus Jokowi ini Masuk Pidana Korupsi

Banner IDwebhost

Kanigoro.com– Sekretaris Nasional (Seknas) Perserikatan Boemi Poetera, Ir H Abdullah Rasyid ME, menyesalkan tindakan Staf Khusus (Stafsus) Presiden Jokowi, Andi Taufan Garuda Putra, yang mengirim surat berlambang Sekretariat Kabinet ke seluruh Camat se-Indonesia.

Diketahui, surat yang dipublikasikan pada 1 April 2020 tersebut memberitahukan para Camat agar mendukung kegiatan relawan PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) dalam menanggulangi Covid-19. Taufan merupakan CEO PT Amartha.

“Perbuatan Stafsus Jokowi (Andi Taufan) tidak bisa dibenarkan. Ini masuk pidana korupsi. Dia telah lakukan penyalahgunaan jabatan, dugaan pemeran dan konflik kepentingan (conflict of interest) antara jabatan negara dengan direktur perusahaan swasta,” ujar Rasyid, Selasa (14/4).

Rasyid menilai, institusi Negara tidak boleh dikelola secara ugal-ugalan. Untuk itu, ia berpendapat, tindakan Stafsus ini mesti ditindak tegas secara hukum agar memberi efek jera bagi yang lain.

“Penyelesaiannya, tidak cukup dengan minta maaf. Institusi negara harus dikelola profesional, jangan ugal-ugalan. Ini harus dipidana, agar efek jera bagi yang lain. Jangan penyakit Korupsi Kolusi dan Nepotisme dihidupkan lagi oleh rezim ini. Mari kita buktikan Indonesia masih Negara Hukum,” pungkas pengurus DPP Partai Demokrat ini.

Dikutip dari CNNIndonesia, Stafsus Presiden Jokowi, Andi Taufan Garuda Putra, akhirnya meminta maaf karena mengirim surat berlogo Sekretariat Kabinet kepada para Camat di seluruh Indonesia, Selasa (14/4).

Surat tersebut memberitahukan para Camat bahwa program Desa Lawan Covid-19 yang diinisiasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, petugas Amartha akan berperan mengedukasi di desa tentang pencegahan Covid-19. Selain itu, kebutuhan APD juga akan dilakukan petugas lapangan Amartha. (tb/cnni/Fn)

Artikel Terkait